Oleh: Ross Kenyon. Teks aslinya berjudul “Lesson in Liberty: Left-Libertarianism.” Diterjemahkan oleh Iman Amirullah.

Libertarian kiri hanya memiliki sedikit perbedaan dari apa yang kita pahami mengenai apa itu libertarian saat ini, namun memiliki beberapa bagian yang sangat penting. Perlu untuk mengawali dengan menekankan beberapa prinsip moral dasar yang dimiliki libertarian:

1. Tidak seorang pun diizinkan untuk melakukan agresi terhadap orang-orang yang damai

2. Produsen harus memiliki hasil langsung dari kerja mereka kecuali telah membuat perjanjian lain yang disepakati

Apa yang secara substansial membedakan libertarian kiri dengan libertarian-libertarian lainnya adalah pada dua penekanan utama pada:

1. Pengaturan hak kepemilikan dan akumulasi kekayaan yang ada saat ini bukanlah hasil dari pasar bebas dan produktivitas murni, dan dengan demikian, legitimasi serta kekuatan yang mereka miliki dalam pasar harus dipertanyakan.

Libertarian kiri menganggap bahwa feodalisme historis, merkantilisme, dan kapitalisme kroni lah yang membentuk tatanan ekonomi menyimpang saat ini yang mengeksploitasi pekerja melalui intervensi negara secara sistematis terhadap pasar.

2. Nilai-nilai kesetaraan/egaliterianisme tidak dilihat sebagai ancaman, karena intervensi negara ke dalam aktivitas ekonomi lah yang dianggap mengganggu tren alami pasat menuju kesetaraan. Libertarian kiri melihat reaksi kelompok sosialis dan progresif terhadap korporatisme dan ketidaksetaraan yang dihasilkannya bukan sebagai ancaman dan lebih sebagai cara yang bermaksud baik tetapi salah untuk mengoreksi distribusi kekayaan dan kekuasaan yang tidak adil dalam masyarakat saat ini.

Tidak ada sesuatu yang terlalu berbeda dari prinsip-prinsip libertarian pada umumnya, namun dengan pandangan ini, para libertarian tidak perlu mengisolasi diri dari mereka yang menjadi korban ekonomi statis dan orang-orang Kiri yang memperjuangkan kepentingan mereka.

Faktanya, banyak proto-libertarian Amerika dan pemikir radikal pro-pasar abad ke-19 mendeklarasikan diri mereka sebagai anti-kapitalis seperti Benjamin Tucker dan Lysander Spooner, yang hingga saat ini terus menjadi icon libertarianisme dari berbagai spektrum.

Ada sebuah periode sebelum sosialisme merujuk secara ekslusif pada sistem kepemilikan kolektif atau negara atas alat-alat produksi seperti saat ini. Ada banyak pemikir sosialis yang berseberangan dengan diagnosis Marx dan Engel tentang asal-usul kapitalisme sebagai hal yang tak terelakkan, dengan atau tanpa peran negara di sana untuk membantu konsentrasi modal ke tangan segelintir elit.

Kaum sosialis pro-pasar tidak hanya mengklaim bahwa negara mutlak diperlukan untuk tatanan ekonomi eksploitatif yang mereka alami untuk muncul dan terus eksis secara historis pada masanya, tetapi mereka juga berpendapat bahwa pasar secara alami melayani kepentingan kelas pekerja. Yang paling terkenal dalam tradisi ini adalah pendiri mutualisme, Pierre-Joseph Proudhon, kaum proto-libertarian yang disebutkan di atas, kaum sosialis Ricardian seperti Thomas Hodgskin, dan Eugen Dühring, sang sosialis anti-Marxian yang mendapatkan bantahan brutal dari Engels atas perbedaan pendapatnya.

Bagi mereka, sosialisme juga mencakup sistem di mana pekerja individu memiliki alat produksi melalui proses pasar alami, dan dengan demikian tidak dipaksa untuk menerima kondisi kerja yang buruk dan upah tenaga kerja karena sewa yang diberikan negara kepada orang kaya.

Tidak dapat dibantah bahwa intervensi-intervensi negara kedalam ekonomi yang tak terhitung jumlahnya selama empat ratus tahun transisi dari feodalisme hingga ke sistem saat ini telah secara drastis menggeser daya tawar ekonomi dari buruh ke tangan pemegang utama modal. Pasar bebas akan mengembalikan tatanan awal dengan menghapuskan produk-produk negara seperti hambatan masuk dan hukum ketenagakerjaan yang restriktif yang mencegah adanya agitasi buruh yang efektif, bisnis horizontal, dan hukum negosiasi sejati.

Libertarian memiliki kecenderungan untuk mempertahankan hierarki dan distribusi kekayaan yang ada di bawah naungan “aturan hukum.” Menentang validitas hak properti yang ada dipandang sebagai larangan besar karena keinginan arus konservatif utama untuk tidak melakukan dosa yang dianggap sebagai “peperangan kelas.” Ketika libertarian berperilaku seperti ini, mereka gagal untuk menyadari betapa radikal filosofi mereka sebenarnya dan seberapa banyak kebebasan yang secara mengejutkan selaras dengan tujuan dalam gerakan progresif dan sosialis yang mereka anggap antagonis sebelumnya.

Menghadapi masalah dunia modern dari paradigma kiri-libertarian membuka dimensi baru aliansi untuk dieksplorasi antara semua orang yang mendambakan dunia yang lebih adil dan masuk akal. Dari sudut pandangnya, lanskap etika dunia kita jauh lebih kompleks. Kebebasan tidak lagi sesempit dan sekering pembelaan libertarian kanan atas kebebasan kontrak mutlak bagi pemberi kerja yang saat ini memiliki ekonomi yang secara artifisial ditumpuk demi keuntungan yang mengerikan terhadap para tenaga kerja.

Misi utama Kebebasan hari ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang paling miskin dan paling didominasi untuk merangkak keluar dari bawah sepatu penindasan kapitalis negara untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi diri mereka sendiri, dan bukan untuk membantu bisnis membayar lebih sedikit pajak. Sementara kaum libertarian kiri juga menginginkan pajak diturunkan atau bahkan dihapuskan seluruhnya, hal itu seharusnya tidak menjadi definisi utama yang meringkas definisi libertarianisme. Ada dunia yang lebih baik dan lebih lengkap menunggu yang secara mandiri akan menyenangkan baik mereka yang mencari pasar bebas maupun mereka yang mendambakan nilai-nilai egaliter dalam masyarakat kita. Libertarianisme kiri adalah jembatan antara semua yang mencari kebebasan individu atau keadilan sosial.

Seluruh hasil publikasi didanai sepenuhnya oleh donasi. Jika kalian menyukai karya-karya kami, kalian dapat berkontribusi dengan berdonasi. Temukan petunjuk tentang cara melakukannya di halaman Dukung C4SS: https://c4ss.org/dukung-c4ss.

Joseph Parampathu. Artículo original: Creative Destruction: Rethinking Failure after the State, del 15 de julio de 2021. Traducido al español por Vince Cerberus.

Cuando pensamos en el término “abolición”, pensamos en eliminar nuestras viejas nociones o en liberarnos de las limitaciones de la tradición. Podríamos evocar la idea de hacer borrón y cuenta nueva y quedarnos con la libertad de imaginar las cosas desde cero, sin que las estructuras del pasado nos estorben. Cuando derribamos un edificio, lo borramos de la existencia y limpiamos los escombros vacíos para revelar un pedazo limpio de tierra libre para ser desarrollado o no desarrollado para satisfacer nuestras necesidades actuales, sin preocuparnos por su uso pasado como base para nuestro ahora inexistente edificio.

Al abolir las estructuras del pasado, abrimos posibilidades para construir en el futuro y liberamos nuestros sistemas de las sombras opresivas de esas estructuras presentes. La contracorriente de esta necesidad de abolir es la necesidad de construir estructuras horizontales y crear el mundo que reemplaza al presente. Participar en la ayuda mutua y la acción directa proporciona la solidaridad que repone las sociedades atomizadas por las estructuras estatales.

Al explicar por qué tiene sentido abolir edificios, es útil examinar las ruinas de estos sitios y sus efectos en la comunidad que los rodea. Cuando examinamos las estructuras estatales para su abolición (policía, prisiones, fronteras, imperio), estas estructuras no son simplemente ineficaces en su servicio, sino que hacen un flaco favor al destruir vías que de otro modo estarían abiertas para la ayuda mutua y las soluciones autónomas. El daño causado por el sistema policial no es simplemente el resultado de que ciertos policías actúen de manera extralegal, o incluso de la persistencia del sistema en hacer cumplir las estructuras de clase y estatus.

A medida que el sistema de vigilancia se profesionaliza, las comunidades a las que vigilan se atrofian en su capacidad para reaccionar o resolver situaciones de crisis. Cuando la vagancia o la falta de vivienda se convierte en el trabajo de la policía, el preciado ciudadano puede hacer su parte informando a la policía de un individuo infractor y continuar con su día, satisfecho de que la administración resolverá el problema de la pobreza, o al menos eliminará el problema. síntoma de la vista.

Los edificios destinados a la demolición son generalmente los más descuidados: monstruosidades cansadas que captan nuestra atención en la calle. La casa tapiada o el edificio comercial abandonado hace mucho tiempo son los sitios favoritos para que los proyectos de desarrollo destruyan y reconstruyan. Extendiendo nuestra analogía, las estructuras del estado enfrentan evaluaciones similares. Cuando escuchamos preguntas sobre fallas del gobierno, o la ineficacia de una determinada oficina para cumplir con sus objetivos autorizados, encontramos sistemas en ruinas similares que están siendo objeto de renovación. Los políticos y activistas entusiastas miran estos órganos vestigiales del estado y ven oportunidades para reciclar y reutilizar sus mandatos originales para alcanzar nuevas metas y construir sus carreras sobre estos redespliegues exitosos.

Incluso cuando el estado es ineficaz, es eficaz para establecer los límites de la conversación. Incluso con el edificio demolido, su lote sigue siendo una imponente “sombra” subterránea del edificio que alguna vez fue, incrustando el pasado reciente con los dinosaurios de la prehistoria del gobierno. Si bien el estado permite el examen de sus medios de gobierno, no se puede discutir el hecho de que gobernará. Incluso el fracaso del gobierno es simplemente una justificación para un gobierno “mejor”.

Entonces, la abolición de los sistemas estatales requiere al menos un paso más allá de la abolición que atribuimos a la destrucción y reconstrucción de una cuadra o esquina de la ciudad. Significa cavar dentro de los cimientos de nuestros sistemas y descubrir las jerarquías arraigadas que han invadido nuestro marco ecológico. Buscamos la abolición no solo de la estructura estatal en sí misma, sino también de la idea de que la estructura estatal era o es una solución viable.

Al abolir la policía, liberamos a las comunidades para que reconsideren sus necesidades y objetivos y determinen cómo abordar estos problemas. Las preguntas no tienen por qué ser cómo vigilar de manera efectiva, o incluso si se necesita vigilar, sino más bien cómo ayudar a resolver este conflicto en particular y ayudarnos mutuamente a crecer desde nuestro conflicto hacia un lugar de curación.

La premisa fundamental sobre la que reside la fantasía de la supremacía estatal —que las soluciones estatales pueden ser definitivas, imparciales y justas— es falsa. Esta fantasía es el atractivo de la jerarquía. Cuando admitimos que muchos problemas no tienen soluciones perfectas, o incluso soluciones en absoluto, podemos abolir el impulso hacia la jerarquía y el estado y, en cambio, abrirnos para convertirnos en personas y comunidades maduras que aceptan que el conflicto es un lugar para el crecimiento, incluso cuando es doloroso o irreparablemente trágico. El edificio descuidado o el lote abandonado pueden ser una señal de falla en muchos sentidos, pero esa falla no tiene por qué permanecer así.

El fracaso representado por un edificio abandonado o un tren retrasado es la grieta en el barniz que revela la fantasía del gobierno. Para la persona totalmente capturada por la ideología del Estado, esta grieta es simplemente el ímpetu para encubrir el problema con una reforma de retazos. Para el estatista, las fallas pueden deberse a una elección de política inadecuada o un mecanismo ineficaz, pero parecen ser problemas que pueden resolverse. No es necesario hacer un ajuste de cuentas con las limitaciones inherentes del gobierno, porque un ajuste de cuentas sería demasiado costoso y demasiado doloroso para resolverlo. Cada fracaso simplemente justifica la acción que conduce al próximo fracaso. Reconocer que el sistema mismo se basa en este fracaso sería catastrófico para el sistema estatal e implica aceptar que este movimiento constante de fracaso en fracaso es un síntoma de los sistemas jerárquicos.

Cuando creamos un marco conceptual para comprender qué son estos sistemas, es importante enmarcar la conversación con nuestras ideas de qué es el sistema nulo. La posición original no necesita ser una de estado. La policía, las prisiones, el imperio y las fronteras modernas no siempre han existido, sino que son invenciones recientes.

Si bien estas instituciones no han existido desde siempre, ahora tienen una influencia considerable. Los sistemas estatales se han replicado en todo el mundo con notable consistencia. Incluso en los movimientos de independencia con un fuerte enfoque anticolonial, las clases dominantes de las naciones recientemente independizadas han tendido a ver las tácticas de sus opresores imperiales como herramientas bastante favorables para alcanzar sus fines y continuaron o imitaron estas instituciones en sus nuevos estados.

Reconociendo la novedad de los estados y las instituciones estatales, podemos examinar el papel que juegan las instituciones estatales en sofocar el potencial de autogobierno. El gobierno y los sistemas de gobierno canalizan los esfuerzos de personas bien intencionadas hacia el lugar de un estado que puede no ser tan bien intencionado como ellos y les quita el poder que podría servir mejor a los intereses locales si fuera descentralizado. Las instituciones estatales no solo cooptan las herramientas y las filosofías de los sistemas no estatales, sino que también aspiran al personal efectivo y lo incorporan a su propio aparato.

Después de que la policía matara a George Floyd, una serie de protestas exigieron la desfinanciación o la abolición de los departamentos de policía en todo Estados Unidos, pero estos movimientos rápidamente encontraron que sus esfuerzos de organización se dirigieron hacia los medios existentes bajo el control estatal. Oradores y organizadores destacados encontraron que su trabajo se canalizaba a grupos de trabajo y reuniones de comités con poco interés en satisfacer las demandas del público. Para trabajar dentro del mundo de los pronunciamientos estatales, se les exigió que se distanciaran de la violencia de los disturbios o acciones de protesta que eran necesarias para obligar a la acción, mientras ponían sus nombres y voces para la legitimación de la violencia del estado. Cuando pudieron desviarse de la premisa estatal de que la violencia policial era aberrante, su afirmación de que la violencia era sistemáticamente inherente a la actividad policial se canalizó hacia los esfuerzos de reforma dentro de ese sistema.

Las preguntas sobre la separación de las responsabilidades policiales para eliminar los delitos de pobreza de la vigilancia se convirtieron en llamados para aumentar los presupuestos policiales para permitir la contratación de personal con experiencia en salud mental o trabajo social, y los llamados para que la policía sea más sensible racialmente en su trabajo se convirtió en un aumento de los fondos para la capacitación policial y profesionalización. Dentro de la industria de la justicia penal, el término “vigilancia comunitaria” ha sido apropiado durante mucho tiempo por quienes trabajan para aprovechar el auge de las poblaciones carcelarias y carcelarias con el auge de la tecnología de vigilancia en un intento de recrear prisiones sin muros. Permitir que los reclusos permanecieran en sus comunidades y con sus familias significaba colocarles pulseras en los tobillos y asignar personal de seguridad para monitorear sus movimientos, reduciendo los costos de alojamiento en la prisión al trasladar la financiación del encarcelamiento al recluso. Mientras los encarcelados fuera de los muros de la prisión mantienen el estigma de la condena en su búsqueda de empleo, sus captores aprovechan el acceso físico a las oportunidades laborales como una razón para obtener más valor de ellos en forma de recargos o multas para pagar su propio seguimiento.

Para la industria penitenciaria, el hacinamiento es simplemente una oportunidad de utilizar tácticas de “atrapar, etiquetar y liberar” para vigilar, enjuiciar y liberar a las personas a la calle con pocos cambios en sus circunstancias, pero con nuevos antecedentes penales y una gran suma de multas. Cada condena crea la justificación administrativa para sentencias más severas si la próxima condena es durante una pausa en la población carcelaria. La maquinaria continúa, sin justicia ni sanación, pero lista para producir una subclase preparada para tácticas experimentales de vigilancia y monitoreo.

Entre la minoría de delitos que no carecen de víctimas, los esfuerzos policiales del estado brindan poco consuelo o sanación. La gran mayoría de los informes policiales simplemente llenan las bases de datos de inteligencia para promover los esfuerzos de vigilancia predictiva. La industria de la justicia penal es tan consciente como cualquiera de que hay pocas posibilidades de resolver un delito denunciado después del hecho, y los inversionistas prefieren perseguir la emoción de un objetivo emocionante, como conocer delitos que aún no han ocurrido. Si bien estos engaños pueden no ser efectivos, incluso dentro de los estrechos objetivos de la policía estatal, refuerzan la imagen de la policía como a la vanguardia de un juego de policías y ladrones de persecución a alta velocidad que cubre nuestras pantallas de televisión y películas. Es posible que estos vuelos de fantasía no le devuelvan sus pertenencias o su sensación de paz, pero las campañas de reclutamiento seguramente fracasarían sin ellos.

Si bien la vigilancia hace poco para evitar que ocurran daños, sus efectos nocivos a menudo se sienten instantáneamente. La maquinaria del estado está más lista para actuar cuando el público se ha cargado a sí mismo con todas las pesadas tareas de investigar y producir pruebas, e incluso ha entregado a un perpetrador que se disculpa en manos del estado (aunque a veces ni siquiera esto es suficiente). En estos momentos, el Estado hace lo que mejor sabe hacer. Clasifica, adjudica y administra el castigo, con poca ceremonia o tolerancia por las circunstancias individuales. La ley existe para administrar los derechos de propiedad, y al servicio de ese objetivo, la finalidad siempre reemplazará a la justicia, y la eficiencia predecible reemplazará a la precisión. Desde el primer contacto con el Estado, la fuerza imparable del peso burocrático atrae a las personas con una fuerza gravitatoria.

Una vez que las ruedas están en movimiento, a menudo queda poco espacio para la humanidad dentro de la máquina. La hermana Helen Prejean, en su trabajo para poner fin a la pena de muerte, destaca el dolor que sienten las familias de algunas víctimas de asesinato cuando, décadas más tarde, intentan evitar las ejecuciones que, según el estado, les darán fin. Se encontraron desechados por el estado, ya no eran útiles como peones frente a jurados simpatizantes, las familias volvieron a traumatizarse cuando vieron que el proceso oficial les robó la última oportunidad que tenían de dejar ir el dolor que había dominado sus vidas.

El estado, como creación, es destructivo, pero el estado y sus sistemas no siempre han existido y no necesitan continuar existiendo. El estado sofoca los intentos de trabajar fuera de su alcance y coopta la acción independiente a través de intentos insidiosos de canalizar el trabajo hacia su propia promoción.

Sería un error afirmar que el Estado es simplemente ineficaz, en lugar de cruel, que está mal informado o equivocado, en lugar de intencionalmente obtuso. El Estado es una ideología que se reproduce a sí misma. Intenta recrear sus patrones organizacionales dentro de todas las instituciones. Y ve a las instituciones que no son jerárquicas como amenazas. Debido a que la organización no jerárquica no presenta un medio para ser cooptado, donde existe una organización horizontal muestra que pueden existir espacios de poder fuera del estado, y que el poder puede estar tan descentralizado que funcionalmente no existe. El poder de los sistemas descentralizados es un poder defensivo: el poder de protegerse a sí mismo a través de fuertes lazos de confianza o apoyo mutuo, y la cultura de seguridad y la autonomía organizacional que protegen la santidad de los individuos, incluso a expensas de la organización.

Este poder defensivo puede parecer al principio poco rival para el potencial “productivo” de las instituciones estatales. Después de todo, son efectivos para recrearse en organizaciones, incluso durante conflictos de oposición directa, como en los movimientos anticoloniales. Puede ser cierto que las organizaciones horizontales sacrifiquen parte de esta fuerza direccional lejos de la producción y hacia la reproducción de conexiones individuales sanas. Es decir, mientras la organización esté debilitada, o incluso inexistente, los lazos entre los individuos forman una red más propicia para las relaciones sociales positivas.

La incapacidad del Estado para nutrir estos lazos es su presunción fundamental. Mientras Adolf Hitler subrayaba los beneficios comunitarios de una sociedad que valoraba el tiempo que pasaban juntos en actividades conjuntas, como el ejercicio físico público o los grandes espectáculos de fervor político, Hannah Arendt describía correctamente esta necesidad como el síntoma de una sociedad que se había vuelto tan desprovista de conexiones a las que ella se refirió como atomizadas. Las personas no podían verse a sí mismas como parte de los demás o parte de un todo conectado. Más bien, en su individualidad ciega, se volvieron tan hambrientos de comunidad que se identificaron por completo con el estado como sustituto de la comunidad que habían estado buscando.

El poder del estado está en crear la fantasía de que es, si no una solución efectiva, una solución algo decente. Pero el engaño de que el estado puede ser útil es una distracción del panorama general de lo que el estado puede hacer con eficacia. Es eficaz para contaminar el medio ambiente y crear incentivos para la asunción masiva de riesgos económicos. Es eficaz para prevenir la violencia si esa violencia se dirige hacia los sistemas de propiedad o la estructura de clases. Es efectivo para convertir cada falla en una justificación para su futura iteración. Define todas las acciones fuera de la resistencia prescrita como injustificables y reacciona ante ellas con fuerza.

John Brown, en su declaración final antes de ser condenado a muerte en la horca por un ataque fallido a la armería federal de Harper’s Ferry con planes para armar a los esclavos en una rebelión abolicionista, invocó una ley superior a la del estado:

…que me enseña que todas las cosas que yo quisiera que los hombres me hicieran, así mismo debo hacérmelas a ellos. Me enseña, además, a recordar a los que están atados como atados con ellos. Me esforcé por actuar de acuerdo con esa instrucción… Creo que al haber interferido como lo he hecho, como siempre he admitido libremente que lo he hecho, en favor de Sus despreciados pobres, no hice nada malo, sino bueno.

Brown entendió que cualquier cosa menos la abolición completa de la esclavitud era una injusticia para los esclavos y que una persona justa debe oponerse a la injusticia.

Si bien la acción directa de Brown estuvo mal concebida para lograr su objetivo declarado de una insurrección de esclavos, sus escritos y juicio subsiguientes capturaron completamente la psique de la nación y trasladaron la cuestión de la abolición al frente, exacerbando las tensiones que condujeron a la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud sancionada por el Estado, no punitiva y no marcial.

Brown había llevado con éxito a un pequeño grupo de esclavos a la libertad en Canadá en una expedición anterior, y había trabajado con algunos ex esclavos, así como con miembros de su familia, para promover la redada en Harper’s Ferry, pero su acción más revolucionaria fue en las sutilezas de su vida y sus acciones tanto bajo la represión estatal después de su arresto como sus hábitos familiares y de estilo de vida igualitarios, aunque puritanos. Su falta de voluntad para aceptar el argumento del estado de que la esclavitud era justa y legal y su consistencia en condenar las acciones del estado es lo que lo transformó en un héroe popular, exaltado por los trascendentalistas como modelo de los ideales estadounidenses y temido por los propietarios de esclavos como un presagio de su verdadera identidad. miedo: un levantamiento de esclavos.

El trabajo forzado sancionado por el estado permanece en los Estados Unidos como un requisito para todos los presos sin discapacidad. A medida que las prisiones desterritorializadas se trasladan a nuestras comunidades a través de la supervisión diaria de las transacciones financieras, la geolocalización y la asociación social, es poco probable que el estado renuncie a esta oportunidad de subsidiar el capitalismo de vigilancia. Mientras extrae valor de los trabajadores penitenciarios, el estado experimenta con nuevos modos de control. Los oficiales de libertad condicional trabajan de forma remota y las paredes de la prisión se vuelven del revés. Las herramientas excepcionales de hoy se convierten en las necesidades mundanas de la gobernanza del mañana.

Puede existir una analogía con la redada fallida de Brown en el asesinato fallido de un ejecutivo de Carnegie Steel por parte de Alexander Berkman, en represalia por las acciones del ejecutivo durante la Huelga de Homestead. Cuando la noticia del ataque fallido de Berkman llegó a los huelguistas, la mayoría no hizo ninguna conexión entre el ataque y su huelga. El rumor que prevaleció fue que debió tratarse de una disputa personal por dinero, más que de un acto político. Tanto Berkman como Brown se sintieron obligados a la violencia contra las poderosas instituciones de su época, y lo hicieron dirigiéndose directamente a los asientos del poder jerárquico y poniéndose en peligro. Las acciones de ambos pusieron a sus compatriotas en un riesgo considerable, aunque sería insensible afirmar que la situación de los esclavos o los trabajadores en huelga era de alguna manera segura antes de sus acciones.

Sus críticos señalan que tenían poca o ninguna estrategia para ayudar a los propios esclavos y huelguistas. Al atacar en nombre de estos grupos, sin estar seguros de que habrían aceptado el ataque, se podría argumentar que les quitaron la autonomía a estos grupos. Pero, ¿qué autonomía tenían los esclavos y los trabajadores en huelga? Los esclavos estaban siendo asesinados por las afirmaciones más mundanas de la personalidad. Los huelguistas fueron fusilados en las calles por afirmar que tenían derecho a negarse a trabajar.

En Homestead, los huelguistas y otros habitantes terminarían capturando a cientos de agentes de Pinkerton; Frederick Douglass, uno de los financistas de la redada de Brown, luchó con el hombre que decía ser su dueño muchas veces antes de escapar al norte; y la esclavitud, aun cuando abiertamente apoyada por el gobierno, era un tira y afloja constante de violencia entre esclavos y captores. En el país de esclavos o en las ciudades de empresas de América, construir el poder de la comunidad para transmitir información y recursos de manera efectiva sin alertar a los propietarios de esclavos o a los magnates del acero no fue una tarea fácil. No podemos saber si las acciones de Brown y Berkman habrían sido respaldadas si hubieran difundido información de manera más efectiva antes de sus ataques, pero es posible que la difusión de esa información hubiera hecho que su éxito fuera aún más improbable.

Cuando se trata de resistencia comprometida, la efectividad de la práctica anarquista se vuelve clara. Al utilizar una organización sin líderes o posiciones rotativas, cada miembro aprende las habilidades especializadas que de otro modo estarían reservadas para las clases gerenciales y las organizaciones permanecen inmunes a que les corten la cabeza. El poder descentralizado protege contra el compromiso de ciertos jugadores clave. Las células autónomas se protegen entre sí de la carga de los procesos burocráticos y mantienen la flexibilidad para asumir diferentes tareas, así como otras especializadas. La teoría se convierte en el apretón de manos secreto que identifica a las partes de la praxis.

Lograr la abolición requiere la voluntad de adentrarse en lo desconocido del pasado recientemente olvidado, pero este paso se vuelve mucho más fácil cuando acortamos la distancia entre el ahora y el entonces construyendo las relaciones y las redes que reemplazan el poder estatal en la actualidad. Durante la pandemia, mientras los gobiernos de todo el mundo luchaban para evitar que la crisis revelara su propia incapacidad para proteger a la persona promedio, coordinaron el enriquecimiento continuo de las clases adineradas y exacerbaron la crisis de salud global. La ayuda mutua se convirtió en un lugar común a medida que la gente trabajaba para llenar los vacíos del poder estatal. Mientras el estado reunió todos sus recursos para canalizar simultáneamente la riqueza de los trabajadores a los capitalistas y desatar una ráfaga de acciones represivas en todo el mundo, la solidaridad y los movimientos descentralizados hicieron lo que se necesitaba. Los grupos de protección de inquilinos desalojaron a la policía y alguaciles de sus ciudades. El intercambio de alimentos, refugio y EPP entre grupos dispares reemplazó la falta de respuesta del gobierno. Donde el capitalismo no podía proporcionar y el transporte público decidió cerrar en lugar de asumir el costo de operar de manera segura, los grupos locales ayudaron a transportar a las personas de manera segura hacia y desde sus citas, lugares de trabajo y sus tiendas de comestibles.

La abolición no es simplemente destrucción. Es la apertura de nuevos caminos y oportunidades para la organización. Al despejar el edificio abandonado de la justicia dentro del sistema estatal y al arrancar los cimientos de la jerarquía y la dominación que sustentan a la policía, las prisiones, el imperio y las fronteras, nos liberamos para trabajar juntos sin la limitación del estado. Dentro de la abolición está la creatividad para explorar en ausencia del estado. Reconstruir nuestras conexiones y redescubrir la capacidad de autogobierno es tanto la causa como el efecto de la abolición.

La abolición de la esclavitud permitió que los antiguos esclavos vivieran sin ser tratados como propiedad por el estado, pero el trabajo de los esclavos que escapaban y resistían la dominación preparó el escenario para un conflicto abierto con respecto a la cuestión de la esclavitud. La abolición de las instituciones estatales requiere negar las pretensiones de esas instituciones de brindar justicia, identidad y seguridad, y oponerse a la insistencia en que estos sistemas de dominación son necesarios o útiles. Las grietas en el sistema son más evidentes que nunca, y la abolición puede y está ocurriendo ahora, en diversas capacidades a través del desplazamiento de las actividades estatales con alternativas transformadoras. Continuar por ese camino significa combatir los sesgos arraigados que implican que la fantasía de la gobernabilidad tiene futuro.

Si te ha gustado este articulo y quieres apoyar a esta comunidad, puedes donar a través de este link: https://c4ss.org/apoyo

On April 20th, Ron DeSantis, Florida governor and presidential hopeful, signed a law allowing Florida juries to recommend the death penalty with only an 8-to-4 vote. Previously, Florida required a unanimous vote in death penalty cases. Under the new law, Florida will have a lower threshold for imposing the death penalty than any other state. The change was prompted by the sentencing of the Parkland shooter to life in prison without parole for the murder of 17 people, a case that makes it all too easy to ignore what this law will mean in practice: Florida will murder more innocent people.

Florida has had 30 exonerations from death row since 1976, more than any other state, which is one for every three people killed on Florida’s death row in the same period. At least 190 people have been exonerated from death row nationally since 1973, a number that grows every year. Of course, those are only the people we know about – exoneration is not an easy process, and once someone has already been killed, defense attorneys generally move on to cases where saving a life is still an option. A number of cases in recent memory involved the state moving ahead with execution plans while there remained unresolved questions about police misconduct, such as the case of Nathaniel Woods, and the quality of evidence presented in court, such as the case of Walter Barton, both killed by the state (Alabama and Missouri, respectively) in 2020. The best chance a wrongfully convicted person has to avoid the death penalty lies with the jury, and Florida has significantly limited that chance.

Florida, like most other states that impose the death penalty, allows prosecutors and courts to dismiss jurors who are unwilling to impose the death penalty – a policy called “Death Qualification.” This results in disproportionately white (and authoritarian) juries in death penalty cases, and increases the likelihood that 8 of those jurors will vote in support of the death penalty. In a study of 12 death penalty cases in Duval County, Florida since 2010, that involved more than 800 jurors and where 11 out of 12 people on trial were Black, Black jurors were twice as likely to be removed as white jurors because of death qualification.

The death penalty is part of the legacy of lynching: one of the main legal justifications for expanding the death penalty in the 1930s was to reduce lynching, and racial resentment in states where lynching was common has been linked to higher rates of death sentencing. This phenomenon is directly observable in Florida. From 1880 to 1940, Florida had the highest number of lynchings per capita compared to any other state. Three-fourths of Florida’s death row exonerations have been people of color. The four youngest juveniles executed in Florida’s electric chair were 16 years old; all four children were Black. Nationally, 41% of Americans on death row are Black, despite making up 13% of the population, but the statistics in Florida are even worse. Of the 297 people currently on death row in Florida, 111 are Black (53%). Before the passing of this law, it only took one juror to save a Black person’s life. Now it will take at least four.

If concerns over the deaths of innocents aren’t enough, even conservatives ought to oppose the death penalty on the basis of the undue financial burden it places on taxpayers. Florida taxpayers pay more than $51 million per year to try to enforce the death penalty. The death penalty sentence costs taxpayers more money even than life in prison without parole. Florida’s recent change to the death penalty is just another way the GOP is prioritizing authoritarian policies over its supposed commitment to fiscal conservatism.

Even if none of the above were true, the death penalty is worth opposing outright. A death sentence is an unnecessary, non-defensive act of killing, and once carried out, it can never be reversed. There is no hope of rehabilitation when someone is already dead. The death penalty provides no restitution to victims and encourages a culture of revenge, not justice. The death penalty necessitates that someone takes on the role of Executioner, making at least two killers out of one. Whether or not someone “deserves” to die or can never be rehabilitated, who deserves to kill? Is revenge worth the cost of our own morality? Why do we murder people to show that murdering people is wrong?

With the other authoritarian laws Florida is passing left and right that target women and LGBTQ+ people, I shudder to think how this will be applied in the long term. It’s not a stretch to think that Florida will target people who have abortions or miscarriages with the death penalty in the future, and now only 8 of the 12 jurors have to agree for the death sentence to be applied. Florida is already attempting to extend the death penalty to people who commit sexual battery against children (signed into law on May 1st) in the hope the U.S. Supreme Court will overturn its 2008 decision in Kennedy v. Louisiana, which barred capital punishment for crimes where the victim did not die. Will Florida then extend the definition of “sexual battery of children” to include “gender-affirming healthcare”? As the increasingly-mainstream far right pushes to falsely link non-conforming gender expression to child abuse or “grooming,” will drag performers be targeted too? With a SCOTUS that continues to fail to protect the basic human rights of its citizens, Florida is poised to continue its domino-like cascade of human rights violations into possibilities that are horrific and all-too-real.

Steven Greenhut, apparently filling in for Christian Britschgi as Reason’s resident landlord whisperer, recently voiced his concern that “The COVID-19 Pandemic Permanently Damaged Property Rights.” 

I know proppity is a word to conjure with among right-libertarians. From my anarchist perspective, the term — as opposed to possession — carries far less weight. But I regard Karl Hess as one of the better people to come out of the legacy American-style libertarian movement. So it’s good to remind Greenhut and other right-libertarians of something Hess said fifty years ago (The Libertarian Forum, June 15, 1969): 

Because so many of its [the libertarian movement’s] people… have come from the right there remains about [property] at least an aura or, perhaps, miasma of defensiveness, as though its interests really center in, for instance, defending private property. The truth, of course, is that libertarianism wants to advance principles of property but that it in no way wishes to defend, willy nilly, all property which now is called private.

Much of that property is stolen. Much is of dubious title. All of it is deeply intertwined with an immoral, coercive state system which has condoned, built on, and profited from slavery; has expanded through and exploited a brutal and aggressive imperial and colonial foreign policy, and continues to hold the people in a roughly serf-master relationship to political-economic power concentrations.

Greenhut himself evidently does, in fact, wish “to defend, willy nilly, all property which now is called private” — or at least regards recognizing the legitimacy of anything with the label “private property” slapped on it, with a near-insurmountable threshold for challenging it, as the proper default position. His article — which, unsurprisingly, first appeared in the Orange County Register — consists largely of one lazy right-wing talking point about property after another.

The first thing any serious advocate for liberty and opponent of statism should address is the fact that the private property of landlords is a textbook example of what Hess meant when he referred to private property that is “stolen,” “of dubious title,” and “deeply intertwined with an immoral, coercive state system….” Greenhut, most decidedly, does not.

As that (probably fake) George Washington quotation put it, “Government is not reason, it is not eloquence—it is force.” Government officials aren’t wiser than the rest of us, so when they tried to deal with a serious public health problem, they did so in a forceful, ineloquent, and unreasonable manner. 

I’ve got some really bad news for Greenhut about how what American-style right-libertarians revere as “private property” in land — individual, fee-simple, alienable and tradeable commodity property — came about. 

Anti-eviction orders, he writes, have “literally destroyed our property rights.” Wait till he finds out what happened to the laboring majority’s possessory rights in commonly owned land — like their customary rights of access to a share of the village open fields, their rights to keep livestock on the common pasture, and their right to gather wood and food and hunt game in the common waste — in the enormous portion of the world where such models of ownership formerly prevailed. Western Europe, where our own modern laws of “private property” had their origin, was just one of these areas. The people’s common right to the land was “literally destroyed”; and it was done, not by eloquence, but by force.

In light of these basic historical facts concerning the actual origins of Greenhut’s “private property,” some of his other comments are especially laughter-inducing. For example, “the government has made owners’ livelihoods dependent on the political system.” My dude, it was the political system that created that model of “livelihood” for them. “we no longer have property rights when officials can eliminate them by executive order, legislation, or regulatory fiat.” Google “Parliamentary Enclosures.” 

He even uses this howler: “As the saying goes, democracy is two wolves and a sheep voting on what’s for dinner.” Yeah, any time you see this “saying” — much like the old Snopesbait quote from some alleged 18th century chud about the public “voting themselves largesse from the public treasury” — you know the person quoting it is an unambiguous right-winger. The idea that the poor ol’ minority of proppity-owning sheep are being preyed upon by a popular majority of “wolves” — as opposed to the actual, non-Sowellized history in which a wolvish minority of landlords robbed the majority of their land — is a reactionary trope worthy of Menenius Agrippa.

In a slight-of-hand typical of right-wing “free market” apologetics for the powerful, Greenhut presents the “mom-and-pop landlords” who “depend on rental income” as sympathetic stand-ins for an entire class. 

Let’s leave aside the share of rental properties that are owned by large-scale individual and corporate landlords, who deserve no more sympathy than the landed oligarchs whose parasitism Adam Smith denounced over two centuries ago. Even in his defense of alleged mom-and-pop landlords, Greenhut drops some damning admissions about this source of “livelihood.”

For example: “Often, property owners have mortgages.” I’m far from the first to point out that, if you depend on the rent from a property to pay the mortgage on it, you’re not “providing housing” to your tenant. They’re providing it to you.  

He compounds this with a question-begging appeal to landlords’ “right to a fair return on their investment.” Apparently his idea of “fair” is any return that the market will bear, if you can get away with it — taking for granted the legitimacy of the existing definition of property rights, power relations, and other background conditions within which your “investment” takes place.

But a system in which you take a check from your tenant with one hand, and you not only use their money to pay your mortgage and maintain the property (usually as little as you can get away with) with the other hand, but skim off enough to live on yourself in the process, isn’t exactly my idea of “fair.” To me, it’s more like an indictment of the utter screwed-upedness of our credit and capital-allocation system.

Not Greenhut, though. He actually celebrates it:

Investing in rental property has always been a prime means for middle-class people to build wealth. 

My grandfather was an immigrant paperhanger (remember wallpaper?) who invested in Philadelphia row houses decades ago. 

In fact his words “build wealth” are hyperlinked to an article, titled “How To Build Wealth by Investing in Rental Properties,” at a stereotypical hustlebro website called BuildWealth. The BuildWealth article says making passive income from other people paying off your mortgage is a “no-brainer.” Tyler Wright (another hustlebro whose handle, @DefiningWealth, is also typical of his ilk), is more explicit about the parasitism of the business model:

Bank buys me the house. 

Tenants pay off the loan.

Property manager handles everything.

I collect cash every month.

…And after the tenants get done paying for my house, I get to throw them out and keep it for myself! 

All this should be enough to show how much of a departure American-style right-libertarians — even those with “classical liberal” in their social media profiles — are from the actual classical liberalism of people like Adam Smith, David Ricardo, and Henry George, who treated the “passive income” of landlords as the paradigmatic form of economic rent and unearned wealth.

The concept of “economic rent” is very important, by the way. One thing studiously left out, in all the landlord-apologetic bathos of people like Greenhut, is that landlord rent doesn’t just amortize the outlay of acquiring the property and compensate the landlord for the labor and costs of maintenance. Even after you subtract the costs of buildings and improvements, and whatever actual labor the landlord contributes, you’re left with a huge chunk of land rent that results from the tenant’s ability — not to mention desperation — to pay. The normal market price of a reproducible commodity reflects the material cost of production — the amount necessary to incentivize production — not the buyer’s need for it. If market incumbents charge a price greater than this natural level, new entrants will undercut them and drive down the price. This doesn’t apply to land, which is in fixed supply; the landlord’s passive income, far beyond what would have been sufficient to incentivize making housing available, results from people bidding up the price on the fixed supply based on their ability to pay.  

Greenhut also devotes considerable space to scaring us with the consequences, if landlords can’t get a “fair return” on their parasitic business model:

fewer people will go into the business and even fewer will upgrade their properties….

The result is obvious: fewer available rentals and fewer rentals in tip-top condition….

Now, I talk to many people who won’t dare buy a rental house out of the legitimate fear that the government can suspend rent payments at will.’

Unlike Greenhut, I see this as more of an admission than a warning. If we depend on landlords to provide housing, and their unearned wealth is so central to the provision of housing that people will go homeless without them, that’s an indictment of the way that function is organized in our society. If their failure to “invest” in housing will produce such dire results, that’s a sign that the provision of housing should cease to be dependent on their “investment”; they’re a pretty glaring point of failure in the system.

The landlords are just one case of a much larger phenomenon in capitalism. For the class who own the most of them, things like “property,” “money” and “wealth” are nothing more than socially constructed ownership chits over the right to allocate goods produced by the labor of other people acting on the free gifts of nature. And the “return” on “investment” is nothing but a form of tribute extracted for allowing production to take place, by other people’s labor acting on nature — neither of which the “investor” created.  

The actual costs of acquiring the land, and building and maintaining dwelling places, are paid by tenants right now. We need to fire banks and landlords from their legal monopoly on administrative functions that could be organized by people for themselves, without the massive additional payment of unearned interest and land-rent to the rentier classes. We need a system of credit organized horizontally by producers for themselves. We need a system of land and natural resource possession based on community land trusts, Ostromite commons, and other restored forms of communal ownership. 

In other words, “permanently damaging” the property rights Greenhut laments is good; but it’s only a first step. We need to destroy them.

There are striking parallels between the industrial gigantism of the United States and the Soviet bloc in the 20th century, and their institutional cultures. This is true in particular of agriculture. Both were based on extremely large-scale farms, with high levels of mechanization and heavy use of synthetic fertilizers.

From the Cuban Revolution until the collapse of the USSR, Cuba followed the Soviet model of agricultural development. “As the world’s largest sugar exporter, Cuba relied on pesticides and fertilisers and heavy mechanisation to produce up to 8.4m tonnes of sugar – its peak harvest, in 1990 – nearly all of it exported to the Communist bloc.”(1) Federica Bono, a professor of human geography at Christopher Newport University in Virginia, says “Cuba was a very mechanized agricultural system. It has been compared to the California agricultural systems with that level of mechanization and use of chemicals.”(2)

It also amounted to a neocolonial, export-oriented development model on steroids; instead of import subsitution and diversification, Cuba focused on cash crop production to pay for its imports:

during the Cold War they had stopped producing food of their own and turned over most of their farmland to sugarcane plantations to supply the Soviet Union. In return for these mountains of sugar Moscow provided Cuba with food, chemical fertilizers and fuel oil for its cars and tractors.(3)

This all ended with the collapse of the Soviet bloc and of the Soviet Union itself. It was followed in short order by the loss of 80% of Cuba’s foreign trade and the appearance of severe food shortages — a time Castro referred to as the “special period.”(4)

This was the beginning of Cuba’s food crisis, a period in which residents lost, on average, access to one third of their daily calories, the government instituted a peacetime austerity programme for food rationing, and most Cubans experienced widespread, inescapable hunger.

Along with the evaporation of food imports, Cuba lost access to the animal feed, fertilisers and fuel that had sustained the island’s agricultural efforts. Oil scarcity became so pervasive that it curbed pesticide and fertiliser production, limited the use of tractors and industrial farming equipment, and ultimately seized the transport and refrigeration network that was needed to deliver vegetables, meat and fruit to the tables throughout the region. Without the feed, fertilisers and fuel that had once sustained the nation, Cuba’s Green Revolution system of agriculture effectively unravelled.(5)

The popular response was nothing short of heroic. The early 90s saw a crash program of localizing and expanding food production, and replacing mechanized high-input farming with soil-intensive and organic production methods.

At first, struggling with little know-how and without fertilizers, their yields were low, but by producing compost and other organic growing mediums, plus introducing drip-fed irrigation, they began to see improvements….

Soil quality was improved with a mixture of crop residues, household wastes and animal manure to create more compost and soil conditioners. The extra fresh vegetables and fruit this provided quickly improved urban dwellers’ calorie intake and saved many from malnutrition.

By 2008 food gardens, despite their small scale, made up 8 percent of the land in Havana, and 3.4 percent of all urban land in Cuba, producing 90 percent of all the fruit and vegetables consumed.(6)

The result is an amazing model of food resilience:

Urban agriculture in Havana occurs at a host of different scales, from the balcony garden to the multi-hectare fields that comprise Havana’s greenbelt. Havana’s urban gardens typically produce food for human and animal consumption, although the same formal structure of gardens also supports the production of compost, biofuels and animal husbandry. Many of these gardens have emerged somewhat opportunistically from vacant and blighted properties within the city, exploiting usufruct rights (free land provided by the government) to seize available space.

…On one rooftop in the El Cerro neighbourhood, a single farmer raises 40 guinea pigs, six chickens, two turkeys and more than a hundred rabbits. His 68 square-metre system incorporates closed-loop permaculture principles, where he grows vegetables, recycles organic animal waste, collects water and exploits a number of inter-species synergies. He has built his own machines for drying and preserving feed, which allows him to collect abundant waste compost from nearby markets and stores and put it up for leaner times. His small rooftop enterprise produces meat for area restaurants and markets; he is one of more than a thousand small livestock breeders in Havana.(7)

Such efficiencies are common to urban farming in general. According to Colin Ward, the amount of food produced in home gardens in newly built neighborhoods in Britain exceeded what was produced on the same land when it was farms.

American-style conventional mechanized agriculture — like capitalism as a whole — also developed using a model of growth based on extensive addition of artificially cheap inputs.

Conventional American farmers are land-rich to the point that they typically hold most of their land out of use, actually being paid by the government to do so. For this reason so-called “farms” are as much guaranteed real estate investments as operations for producing food.

In America’s largest agricultural state, California, big agribusiness operations get enormous amounts of subsidized irrigation water from government-managed dams — even when ordinary residents in municipalities are forced to ration water.

The United States is also highly dependent on long-distance transportation to get the food grown on large-scale agribusiness plantations to the people who consume it, hundreds or thousands of miles away.

The so-called “high-yield” seed varieties of the Green Revolution are only more productive or more efficient given the availability of large quantities of inputs like synthetic fertilizers and subsidized irrigation water. For this reason Frances Lappe calls them “high-response varieties.”

American capitalism, agriculture included, is — like Soviet “socialism” — a state-enforced system of power. 

The sheer inefficiencies of such a system are bad enough, even if it weren’t so vulnerable. But on top of that, were American agriculture to suffer major systemic disruptions to all the subsidized inputs on which it is so heavily dependent, the United States would likely experience a “special period” of its own. And such disruptions do not seem at all implausible.

Western states are facing severe water constraints, as record drought devastates the rivers on which irrigation water depends. In addition to the medium- to long-term threat of Peak Oil, our recent experience with the COVID pandemic and imports bans on Russian oil shows that long-distance shipping is also vulnerable to short-term supply shocks. And synthetic fertilizers and pesticides have produced horrific feedback effects. Primary reliance on chemical fertilizers not only transforms soil into lifeless hardpan, but results in toxic algae blooms in waterways and oceans. Pesticides kill off insect pests’ natural enemies and stimulate the development of resistance, so that ten or more times as much poison has less effect. Large-scale monoculture farming and bare soil from plowing and herbicide use leads to massive topsoil loss.

Put all these things together, and they amount to an agricultural system that’s extremely fragile — maybe not as much so as Cuba’s in 1990, but getting there.

Expedients for getting through late-stage capitalism’s sustainability crises will likely involve reworking our food system into something intensively relocalized, and based on things like closed-loop nutrient recycling, landscapes designed according to Permaculture for rainwater harvesting and conservation, etc. And as an example, we could do worse than look to the people of Cuba.

1. Roger Atwood, “Organic or starve: can Cuba’s new farming model provide food security?” The Guardian, October 28, 2017 <https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/28/organic-or-starve-can-cubas-new-farming-model-provide-food-security>.
2. “Cuba’s Farming Cooperatives: An Interview with Federica Bono,” Grassroots Economic Organizing, March 20, 2023 <https://geo.coop/articles/cubas-farming-cooperatives>.
3. “Cuba’s Urban Farming Shows Way to Avoid Hunger,” EcoWatch, November 19, 2019 <https://www.ecowatch.com/urban-farming-cuba-2641320251.html>.
4. Atwood, op. cit.
5. Carey Clouse, “Cuba’s Urban Farming Revolution: How to Create Self-Sufficient Cities,” Architectural Review, March 17, 2014 <https://www.architectural-review.com/essays/cubas-urban-farming-revolution-how-to-create-self-sufficient-cities>.
6. “Cuba’s Urban Farming Shows Way to Avoid Hunger,” op. cit.
7. Clouse, op. cit.

We in the US have a gun problem. This isn’t at all to say the problem is as simple as “there are too many” or “it’s too easy to obtain them legally,” but the presence of a distinct problem localized here in this country is undeniable, and it’s been getting worse. One might argue the issue is the relationship between education and firearms, and indeed I’m going to make a point of this later in this piece, though I doubt most commentators are properly equipped when they approach the issue from this specific angle. Knowledge helps, but it doesn’t serve a proportionate role in mitigating the violence we see today, and one can hardly argue the mass shooters of the past twenty-odd years were victims of insufficient education on proper procedure — they’re fucking child murderers, handling protocol and following safety precautions aren’t exactly high priorities in the midst of mass killings of unarmed kids. “Proper training” is not the solution to mass violence, unless of course we mean expansion of access to self-defense for the most likely targets of assault — trans people of color, the “mentally ill,” the unhoused, etc. — which, sadly, is almost never what progressives actually want. 

The problem, I hope it’s clear, is not with the gun itself or how it’s used. The exact implement of mass violence is not the locus of the act, but an efficient means to a perceived greater end: the death of as many people as possible, often in service of pseudo-philosophical aims (i.e. the Unabomber, alleged ITS terror attacks, etc.). So without exclusive focus on the means of mass violence, the explosive bursts which end lives in an instant, where should we be looking to explain the sheer scale and frequency of these acts? At the risk of sounding pretentious, we need to pay attention to society itself, the cultural, social, and economic contexts that inform and impose behaviors onto us as subjects in a complex system. Particularly, we need to talk about white patriarchal fascism and its close accomplices on the paleoconservative right.

In case you’re unfamiliar, America has a unique relationship to the global white fascist movement; the neo-confederate “Lost Cause” mythology has become a cultural export for white supremacist militia groups — including the Wagner group; over the course of the 20th century, the American Eugenics Society and the broader US eugenics movement developed a reciprocal relationship with the Nazi regime; and most recently the Americentric QAnon movement has extended far beyond the confines of US politics, influencing far-right conspiracy milieus in numerous other countries including Germany and Japan. While it would be ahistorical to imply that the US single handedly invented white fascism, there’s no coherent argument against the fact that the American right is a very important organ in the body of global fascism, especially as the conservative campaign against trans rights continues to serve as a lightning rod for Nazis to organize publicly.

With this in mind, it’s not difficult to understand why so many young white men choose to write manifestos about their existential anxieties and seek out the nearest mosque, gay bar, or, most present in our public consciousness, school full of defenseless children. 

The Columbine shooters, frequently cited by later mass murderers as direct inspirations, were infatuated with Hitler and the Nazi regime, Eric Harris writing a full-length essay praising Hitler as “the best leader Germany had,” and Dylan Klebold doing the same for “The Mind and Motives of Charles Manson.” These young men were as close to literal Nazis as one could be without doing a Roman salute with a copy of The Turner Diaries in front of a Wehrmacht flag on camera, but rarely were their admiration of white supremacist figureheads and aesthetics brought up in coverage of the massacre. Instead, the conversation focused on the pair’s affinity for violent video games — first person shooters, no less! — leaving the following generations of potential victims with no coherent understanding of who the perpetrators were beyond their alleged “unhealthy” obsession with a virtual gorefest. This massive failure of the media apparatus to accurately report on the real motivating cause of mass violence to instead focus on flimsy sensationalism has cost thousands of children their lives as our myopic focus on singular, simple paths of causation has allowed conservative influencers, alt-right rhetoric, and systematic whitewashing of American history to radicalize young people across the country, turning the most violent among them into the next headline upon which we can impose our reductive speculations.

“What about Nashville?” I’m sure some of you are wondering, as this case appears to be an exception outside the fascist pipeline. The most transphobic reader might assume I have nothing to say on this case, as my contract with Big Anarchy requires me to say no negative thing about a trans person ever, but it seems I’ll have to live with disappointing the ableist transphobes once again, as I am going to talk about the massacre in Nashville. The right went full vulture mode after it was discovered that the shooter was trans and the school was Christian and private, framing Hale as a mentally ill antichrist spitting on baby Jesus and pivoting hard towards support for red flag laws to keep the “trans movement” from “targeting Christians.” Not once during their public cis white anxiety attack did Tucker Carlson, his fellow ghouls at Fox, or any adjacent commentator mention the fact that the school’s parent organization, Covenant Presbyterian Church, has a history of protecting child molesters. John Perry, a former parishioner of the church who co-authored So Help Me God with Roy Moore, allegedly committed these acts during the shooter’s time at the school. I bring this up not merely to point out routine malpractice by Fox News nor to imply that Perry himself targeted Hale as a minor, but to highlight the other important contextual element frequently ignored by most coverage: schools themselves. Schools, particularly private, Christian schools, are centers for control, abuse, and rape, disciplining children into obedient students through surveillance, punishment, and the use of state force via the mandated reporter system. At its core, the educational apparatus is a means of systematically disempowering children to efficiently turn them into “skilled labor,” prepared to enter the workforce and navigate the systems that will govern them for the rest of their lives. Failure to produce “high quality” students imposes financial consequences on schools and teachers, an incentive structure designed not for the betterment of the educational experience for students, but to make educators compete with one another. In this environment, developing teenagers are expected not only to become functional adults with a healthy view of the world, but to be ferocious competitors, pursuing academic achievement as their main priority so that they might become “top of the class,” earning status symbols to impress higher education institutions and, most importantly, their future bosses. To risk insensitivity, it’s not exactly a system that makes you want to be alive even under the best of circumstances. But if we want to be thoroughly honest about the nature of these specific circumstances, we can’t ignore the fact that this institution was nowhere near the best case scenario. 

The Covenant Presbyterian Church is a reformed Christian denomination which teaches young Earth creationism and explicitly opposes “bisexuality, homosexuality, lesbianism, and all forms of artificial procreation using donors outside of the existing bonds of marriage.” Assuming the Nashville branch of this institution didn’t stray far from this general consensus as outlined in the Book of Church Order, we can safely assume that this conservative evangelical theology is imposed on children within their school walls. I say this in the literal sense: CPC schools are a grooming apparatus for conservative Christianity, explicitly informed by a formal ideology that venerates the family unit, denies the basic bodily autonomy of people with uteruses, and propagates the idea that queerness is a sin. No matter how you look at it, reactionary conservatism remains a pervasive force in the systematic production of mass gun violence post-Columbine, maintaining the conditions under which the victims of their hateful ideology are driven to isolation and retaliatory vengeance and aspiring “patriots” adopt the rhetoric through which they can justify their own violent crusade. None of this is to say the problem lies solely with the CPC and adjacent institutions, of course, nor to imply that conservative Christianity holds the gold medal for driving people to commit murder. That award belongs to British colonialism.

During the colonial period of Indonesia, the “amok” phenomenon (also referred to by the Javanese cognate for madness, “ngamuk”) was observed among colonial subjects both within and outside of the colonizing forces; civil servants, government officials, or Indigenous subjects, upon experiencing a loss of status, entered a period of brooding and isolation, after which they would go on a murderous rampage (Browne 2001, Lemelson & Tucker 2018). The disciplinary apparatus in the colonies, though very different than that of the modern secondary school and much, much broader in its scale, conceptualized this through the pathological lens, conceiving of the one “run amok” as a disordered individual, their turn to violence perceived not as a bloody consequence of colonial rule and its component disciplinary processes, but an issue within the violent subject, divorced from their social context by a detached psychological impulse. My point is not to equate Hale’s murders with some idealized notion of anti-colonial action, but to illustrate how an environment of constant, pervasive control and disempowerment creates the conditions for seemingly chaotic terror attacks. A colonial subject, a student, and anyone outside the systemically recognized “norm” of personhood is constantly struggling with the problem of visibility. Migrants, to use an immediately relevant example, exist outside the gaze of states, the media apparatus, and that thing we call the “public eye”; this invisibility manifests in a number of ways, from general discursive oversight by commentators to the silent violence implicit in the enforcement of national borders. Under the myriad pressures of citizenship, nationalism, and pervasive nativist sentiment, migrants are deprived of the means of visibility, their status used as a means to control and subjugate outside whatever gaze might impede the carceral state’s procedure of domination. Unlike migrants, privileged white citizens need to manufacture an invisibility that can be used to force themselves into visibility, make themselves headlines to be shared across social media, turn themselves into culture war martyrs to be discussed by pundits left and right — or, if they survive their premeditated acts, become figureheads themselves. Based on the available evidence, Hale was not motivated by the white culture war conspiracies typical to most mass shootings, but the conceptualization of mass violence as a means to force visibility aligns with the details of the case, albeit to no conclusive end.

At the absolute least, my hope is that by applying a psychocultural framework to the issue of mass shootings in specific and the broader phenomenon of mass violence itself, I’ve made the case that no one becomes a mass murderer merely because they have access to firearms. Mass violence at the frequency we’re observing right now happens for a reason beyond individual pathology, and the longer we act as if it doesn’t, the more people will be killed. Until progressives are willing to engage with the fact that America has a fascism problem that can’t be fought with the sheer power of the state, people of color, black trans women, and young children will continue to die. There can be no solution to America’s “gun problem” that doesn’t address the much greater problem that the US is a fascist country whose government is designed to enforce white supremacist patriarchy through police brutality, whose Churches are granted complete control over the minds and bodies of young children, and whose public schools have been forced to whitewash American history to be palatable to a vast array of revisionist groups. With that said, I’ll let you make up your own mind as to whether such a state can be trusted with the power to control who has access to firearms.

• Browne, Kevin. “(Ng)Amuk Revisited: Emotional Expression and Mental Illness in Central Java, Indonesia.” Transcultural Psychiatry, vol. 38, no. 2, 2001, pp. 147–165., https://doi.org/10.1177/136346150103800201. 
• Lemelson, Robert, and Annie Tucker. “Deviance, Social Control, and Intersubjective Experience.” Afflictions: Steps Toward a Visual Psychological Anthropology, Springer International Publishing, New York City, New York, 2018, pp. 116–122. 

Yazar: Kevin Carsoni. Orijinal makale: Time to Fight Dirty, yayınlanma tarihi: 13 Nisan 2023. Zagreides tarafından tercüme edilmiştir.

Utah yasama meclisi yakın zamanda “kritik bir altyapı tesisinin işleyişini engelleme veya kesintiye uğratmayı” beş seneye kadar hapisle yargılanabilecek bir cürüm haline getiren bir yasa çıkardı. Bu kritik altyapı tesisleri arasında petrol ve doğalgaz tesisleri, elektrik santralleri ve demiryolları da yer alıyor. Bu yasayla beraber kabul edilmiş başka bir yasa da “kritik altyapıyı engelleyen yada  kesintiye uğratan” şahısları üçüncü dereceden cürüm suçlamasıyla beş seneye değin hapisle cezalandırabilecek. Şu anda, Utah boru hatlarına ve öbür fosil yakıt altyapısına müdahale eden protestoları hapisle cezalandıran 19. eyalet oldu.

Mevzuat neyin “engelleme veya kesintiye uğratma” olduğunu tarif etmiyor. Bir yolu kapatan veya kendini bir buldozere zincirleyen herhangi bir kimsenin birinci derece bir cürümden beş sene yada daha fazla hapis cezasına çarptırılması yüksek ihtimaldir. Açıklamış olalım, birinci derece cürüm sınıflandırması esasında cinayet ve tecavüz gibi suçlar için tasvip edilir; petrolün o dokunulmaz, mukaddes çıkarım faaliyetine mani olan fiiller ise ya vandalizm ya da mala zarar verme başlığı altında sınıflandırılırdı.

Bundan başka, ülke ve eyalet seviyesindeki yasamacılar, emeklilik fonları, yatırım fonları, vakıflar ve sairleri fosil yakıt sanayiinden uzaklaşmayı ve alternatif yollar bulmayı kanuni olarak yasaklamanın yollarını deniyor. Her türlü niyet ve gayelerine rağmen, sistemin kuralları dahilinde onlara barışçıl bir şekilde mukavemet etmemize ihtimal veren  tüm olanakları ise sistematik olarak engelliyorlar.

Sivil itaatsizlik ve barışçıl protestonun mantığı, gelegeldiği gibi, protestocuların protesto ettikleri kimselerle ve devletle müşterek bir ahlaki cemiyeti paylaştığını ve devletin var olduğu kabul edilen vicdanına hitap ettiğini öngörür.. Fosil yakıt sanayii ve onlar için tüm bu kanunları çıkaran yasayıcılar tabii ki böyle bir naiflik içinde değiller.. Kıymetli altyapılarına yönelen saldırıların cezasını, normalde savaş vaktinde düşmanların yaptığı sabotaja verilen seviyelere çıkardılar zira gerçekten bizlere karşı tam bir mücadele içinde olduklarını biliyorlar.

Pis dövüşüyorlar. Bizim de aynısını yapmamızın zamanı geldi. Fosil yakıt sanayii ve onun devlet dahilindeki hizmetkarları, servetlerine servet katmak için hayatımızın temeli olan biyosferi, yani dünyanın canlı tabakasını göz göre göre yok ediyor. Kesinlikle bizimle müşterek herhangi bir ahlaki cemiyetin parçası değiller. Vicdana oynayarak fikirlerini dönüştürebileceğimiz saf ve yanlış yönlendirilmiş muhalifler de değiller. Savaş halindeki düşmanımızdan fazlası olmadıklarını bilmemiz gerekir. Utah Phillips’in dediği gibi: “Dünyamızın katillerinin isimleri ve adresleri var.”

Ve Carl von Clausewitz’in kısaca açık ettiği gibi: “Savaşın gayesi düşmanın savaşma kabiliyetini yok etmektir. Bu, düşmanın kritik emniyet açıklarını kestirmek, bu açıklara asgari kayıp ve risk dahilinde taarruz etmek ve onların karşıt yıkıcı saldırılarda bulunmalarına mani olacak şekilde hareket etmekten ibarettir.”.

Büyük ölçekli enerji ve yakıt altyapıları mutat olarak herhangi bir insan organizasyonunun tamamını bırakın, ufak bir kısmını dahi muhafaza etme veya göz altında tutma kabiliyetinin çok ötesinde ebatlarda ve karmaşıklıkta, mühim miktarda kritik kavşak noktasını kilometrelerce giden iletim hatlarını ihtiva eder ve bunlardan herhangi biri bile saldırıya uğrarsa, tamir edilene kadar tüm sistemi devre dışı bırakma ihtimali vardır.. Irak’ta,  işgalci ABD ordusuna ve onun kurduğu rejime karşı isyan, bu tür müdafaasız noktalara, hem tamir maliyetleri hem de kaybedilen hizmetler veçhesinden altyapılara dayattığı muazzam maliyetten çok daha düşük bir maliyetle saldırılar yaptı. Bu sabotaj faaliyetlerinin neticesinde Irak’ta enerji ve yakıt altyapılar çoğu zaman kullanım dışıydı.. Başka bir misal olarak Nijerya’da, MEND’in (Nijer Deltası Kurtuluş Hareketi) petrol boru hatlarına mükerrer ve ısrarcı saldırıları bir noktada günde 300.000 varil petrol kaybına sebebiyet vermişti..

Kalabalığın, kameraların ve buldozerlerin bulunduğu yüksek görünürlüklü sembolik fiiller yerine belki de bunların mevcut olmadığı düşük görünürlüklü fiilleri masaya yatarımanın vakti geldi.

Elbette sistem dahilinde çalışmak ve onun kurallarını ona karşı yöneltmek mümkün olduğu müddetce bunu da yapmalıyız. Mesela, davalar ve bürokratik engeller, düşmana -bizim tarafımıza çok az maliyet yükleyerek- mühim bir zarar verebilir.

Tabii ki “kamuoyunu bilinçlendirmek” gibi geleneksel hedeflerden tamamen vazgeçmemiz doğru olmaz. Lakin burada dahi, farkındalığı hedef alınan esas grup çok daha spesifiktir- Irak’taki ABD karşıtı mukavemetin Amerikan ordusuna destek hizmetleri veren şirketlere ve her türlü paralı askere yönelen saldırılarında olduğu gibi, amaç, karşı tarafın bulunduğu noktayı kârdan çok zarar ettirir hale getirmektir. Yatırım fonlarının tamamen çevresel sebeplerle fosil yakıt sanayiinden başka kaynaklara meyletmeleri kanunen olarak yasaklanmış olsa dahi, bu tür bir yatırımın marjinal riskini ve maliyetini artırmak ve kar nispetini düşürmek için yaptığımız her şey – kanuni ve bürokratik engelleme yada sabotaj yoluyla- işe yarayabilir. Neticede basit kâr-zarar hesabıyla bakıldığında yatırımcılara fosil yakıtlar çok daha az cazip görünecek.

Tabii, herhangi bir kişiyi kovuşturmaya veya hapis cezasına çarptırılabilecek bir takım fiillerde bulunarak herhangi bir düzeyde risk almaya teşvik etmiyorum kimseyi. Hayat zor, insanların hayatları ve bakmaları gereken aileleri var.

Bu platformda yapılan çeviriler tamamen bağışlarla finanse ediliyor. Burada okuduklarınız hoşunuza gidiyorsa eğer, sizi katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Nasıl destek verebileceğinize dair talimatları C4SS’yi Destekleyin sayfasında bulabilirsiniz:
https://c4ss.org/c4ssyi-destekleyin

Oleh: Benjamin. Teks aslinya berjudul “How Would Dual Power and Agorism Create a Free Society?” Diterjemahkan oleh Iman Amirullah.

“Kekuasaan ganda” dapat dijelaskan secara ringkas dalam frasa populer Wobbly, “membangun struktur baru masyarakat dalam cangkang yang lama.”  Para pendukung strategi kekuasaan ganda berbagi kepercayaan yang sama dalam membangun sebuah “infrastruktur sosial alternatif” pada level akar rumput yang sedikit demi sedikit menggantikan masyarakat kapitalis dan statis kita. Secara singkat, taktis revolusioner ini merupakan kompetisi melawan negara dengan cara membangun dan mengembangkan lembaga tandingan yang memungkinkan kita untuk hidup dalam dunia tanpa penindasan yang kita idam-idamkan (sebanyak mungkin) pada saat ini juga. Kekuasaan ganda dipandang sebagai bentuk lain dari pembangkangan sipil dan/atau aksi langsung non-kekerasan di kalangan Agoris, tetapi dengan kemampuan untuk membangun kembali masyarakat kita secara luas baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain, sementara negara ditinggalkan.”

Mengenai bagaimana agorisme dapat digunakan untuk menciptakan sebuah dunia yang bebas, agoris percaya bahwa dengan menggunakan pasar yang beroperasi diluar jangkauan negara (pasar gelap dan abu-abu), sebuah ekonomi baru diciptakan bersebelahan dengan ekonomi “resmi” yang ada, dan secara perlahan mengikis yang terakhir. Agorisme dikembangkan oleh Samuel Edward Konkin III, seorang teoritikus Rothbardian radikal, sebagai filsafat ekonomi-politik tandingan.

Contoh yang Dia dan agoris modern bagikan dalam visinya adalah komunitas yang dibangun dengan jejaring kerjasama produsen dan konsumen, usaha kecil, gotong royong, kolektif mandiri, kebun komunitas, koperasi kredit yang dapat maupun tidak berkonfrontasi secara langsung dengan institusi kapitalis. Jika sebuah monopoli beroperasi dengan skala yang tidak ekonomis, kekuasaan ganda harus terlibat dengan cara menyediakan layanan pada skala yang lebih kecil, ukuran perusahaan ideal yang lebih kompetitif, dikontrol dan “diatur” oleh para pekerja yang berserikat di perusahaan tersebut. “Ekonomi kekuasaan ganda” ini  akan melepaskan diri, sejauh mungkin, dari ekonomi pasar kapitalis formal, dan seiring waktu menciptakan kompetisi di dalam pasar gelap dan abu-abu — membuat para agoris secara substansial dibebaskan untuk mengatur, memproduksi, bekerja dan bertukar apapun yang mereka inginkan dalam ekonomi tandingan tanpa pajak dan tidak diatur oleh negara ini.

Seluruh hasil publikasi didanai sepenuhnya oleh donasi. Jika kalian menyukai karya-karya kami, kalian dapat berkontribusi dengan berdonasi. Temukan petunjuk tentang cara melakukannya di halaman Dukung C4SS: https://c4ss.org/dukung-c4ss.

Our second episode of 2023 features a wide-ranging interview with acclaimed anarchist activist and musician, scott crow (https://www.scottcrow.org/). Alex McHugh hosts, with the first half focusing on scott’s music and media project, eMERGENCY heARTS, and the latter on his previous work on theories of liberatory community armed self-defense.

* Content note: scott and I talk about the murder of Garrett Foster in the second half of this episode. It comes up in a discussion about the strategic value (or lack thereof) of open carry at protests.

Look out for Cory Massimino’s interview with Jason Lee Byas next month, and please do send us your questions for Jason! You can send them to us on Twitter @c4ssdotorg.

And if you’re not a Patreon supporter yet, subscribe today for access to our recent Outgroup episode on Ukraine, Trans Rights, and Bank Collapses.

Por Joseph Parampathu. Artículo original: Economy, Evolution, and Ecology, del 4 de febrero de 2023. Traducción al español por Camila Figueroa.

Los mercados con libre flujo de información ayudan a determinar los precios relativos. Pero este efecto puede ser difícil de observar en un mercado engañoso o escaso. Murray Bookchin lamenta la pérdida de la “economía moral” como un reflejo de la pérdida del espacio cívico y de la pérdida de nuestro camino en la persecución de un mercado global homogeneizado que atiende a la ganga más barata con poca conexión entre compradores y vendedores.¹ El mercado que Bookchin lamenta perder no es sólo la conexión estéril entre precio y valor registrada en un libro de pedidos, sino el conocimiento (que él ejemplifica a través del cartel del vendedor ambulante, como de una época diferente: “Precios justos”) de que comprador y vendedor participan en un acto mutuamente beneficioso y solidario. Participan en una simbiosis ecológica y son activos. Forman el entorno que les rodea, hacen el mercado y rehacen sus propios papeles.

Las conexiones entre los mercados como espacio cívico y nuestra comprensión ecológica pueden remontarse a los primeros conceptos de la teoría evolutiva. En El origen de las especies, Charles Darwin describió la teoría que había formado en torno a la evolución de las especies como organismos distintos. Examinó la diferenciación de las especies y, antes de conocer la teoría genética, imaginó cómo la diferenciación podía beneficiar a los animales a medida que sus características evolucionaban para adaptarse a su entorno. Los “pinzones” de las distintas islas de las Galápagos podían explotar diferentes recursos alimenticios gracias a la diferenciación de sus picos. Así, no necesitaban competir por los escasos recursos de sus aislados entornos insulares. Sus adaptaciones evolutivas permitieron a estas distintas especies diferenciarse en el uso de los recursos a medida que explotaban lo que tenían a su disposición.

La lógica subyacente al éxito de la diferenciación en los rasgos evolutivos suele reproducirse en forma de mercado cuando las empresas deciden especializarse o diferenciarse de la competencia. Al forjarse un mercado para sí mismas, pueden asegurarse de que, en lugar de competir por el mismo pequeño pastel, amplían el pastel y se llevan lo que otros no pueden consumir, o al menos mantienen una ventaja competitiva dentro de su nicho. Poco después de El origen de las especies de Darwin, los darwinistas sociales transformaron las ideas contenidas en él para utilizarlas en el sometimiento de sus semejantes. Sostenían que, dado que el éxito evolutivo era el resultado de rasgos particulares, las personas con esos rasgos debían ser exaltadas a expensas de los demás. Además, algunos sostenían que la teoría de Darwin podía respaldar la eliminación de cualquier red de seguridad social y apoyaba una competencia brutalista entre las personas en aras de un potencial evolutivo compartido. Afirmaban creer que la prueba de una vida sin apoyo material crearía una especie de individuos de la más alta calidad.

En parte en respuesta a estos darwinistas sociales, y en parte en respuesta al propio Darwin, Peter Kropotkin escribió La ayuda mutua como factor de evolución, que hacía hincapié en un conjunto diferente de incentivos y beneficios en el desarrollo evolutivo. Mientras que Darwin se había centrado en la separación de las especies animales para evitar conflictos y buscar nichos evolutivos, Kropotkin se centró en cómo las distintas especies animales se complementaban en sus interacciones. Describió las relaciones simbióticas y la coexistencia de distintas especies, así como la cooperación de los animales dentro de una misma especie. La teoría de la ayuda mutua de Kropotkin sostenía que los organismos podían cooperar para el éxito evolutivo mutuo: Los vínculos sociales salvan las diferencias de recursos. La unidad familiar que permanece unida se propaga más fácilmente y sobrevive a más variaciones en su entorno. La simbiosis y la coexistencia entre especies se asemejan a la economía moral, en la que empresas e individuos participan en una transferencia mutuamente beneficiosa de información y valor, fijando un precio no tanto por la coacción como por la razón.

Desde un punto de vista biológico, la aparición de la teoría genética y la idea de los grandes organismos pluricelulares como colecciones de varios organismos más pequeños que cooperan y se benefician mutuamente (como las bacterias del intestino de una persona), en lugar de entidades distintas y totalmente contenidas, nos llevan a considerar la de Kropotkin como la descripción superior. Pero hay que tener en cuenta que la ira de Kropotkin se dirigía más a los que interpretaban a Darwin que al propio Darwin. La obra de Darwin no rechaza la cooperación dentro de las especies o entre ellas, simplemente la ignora. Después de todo, el propósito del libro de Darwin está en el título: ¿Por qué especiar?

El impulso hacia la diferenciación que Darwin exploró es lo que Bookchin alaba como la “fecundidad” de la naturaleza. Bookchin describe el proceso ecológico en el que la fecundidad es un fenómeno emergente de zonas repletas (casi hasta el borde) de vida.² Del mismo modo, en esas plazas que Bookchin admira como las descendientes más cercanas al ágora griega, vemos a la gente, el comercio y la vida apilados uno encima de otro, y sin embargo infinitamente diferenciados.³ Si el mercado es el medio o espacio para el intercambio dentro de la esfera comercial, es el lugar donde nuestro compromiso comercial impulsa la especiación. La libre circulación y el paso de la información, tan vitales en estos espacios compartidos, favorecen la diferenciación.

Mientras que en El origen de las especies los organismos responden a su entorno intentando sobrevivir y propagar sus rasgos, en La ayuda mutua los organismos configuran activamente su propia coevolución buscando relaciones beneficiosas. La Ayuda Mutua sienta las bases de la organización como rasgo evolutivo y colma la laguna existente en la comprensión de Darwin por parte de los darwinistas sociales, al describir ese vehículo para el éxito evolutivo como un rasgo de las especies, y no de los individuos. La contribución de Kropotkin es que la organización social como rasgo, al igual que los picos largos y cortos, puede engendrar el éxito evolutivo. El elogio de Bookchin de la diferencia y el renacimiento de los espacios compartidos aleja el foco de los organismos y lo acerca a las ecologías: las economías morales apoyan la diferencia; la diferenciación refuerza los lazos del espacio compartido.

Entonces, si hay que cultivar la fecundidad, no sólo en nuestro mundo biológico sino también en el comercial, ¿cómo se consigue? Vemos sus huellas en todos los lugares que toca la civilización, tanto en la ciudad como en el campo. La basura de un uso o industria se reapropia como materia prima para otro. La sed de otro se sacia con la llegada repentina de un esfuerzo por satisfacer la necesidad. Pero el mecanismo por el que se satisfacen estas necesidades y se frenan los excesos es en realidad sólo el síntoma de una transferencia más fundamental. Antes de que se produzca el flujo de bienes de una parte a otra, lo primero es la señal de su deseo y su peso relativo: El precio. La información que fluye fácilmente en la plaza de la ciudad engendra una fecunda interacción comercial, del mismo modo que la estrecha pero abundante piscina de marea o el suelo de la jungla permiten un rico crecimiento y vitalidad.

Pero entonces, ¿dónde está el lugar para una economía moral dentro de este espacio de información? La moral es simplemente información de otro tipo. Es un calificador de ese dato más fundamental, pero también más básico, el precio. Cuando recibimos una cotización de un vendedor de confianza y valorado, podemos calibrarla más fácilmente que si procede de una fuente desconocida. Del mismo modo, cuando un comprador comparte su propio deseo de llegar a un “acuerdo justo” en lugar de forrarse, sus negociaciones pueden considerarse un trato de buena fe.

La economía moral, dentro del espacio ecológico definido por Darwin y Kropotkin, muestra el valor de la confianza dentro de las sociedades mutuas y dentro de los grupos. Fomentar esa confianza y ese crecimiento moral refuerza los lazos que llevan la información de un lado a otro y permite confiar en la palabra de los demás al centrarse en los beneficios mutuos de la cooperación y la simbiosis. Crear un mercado sólo es posible con esa confianza en los fundamentos del trato justo. Asumir los riesgos de la vulnerabilidad personal que conlleva la ayuda mutua se hace posible en una economía moral, dando a luz sociedades cooperativas y fortaleciendo al individuo.

Sería injusto criticar las filosofías presentes en El origen de las especies por su falta de previsión a la hora de predecir el enfoque de la ayuda mutua. Pero el hecho de que Darwin se centrara en la supervivencia (y aún más, en la aparición) de especies individuales como un poderoso indicador tanto del éxito de la diferenciación como estrategia evolutiva como de la tendencia de los rasgos propagados a adaptarse a los entornos en los que se utilizan estos rasgos no es nada desdeñable. Incluso leyendo cronológicamente hacia atrás desde Bookchin a Kropotkin y Darwin, este enfoque en el éxito de los grupos individuales (y del éxito de los individuos dentro de esos grupos) nos devuelve al carácter individualmente benéfico de la economía moral. El acceso a estos lugares de información vibrante, útil y valiosa es un mérito para todos los individuos que interactúan con ellos.

Una economía moral apoya una ecología comercial fecunda, fomentando la evolución de individuos sanos y capaces. Kropotkin y Bookchin describen un mundo en el que desempeñamos un papel clave en la formación de estas economías morales y en el desarrollo de nuestros propios futuros evolutivos. La obra de Darwin, aunque no se pronuncia sobre estos aspectos, sentó las bases para comprender cómo estos beneficios para el individuo se filtran de nuevo en el crecimiento continuo de la especie en su conjunto. Una comprensión ecológica moderna desarrolla aún más este bucle, reforzando los lazos de una vida cívica comprometida y activa.

Si te ha gustado este articulo y quieres apoyar a esta comunidad, puedes donar a través de este link: https://c4ss.org/apoyo

Notas

1. Bookchin, Murray. (2021). La Nueva Agenda Municipal.  De la urbanización a las ciudades: The Politics of Democratic Municipalism (3ª edición). AK Press.

2. Bookchin, Murray. (1998) La filosofía de la ecología social: Ensayos sobre materialismo dialéctico. Black Rose Books. 44.

3. Bookchin, Murray. (2021). The Ideal of Citizenship.  De la urbanización a las ciudades: The Politics of Democratic Municipalism (3ª edición). AK Press.

Di Eric Fleischmann. Originale pubblicato il 25 marzo 2023 con il titolo Laurance Labadie’s “The History of a Prognostication”. Traduzione di Enrico Sanna.

Storia di un pronostico

Nel 1886, su richiesta del direttore della North American Review, [Benjamin] R. Tucker scrisse il suo famoso saggio “State Socialism and Anarchism; How far they agree, and wherein they differ;” (Socialismo di stato e anarchia: in cosa concordano e in cosa differiscono, NdT). L’articolo, pagato, non fu pubblicato, forse per timori a causa del “caso Haymarket”. Il direttore dichiarò spontaneamente che si trattava dell’articolo più intelligente mai letto da quando era direttore. Tucker lo pubblicò in seguito nel suo “Instead of a Book”; da allora è stato ripubblicato varie volte sotto forma di pamphlet in diverse lingue.

Nel 1911 Tucker in un poscritto al saggio scrive che la crescente concentrazione della ricchezza rende la soluzione anarchica, che pure è l’unica possibile, sempre più difficile da attuare.

Nel 1926 corregge il poscritto, con disappunto e disperazione dei suoi discepoli, dicendo che la concentrazione aveva raggiunto un livello tale per cui, se anche attuata, la libertà bancaria da sola non sarebbe stata sufficiente a spezzare il potere monopolistico del capitale.

Tucker era un osservatore attento degli eventi mondiali. Il 22 luglio 1930 scrive all’amico Clarence Lee Swartz una lettera di cui pubblico un paragrafo:

“Ti mando una copia di un libro appena uscito, per me molto importante… Scenes de la vie future, di Georges Duhamel. Forse non ti piacerà; forse ti farà arrabbiare dato che l’autore, nel suo impeto, dimentica spesso i suoi stessi propositi e rende ingiustizia all’America. Secondo me sarebbe stato meglio intitolarlo ‘Scene di una morte annunciata, l’America in testa alla processione’. Quando leggi il libro, tieni bene in mente che l’obiettivo degli attacchi di Duhamel è l’epoca in cui viviamo, ben caratterizzata dalla folle corsa dell’America. Il contenuto del mio famoso ‘poscritto’ diventa così insignificante: l’ostacolo insormontabile sulla strada dell’Anarchia non è più il potere dei trust, ma il fatto indiscutibile che la nostra civiltà sta agonizzando. Possiamo sopravvivere ancora per qualche secolo, ma tutto potrebbe precipitare nel giro di un decennio. Come dice Clemenceau, ‘Forse resterà qualche negro a spasso in Congo’. Tempi bui senz’altro. Il mostro, il Meccanismo, sta divorando l’uomo.”

Questo prima della seconda guerra mondiale e il bombardamento atomico. Sono passati trent’anni. I fatti citati continuano imperterriti. Gli stati sono diventati più totalitari. Non solo le bombe sono diventate molte volte più distruttive, ma ne sono state prodotte in gran numero e gli strumenti per lanciarle sono stati perfezionati. Anche quello che diceva Clemenceau sul Congo, pur così stranamente profetico, tra un po’ apparirà obsoleto.

La causa della tendenza storica verso il declino e l’annientamento è lo statalismo e l’esistenza degli stati nazionali. Molta della spazzatura accumulata, etichettata come “conoscenza” sociologica, [viene] ancora data a bere alle nuove vittime invece di essere gettata nella discarica. L’unica teoria sociale sopravvissuta al suo secolo e poco più di vita, che ora vede la sua convalida, è l’anarchismo. Troppo poco o troppo tardi?

Eric Fleischmann

“Pronostico: l’atto di pronosticare, prevedere o immaginare eventi futuri interpretando segnali attuali; presagio; predizione.” Questo articolo è stato pubblicato sui numeri 3 e 4 del volume 23, anno 1967, di A Way Out, della School of Living. Stando all’aggiornamento in mio possesso, non vedo correzioni ortografiche o grammaticali. Ho usato le parentesi quadre laddove possibile (ho però perso le mie annotazioni e non posso riportare tutte le modifiche).

Le nostre traduzioni sono finanziate interamente da donazioni. Se vi piacciono i nostri testi, siete invitati a contribuire. Trovate le istruzioni su come fare nella pagina Sostieni C4SS: https://c4ss.org/sostieni-c4ss.