Teks aslinya berjudul: “Why Myanmar’s Military Dictatorships are Fascist Regimes”. Ditulis oleh Hein Htet Kyaw dan diterjemahkan oleh Ameyuri Ringo.

Support Ringo by considering becoming his Patron.

Fasisme dan Penyempitan Maknanya

Istilah fasisme, seperti pernah diperingatkan George Orwell, terlalu sering dilontarkan tanpa makna. Maknanya melebar, menjadi kabur, dan kemudian berubah menjadi sekadar makian politik. Dalam proses tersebut, inti ideologi fasisme justru kerap luput, dan hanya berfokus pada ciri-ciri luarnya saja seperti otoritarianisme, militerisme, atau kekerasan negara. Padahal, meskipun semua itu memang lazim ditemukan dalam rezim fasis, definisi-definisi itu saja tidak cukup untuk menjelaskan fasisme. Meski demikian, bukan berarti fasisme menjadi tidak ada atau sekadar istilah kosong. Ada rezim-rezim tertentu yang memang pantas dan layak disebut fasis. Kediktatoran militer Myanmar termasuk junta yang berkuasa hari ini menjadi salah satu diantaranya.

Militer Myanmar: Produk Tentara Kekaisaran Jepang

Asal-usul militer Myanmar tidak bisa dilepaskan dari Perang Dunia II. Pada masa itu, Kekaisaran Jepang yang merupakan sebuah kekuatan fasis. merekrut dan melatih kaum nasionalis Burma untuk melawan Inggris dan Sekutu. Jepang, saat itu dipandang sebagai bangsa Asia pertama yang berhasil mengalahkan kekuatan Eropa dalam Perang Rusia–Jepang, menjanjikan kemerdekaan bagi Burma sebagai imbalan atas dukungan mereka.

Pada Januari 1942, Burma Independence Army (BIA) dibentuk di bawah kepemimpinan Keiji Suzuki dan Aung San. Awalnya hanya beranggotakan sekitar 2.300 orang, BIA berkembang pesat seiring keterlibatannya dalam invasi Jepang ke Burma. Namun, propaganda mereka gagal menarik dukungan masyarakat Karen, yang tetap berpihak pada Inggris. Kegagalan ini berujung pada pembantaian terhadap lebih dari 1.800 penduduk suku Karen, kekejaman pertama yang membuka watak brutal BIA yang mereka dapatkan dari Jepang.

Memahami Fasisme: dari Sosialisme Internasionalis ke Sosialisme Nasionalis

Pada masanya, Marxisme tampil sebagai “sosialisme ilmiah” yang radikal dan berbeda dari arus-arus sosialisme lain, terutama yang bersifat utopis. Namun, perjalanan internal Marxisme sendiri justru penuh krisis. Dari krisis inilah lahir berbagai aliran revisionis, yang membentang dari sosialisme revolusioner hingga sosialisme evolusioner. Georges Sorel, salah satu pemikir Marxis paling berpengaruh, melihat situasi ini sebagai “krisis” atau “pembusukan” Marxisme. Menurutnya, Marxisme telah terpecah ke dalam dua arus utama: Marxisme Ortodoks (sosial demokrasi revolusioner) dan Marxisme Revisionis (sosial demokrasi reformis). Keduanya, dalam pandangan Sorel, sama-sama menjauhkan Marxisme dari misi revolusionernya dan menjadikannya sekadar program politik borjuis. Alih-alih mengubah tatanan sosial secara mendasar, Marxisme kala itu hanya berusaha mengganti para kapitalis dengan kelas baru politisi dan intelektual sosialis sebagai birokrat dan pejabat negara.

Untuk menyelamatkan ruh revolusioner Marxisme, Sorel mengajukan revolutionary syndicalism. Ia menolak politik parlementer dan mengalihkan perhatian pada aksi langsung, yang digerakkan oleh “mitos” General Strike, sebuah semangat yang tidak rasional namun agitatif yang dipimpin oleh serikat buruh otonom. Namun, ketika ia merasa sindikalisme revolusioner pun gagal menyentuh proletariat secara nyata, Sorel kembali mencari jalan lain. Upaya ini melahirkan “Cercle Proudhon”, sebuah kelompok politik aneh dan simbolis yang mempertemukan Marxis (seperti Sorel), sindikalis (Édouard Berth), anarko-sindikalis (Georges Valois), monarkis (Henri Lagrange), and nasionalis (Charles Maurras). dalam satu wadah. Dari sinilah muncul bentuk awal pemikiran proto-fasis: perpaduan antara “Marxisme Sorelian” dan nasionalisme, yang kemudian dikenal sebagai “sindikalisme nasional.”

Benito Mussolini sendiri juga memulai karirnya sebagai sosialis. Ia pernah menjadi anggota Dewan Nasional Partai Sosialis Italia dan editor Avanti!. Namun, kekecewaannya terhadap Marxisme ortodoks membuatnya tertarik pada gagasan revolutionary syndicalism. Keyakinan internasionalismenya semakin runtuh ketika ia menyaksikan, di Trentino pada 1909, bagaimana kaum sosialis Austria lebih mengutamakan identitas nasional ketimbang solidaritas internasional, bahkan mengembangkan gagasan “sosialisme rasial” yang meminggirkan orang Italia. Pecahnya Perang Dunia I menjadi pukulan terakhir: partai-partai sosialis Eropa dengan cepat meninggalkan internasionalisme dan berpihak pada negara masing-masing. Dalam Opera Omnia, Mussolini menulis bahwa krisis sosialisme bersumber dari kegagalannya dalammemahami persoalan bangsa serta menegaskan kematian internationalism, sementara nasionalitas adalah kenyataan historis yang tak bisa disangkal.

Dari titik inilah fasisme muncul sebagai sintesis antara sosialisme dan nasionalisme. Solidaritas internasional digantikan oleh dukungan absolut pada negara-bangsa. Mussolini kemudian merumuskan teori state corporatism, yang bertujuan menyatukan kelas-kelas sosial demi membangun negara kuat yang mampu menahan imperialisme Barat. Perjuangan kelas dianggap berbahaya karena berpotensi melemahkan konsep “bangsa”. Dalam pengertian ini, gagasan state corporatism Mussolini memiliki kemiripan mencolok dengan teori new democracy Mao Zedong, yang juga menekankan kolaborasi kelas nasional atas nama anti-imperialisme. Pola serupa dapat ditemukan di berbagai “negara sosialis yang benar-benar ada,” termasuk Tiongkok, Jerman Timur, Korea Utara, dan Republik Sosialis Persatuan Burma.

Fasisme Jepang: Sosialisme Murni

Fasisme Kekaisaran Jepang berakar pada pemikiran Ikki Kita, yang kerap disebut sebagai “bapak fasisme Jepang.” Gagasannya tentang “pure socialism” merupakan campuran unik antara sosialisme, nasionalisme, Buddhisme, Shintoisme, dan militerisme. Kita membayangkan Jepang sebagai bangsa yang kuat, adil, dan anti-kapitalis, yang akan memimpin revolusi global melawan imperialisme Barat sebagai pelopor bangsa-bangsa tertindas. Gagasan ini kemudian diadopsi negara Kekaisaran Jepang dan menjadi inti ideologi fasis Jepang. Sebuah ironi ketika pada akhirnya Kita justru dieksekusi oleh rezim yang terinspirasi pemikirannya.

Pengaruh ideologi ini kemudian merambat ke bagian selatan Asia. Subhas Chandra Bose dan Aung San, yang pada masa mudanya tertarik pada komunisme dan sosialisme, akhirnya memilih bekerja sama dengan Kekaisaran Jepang demi membebaskan bangsa mereka dari kolonialisme Inggris. Bose mendirikan Indian Independence Army (IIA), sementara Aung San membentuk BIA. Keduanya dilatih oleh Tentara Kekaisaran Jepang dan kemungkinan besar terpapar gagasan-gagasan fasis sinkretik ini. Bose bahkan mencoba merumuskan sintesis antara sosialisme nasional dan komunisme sebagai ideologinya sendiri.

Sinkretisme di Balik Burmese Way to Socialism

Pasca kudeta 1962, militer Myanmar di bawah pimpinan Jenderal Ne Win, yang sebelumnya merupakan anggota Communist Party of Burma, mendirikan Burma Socialist Programme Party (BSPP) sebagai kendaraan politik untuk menjalankan negara dengan sebuah ideologi baru, Burmese Way to Socialism. Thein Phe Myint, Sekretaris Jenderal ketiga Communist Party of Burma, bersama banyak kadernya, pada awalnya menyambut rezim BSPP sebagai pemerintahan Marxis-Leninis, meskipun secara institusional Communist Party of Burma sendiri memandang rezim Ne Win sebagai kekuasaan yang tidak sah. CPB menolak legitimasi BSPP sebagai pelopor kelas pekerja, dengan alasan bahwa partai tersebut merebut kekuasaan melalui kudeta demi menjalankan agenda politiknya sendiri, yang bertentangan dengan garis perjuangan CPB. Namun demikian, doktrin utama BSPP, yakni Burmese Way to Socialism, tetap mengadopsi banyak ciri dan kebijakan yang lekat dengan Marxisme-Leninisme. Karena itu, Thakin Chit Maung, salah satu pendiri Burma Workers Party, salah satu partai Marxis-Leninis lain, bersama banyak anggotanya, juga menyambut atau bahkan bergabung dengan rezim BSPP. Bahkan Thakin Tin Mya, anggota Komite Sentral Communist Party of Burma, turut membantu rezim BSPP merumuskan dan mengembangkan ideologi Burmese Way to Socialism bersama U Chit Hlaing, tokoh utama dan arsitek intelektual dari ideologi tersebut.

U Chit Hlaing adalah figur yang sangat aktif secara politik di Myanmar. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi anggota tiga partai kiri yang berbeda: Communist Party of Burma, Red Flag Communist Party of Burma, dan Burma Socialist Party. Selain itu, ia juga mendirikan People’s Literature Company, sebuah penerbit yang berperan penting dalam menerjemahkan dan menafsirkan karya-karya Karl Marx dan Mao Zedong ke dalam konteks Burma. Perjalanan intelektual Chit Hlaing sangat dipengaruhi oleh pengalamannya di luar negeri. Karena ketidaksepakatannya dengan garis resmi Stalinisme yang dianut CPB, ia tidak diberi kesempatan untuk belajar di Uni Soviet dan justru berangkat ke Paris. Di sana, antara tahun 1951 hingga 1955, ia berkenalan dengan gagasan-gagasan Marxis-Leninis revisionis, khususnya Marxisme ala Josip Broz Tito di Yugoslavia, seorang pemimpin yang dengan gagah berani menantang Stalin tanpa harus berpihak pada blok Barat. Contoh komunisme non-ortodoks semacam ini, bersamaan dengan menguatnya Non-Aligned Movement, memberi pengaruh besar pada cara berpikir Chit Hlaing.

Sekembalinya ke Burma pada 1955, Chit Hlaing mulai menulis di majalah Myawaddy yang diterbitkan oleh militer. Dalam tulisan-tulisannya, ia mengkritik Stalinisme dan merumuskan sebuah kerangka filsafat yang ia sebut sebagai “sintesis idealisme dan materialisme.” Ideologi baru ini berupaya memadukan materialisme Marxis dengan prinsip-prinsip Buddhis. Untuk memperkuat keterhubungan tersebut, ia menggunakan istilah-istilah Pali tradisional guna memperkenalkan sekaligus memberi makna baru pada gagasan-gagasan Marxis dan sosialis. Dengan cara ini, ideologi sinkretik Chit Hlaing berusaha meletakkan dasar filosofis bagi sebuah negara sosialis yang secara moral dapat diterima dalam kerangka nilai-nilai Buddhisme. Meski memanfaatkan konsep-konsep Marxis-Leninis seperti anti-kapitalisme, partai pelopor ala Bolshevik, dan sosialisme dalam satu negara, pemikirannya pada saat yang sama bersifat sangat nasionalis dan konservatif.

Sejalan dengan third positionist state corporatism dan teori new democracy Mao, Burmese Way to Socialism menempatkan pembangunan negara sebagai tujuan utama melalui kolaborasi antarkelas atas nama “anti-imperialisme,” dengan memandang Burma sebagai bangsa yang tertindas. Ideologi ini diwujudkan melalui ekonomi yang dikendalikan negara lewat nasionalisasi. Pada saat yang sama, sebagaimana praktik National Bolshevism, ia juga mengembangkan politik othering yang “ultra-nasionalistik” terhadap kelompok-kelompok yang dianggap asing atau borjuis, terutama komunitas India dan Tionghoa. Dalam konteks politik Burma, Chit Hlaing dapat dipandang sebagai arsitek intelektual ideologi rezim. Peran yang setara dengan Giovanni Gentile dalam fasisme Italia, sementara Ne Win bertindak sebagai pemimpin politik yang mengimplementasikan dan mewujudkan ideologi tersebut dalam praktik, layaknya Mussolini.

Dengan demikian, kediktatoran militer Burma pada fase awal, di bawah panji Burmese Way to Socialism, mengadopsi bentuk sosialisme yang serupa dengan model “socialism in one country” dan National Bolshevism, yakni dengan menggabungkan sosialisme dan nasionalisme. Dalam sistem politik ini, partai pelopor yang menjadi satu-satunya partai legal menggunakan negara untuk menggantikan posisi borjuasi dengan menguasai alat-alat produksi dan secara efektif mengambil alih surplus nilai, karena kelas kapitalis secara formal dinyatakan tidak ada lagi. Untuk mempertahankan kekuasaannya, partai tersebut melarang gerakan serikat buruh dan menindas segala bentuk perbedaan pendapat, yang semuanya dicap sebagai tindakan kontra-revolusioner terhadap “negara sosialis.”

Rezim Militer Pasca-BSPP dan Neo-Fasisme

Namun pada 1988, militer Myanmar kembali merebut kekuasaan. Burma Socialist Programme Party dibubarkan, dan rezim baru dibentuk melalui State Law and Order Restoration Council (SLORC), yang kemudian berganti nama menjadi State Peace and Development Council (SPDC). Rezim ini secara terbuka meninggalkan sosialisme dan memerintah hingga 2010 sebagai negara otoriter yang pragmatis. Meski SLORC/SPDC tidak pernah memiliki ideologi yang dirumuskan secara jelas dan koheren, pemimpinnya, Than Shwe, merupakan mantan anggota BSPP. Ia bahkan menyelesaikan Higher Command and Staff Course di Frunze Military Academy di Uni Soviet, serta menerima pelatihan militer khusus dari KGB. Walaupun miskin doktrin ideologis resmi, rezim SLORC/SPDC tetap memperlihatkan resonansi kuat dengan pandangan anti-federalisme ala Stalinisme, serta meniru praktik Russification Uni Soviet melalui kebijakan Burmanization terhadap kelompok etnis non-Bamar. Kekerasan negara dijalankan secara sistematis dan dilegalkan: pembantaian massal, kekerasan seksual yang digunakan sebagai taktik militer, hingga upaya genosida terhadap kelompok etnis yang menentang proyek asimilasi budaya paksa (Burmanization).

Setelah pemilu 2010 yang penuh sengketa, pemerintahan kuasi-militer di bawah Presiden Thein Sein dan USDP (Union Solidarity and Development Party) berbelok ke arah ideologi yang paling tepat digambarkan sebagai neo-fasis identitarian sayap kanan. Arah baru ini menempatkan ultranasionalisme dan identitas Buddhis sebagai poros utama ideologi, dengan sasaran utama pembersihan pada kelompok non-Buddhis, terutama Muslim Rohingya dan Bengali. Pergeseran ideologis ini membuat banyak nasionalis Buddhis yang sebelumnya anti-militer justru merapat dan bersekutu dengan rezim. Gelombang ultranasionalisme tersebut secara langsung melahirkan kebijakan-kebijakan xenofobik dan memicu upaya genosida terhadap komunitas Bengali dan Rohingya. Pada saat yang sama, ia memperkuat proyek Burmanization serta mempertahankan sikap anti-federal ala Stalinisme, dengan membingkai setiap tuntutan federalisme sebagai ancaman separatisme etnis.

Pasca kudeta 2021, junta militer di bawah Jenderal Min Aung Hlaing kembali memberi sinyal penolakan terhadap neoliberalisme, dengan mendorong negara kesatuan yang tersentralisasi dan berupaya menghidupkan kembali sistem ekonomi koperasi negara seperti pada era BSPP. Junta terus melanjutkan kampanye genosida terhadap Rohingya, menggunakan ketakutan sebagai alat politik dengan menyamakan federalisme dengan separatisme, serta melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil mana pun yang menentang definisi “negara” versi junta.

Ringkasan

Rezim BSPP sejak awal merupakan sebuah proyek sinkretisme ideologis, yang mempertemukan filsafat-filsafat yang sejatinya saling bertentangan. Misalnya Bolshevisme dan nasionalisme, maupun materialisme dialektis dan idealisme absolut, ke dalam satu kerangka politik yang dipaksakan. Meskipun generasi kedua junta militer Myanmar tidak pernah mengikatkan diri pada satu doktrin resmi yang baku, praktik kekuasaan yang mereka jalankan tetap konsisten bercorak ultranasionalis, anti-federalisme, isolasionis, dan totaliter. Cara mereka menjalankan kekuasaan, terutama penekanan pada Burmanization dan retorika anti-imperialisme sangat serupa dengan gagasan-gagasan yang hidup dalam Stalinisme dan National Bolshevism. Junta yang berkuasa hari ini bahkan menggabungkan warisan ideologis tersebut dengan neo-fasisme identitarian sebagai strategi mempertahankan kekuasaan otoriternya ditengah posisi mereka yang kian terdesak. Dalam lintasan sejarah yang berbeda-beda, rezim-rezim militer Myanmar telah berulang kali menunjukkan keterikatannya pada setidaknya satu bentuk fasisme, entah melalui cara mereka menjalankan kekuasaan, landasan filsafat yang mereka anut, maupun ideologi yang mereka nyatakan secara terbuka.

Seluruh hasil publikasi didanai sepenuhnya oleh donasi. Jika kalian menyukai karya-karya kami, kalian dapat berkontribusi dengan berdonasi. Temukan petunjuk tentang cara melakukannya di halaman Dukung C4SS: https://c4ss.org/dukung-c4ss.

Por Zachary Woodman. Título original: Self-Employment, Workplace Democracy, and Moral Theory, 25 de Agosto, 2025 – Traducido por Félix Hallowkollekt.

Lo que Matt Zwolinski Malentiende del Libertarismo de Izquierda

En The Bleeding Heart Libertarian, Matt Zwolinski publicó recientemente lo que nosotros – los libertarios de izquierda -, acertamos y nos equivocamos. De acuerdo con Matt, estamos en el buen camino al ir contra los libertarios de derecha tradicionales por ser libertarios vulgares. Además, él argumenta que nosotros también estamos en lo correcto por procurar ampliamente fines normativos socialistas – dígase, una sociedad más igualitaria y próspera para los más pobres -, a través del mercado.

Sin embargo, Matt dice que nosotros hacemos predicciones implausibles sobre cuán radicalmente sería una economía de mercado – ahora, en una sociedad sin estado -, estas predicciones implausibles incluyen que habría un boom del auto-empleo, empresas gestionadas por los trabajadores o la abolición de los terratenientes. Zwolinski – además -, dice que somos sólo los viejos rothbardianos de siempre, comprometidos a una absurda visión de autopropiedad deontólogica con conclusiones poco claras para la justicia compensatoria y/o absurdos – como la prohición de toda contaminación ambiental.

En esta respuesta – argumentaré que Matt sobrestima los argumentos empíricos y teóricos contra de que un mercado libre sea radicalmente diferente del capitalismo, específicamente centrándose en el caso del autoempleo y la democracia laboral. Además, argumentaré que Matt ignora la amplia diversidad de filosofías morales en los libertarios de izquierda.

El Argumento Empírico para el Autoempleo

Ante todo, Matt parece combinar dos predicciones empíricas muy diferentes que la mayoría de nosotros – libertarios de izquierda -, hacemos. Predecimos que habrá más autoempleo a nivel individual y que también habrá más empresas gestionadas por los trabajadores bajo un mercado con ley policéntrica sin Estado. Sin embargo, estas son predicciones distintas que requieren formas relacionadas – pero distintas -, de análisis institucional. Como concepto, el autoempleo se refiere a la idea de individuos poseyendo y gestionando su propio negocio directamente, mientras que las empresas gestionadas por sus trabajadores o democracia laboral referencia una forma de gestión colectiva sobre las empresas como modelo organizacional.

Antes de que profundicemos en el caso empírico, es importante remarcar que la creencia en – y la promulgación de – aquellas reconfiguraciones institucionales por nuestra parte es muchísimo más abarcativa que una simple predicción empírica. También es lo anterior, pero quizás lo más importante es que son compromisos normativos. En verdad, son muchísimas las formas institucionales que un mercado libre (sin Estado) pueda tomar dependiendo de las preferencias, las creencias de los individuos dentro de esa sociedad de mercado y el desarrollo tecnólogico de esa sociedad: desde jerárquicas distopías tecno-feudalistas dudosas, hasta economías altamente localistas con tendencias socialistas – sociedades del tipo cosmopolitano -, ampliamente liberales y libertarias. No queremos decir que cualquier forma de organización podría implementarse plenamente dentro de una sociedad de anarquista de mercado (dado a hechos sociales científicos y tendencias humanas psicólogicas, así como la dependencia de camino que es natural de la evolución sociopolítica.) Sin embargo, las posibilidades nomológicas de como una sociedad anarquista de mercado podría verse son bastante variadas y abarcativas. En lo que insistimos no es que la existencia de un libre mercado mágicamente conllevará a una utopía igualitaria – sino que somos el mercado -, y que el mismo acto de desincentivar moralmente el establecimiento de modos de organización económicos o sociales jerarquizados estamos ayudando con la creación de modelos antagonistas. A diferencia de críticos como Matt Zwolinski, no consideramos las preferencias existentes del actor medio o ideal del mercado bajo el sistema capitalista de producción como un hecho dado, sino que las vemos como algo que puede moldearse y reformarse en el mercado de las ideas.

Dicho esto, nuestras predicciones empíricas – dígase, los modos de producción tradicionalmente capitalistas siendo insustentables con la ausencia de intervención estatal -, parecen ser bastante contra-intuitivas para los principiantes y merecen una defensa sostenida. Por el resto de esta sección, procederé a enfocarme en asuntos únicamente empíricos como una prueba de cómo podrái verse una sociedad anarquista bajo nuestra visión. Empecemos con la predicción sobre el autoempleo. Matt piensa que el autoempleo es relativamente raro en el sistema capitalista de producción por las siguientes razones:

La razón por la cual la gran mayoría de personas no trabaja en empresas gestionadas directamente por los trabajadores no es un Estado haciéndolo más difícil: es que simplemente no lo desean, punto. Un montón de personas están cómodas si alguien más es el jefe, pues así delegan los dolores de cabeza de la gestión y afrontar los riesgos a alguien más. Esto no es amiguismo; es simplemente la división del trabajo en funcionamiento.

Para entender el porqué el autoempleo es tan poco común bajo el statu quo – el capitalismo -, requiere más que simplemente afirmar la existencia de una división del trabajo entre entre los gerentes con una ventaja comparativa en la dirección de la empresa y la asunción de riesgos. Debemos preguntar: ¿Por qué – exactamente -, la gestión bajo el sistema actual es un dolor de cabeza tal que requiere poseer una ventaja comparativa tan fuerte en un primer lugar?

En gran parte, esto es porque una gran parte de la gestión bajo el sistema actual se basa en satisfacer las exigencias que el Estado impone a las empresas para “hacer legibles” sus transacciones económicas, sus trabajadores y sus métodos de producción – de este modo, pueden cobrar impuestos y regular el funcionamiento. De hecho, una gran parte de cualquier quipo de gestión en las empresas capitalistas son técnicos contables y legales que aseguran que la empresa pueda informar a una serie de cuerpos regulatorios y agencias recolectoras de impuestos. En una sociedad anarquistas, muchas de estas funciones serían extremadamente optimizadas. Muchos de estos roles continuarían existiendo para que las empresas cumplan con un sistema de derecho de daños compuesto por – lo que podrían ser -, tribunales policéntricos y reguladores privados independientes que contratan a empresas para la certificación de señales. Sin embargo, las presiones competitivas del mercado probablemente optimizarían la congruencia y harían que los gastos generales en administración sean – en general -, un problema mucho menor.

Sin embargo, ¡no exageremos nuestro argumento! Hay otras partes institucionalmente independientes en la dirección – por ejemplo: recursos humanos, gestión de riesgos, planeamiento a largo plazo, etc. -, que son partes necesarias de la labor del gerente en una empresa. Matt piensa que un mínimo de personas quieren desarrollar una ventaja comparativa en estos asuntos y preferirían simplemente entrar y salir del trabajo en una empresa jerárquica. Claro – hay un poco de verdad en esto -, pero hay muchísima evidencia empírica de que Matt está exagerando su argumento. Por ejemplo, una encuesta de Gallup el año pasado descubrió que el 60% de los americanos encuestados quería ser su propio jefe. 60% de los cuales querían comenzar un negocio mencionaron la falta de recursos monetarios como el obstáculo más grande – mientras que sólo el 50% afirmó que eran las preocupaciones sobre el riesgo financiero el obstáculo que les impedía crear su propia empresa.

Matt Zwolinski – al ser confrontado con esta evidencia empírica de la encuesta -, podría argumentar que hablar el fácil y que la preferencia revelada muestra el contrario, pero incluso la preferencia revelada muestra a las personas dirigiéndose al autoempleo. Consideremos la expansión y prevalencia de la economía de pequeños trabajadores (o gig economy, por su nombre en inglés) a través de servicios como Uber o Lyft para conductores de taxis, DoorDash o GrubHub para repartidores de comida, Rula o BetterHelp para consejeros, LPL o Assetmark para ayudantes de inversiones independientes y planeadores financieros, o Varsity Tutors o Tutor.com para tutores. En cada caso, estos son individuos que contratan con una empresa que les provee una plataforma que absorbe muchísimo del dolor de cabeza de lo legal, la recaudación de impuestos y el marketing – así como el descargue del riesgo de inversión. Esto les permite a los individuos elegir sus propios horarios y construir su propio negocio en sus propios términos, volviéndolo efectivamente una forma de eautoempleo incluso si – nominalmente -, poseen algún tipo de estatuto W2 o 1099 con la compañía de su plataforma que los considera empleados. Ninguna de estas soluciones son perfectas y las distorsiones del Estado como la propiedad intelectual y los caprichos de la ley de impuestos permiten a estas plataformas explotar a sus contratantes en varias formas – sin embargo, el hecho de que la economía de pequeños trabajos esté creciendo es evidencia de que muchos más desean autonomía sobre sus propias vidas.

Además, una razón del porqué las personas necesitan tanto dinero para empezar su propio negocio no son siempre costos altos fijos que requieren una gran inversión de capital y riesgo. Esas economías de escala – naturalmente -, existen en muchas industriales – pero en una extensión significativa -, estas son economías de escala artificiales que sólo existen por instituciones legales estatistas. Estas economias de escala artificiales incluyen todas las formas en las que el Estado requiere a cada actor económico volverse legible para recaudar impuestos y controlar el cumplimiento de las regulaciones, así como las subvenciones estatales a las empresas ya establecidas, lo que dificulta aún más que los pequeños agentes que se incorporan al mercado, como los emprendedores autoempleados, puedan competir. Estando ausentes estas artificiales barreras de entrada y economías de escala, estoy seguro que más del 60% estaría dispuesto a autoemplearse.

Tomemos el ejemplo de la agricultura para dar a entender cómo el Estado crea instituciones que previenen el autoempleo. No hay razón para pensar que la agricultura necesita ser abarcada por grandes companias multibillonarias cómo lo es hoy: la agricultura es – efectivamente -, una industria de capital intensivo con costos fijos altos, requiriendo de millones de dólares en inversión – por ejemplo, en tractores, cultivos mixtos, silos, graneros, fertilizadores y la tierra. Sin embargo, los agricultores a pequeña escala – autoempleados -, fueron alguna vez la norma y continuan existiendo donde sea en el mundo. Han sido grandes niveles de subsidios otorgados a agricultores con conexiones políticas por generaciones quienes han creado una tendencia a la centralización.

Estas economías de escala artificiales han sido agravadas por las barreras de regulación ambiental de la EPA, las regulaciones agricultoras implementadas por el Departamento de Agricultura (EE. UU.), las regulaciones al trabajo de la OSHA y aún más regulaciones sobre la dieta por la FDA. Todas estas regulaciones crean oportunidades para que los agricultores establecidos dominen. El resultado: incluso si la agricultura como práctica tiene el porcentaje más alto de autoempleados, este porcentaje ha estado disminuyendo constantemente por décadas porque ahora son sólo empresas establecidas o los más ricos los capaces de superar las barreras naturales y artificiales de entrada, resultando en niveles crecientes de concentración de mercado. Hay una razón bastante sólida para pensar que – de estar ausentes estas distorsiones gubernamentales -, los negocios agricultores serían más competitivos y los granjeros autoempleados serían muchísimo más habituales, como fue históricamente la norma. Historias parecidas han sido contadas en muchas otras industrias.

El Argumento Empírico para la Democracia Laboral

Ahora tratemos el argumento empírico para la autogestión de los trabajadores y la democracia laboral. Lo que los libertarios de izquierda – defensores de la democracia laboral – critican no es la noción de la división de trabajo entre gestores y trabajadores (punto y aparte.) Sino la intensa forma jerárquica de la dirección capitalista en la sociedad anónima – modelo en el cual las decisiones colectivas de los trabajadores son parcial o completamente reprimidas -, en cambio, estas decisiones son tomadas por los CEOs, las juntas corporativas e inversores activos y toda ganancia sobrante es distribuida entre ellos. Los trabajadores son enajenados de este proceso.

Un área de trabajo más democrática no necesita – ni debe abolir -, la existencia de gerentes funcionales que tomen algunas decisiones de negocio, del mismo modo que una sociedad más democrática no requiere la abolición de los representativos democráticos y la implementación de la democracia directa. En su lugar, requiere que los trabajadores tengan más decisiones de propiedad sobre la empresa – a través de la votación de representativos de dirección & gestión -, en lugar de inversores externos, además de la distribución de las ganancias en lugar de contratos de trabajo asalariado.

Este es un modelo que ha existido – y continua existiendo -, incluso bajo el sistema capitalista de producción. Existió en las Cooperativas de Tonelería de Minneapolis por décadas (1865-1929.) Existió en una planta de fabricación de moldes industriales bajo una empresa denominada Marland Mold en Pittsfield, Masachusets desde 1992 a 2017. Y continua existiendo en ambas la cooperativa española Mondragón y el modelo alemán de cogestión en el ámbito laboral – reconocido legalmente.

Puede que Matt termine reconociendo lo presentado como hechos empíricos y que su crecimiento en una anarquía de mercado es posible. Sin embargo, su argumentación sobre la incapacidad competitiva del tipo de empresas anteriormente mencionalas en el mercado actual está malentendiendo la historia de ambas – las sociedades anónimas y las empresas gestiondas por sus trabajadores.

Primero, la existencia de la sociedad anónima moderna no es un resultado de puta competencia de mercado sino de conquista colonial. De hecho, las primeras sociedades anónimas (a gran escala) modernas en occidente fueron empresas como la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la Compañía de Moscovia y la Compañía de Mercaderes Aventureros – siendo estas monopolios legales garantizados -, contratadas por reyes y sus cortes asociadas, siendo subsidiadas fuertemente por el Estado.

Personalmente, disputaría que la sociedad anónima continua dominando como una consecuencia de (ambas) una inercia institucional y el aumento de los dictámenes legales que eximen a los inversionistas de rendir cuentas ante la ley, y hacen que la actividad económica se amás legible para el Estado en lo que respecta al cumplimiento de las normas fiscales y regulatorias. Mientras que no pienso que la sociedad anónima jerárquica tradicional desaparezca completamente dada la ausencia de un estado – el hecho de que necesiten tanto apoyo estatal para ser fundadas y dominar es evidencia de que su prevalencia puede ser enormemente disminuida en el contexto institucional de un Estado mínimo y un mercado más libre.

Segundo, las democracias laborales – bajo el existente sistema capitalista de producción -, han sido competitivas por períodos sostenidos de tiempo incluso con una baraja institucional en su contra. La Cooperativa de Tonelería de Minneapolis – por ejemplo -, incluso si con eltiempo se volvió una democracia laboral levemente “menos pura” sobrevivió a la Gran Depresión a pesar de las intentas presiones competitivas y cerraron sus puertas por el bajón económico en lugar de una característica inherente de su modelo de gestión. La antes mencionada Marland Mold en Pittsfield, Massachusets cerró sus puertas en 2017 trás 15 años de éxito relativo después de fusionarse con una empresa francesa. Mondragón y las empresas alemanas de cogestión continuan siendo éxitosas en un mercado internacional dominado por sociedades anónimas jerárquicas tradicionales.

Los Argumentos Teóricos para el Autoempleo y la Democracia Laboral

Además – en el dominio de la teoría económica del liberalismo clásico -, hay una scuantas razones para pensar que el autoempleo y la democracia laboral serían éxitosos en el contexto institucional de una anarquía de mercado. Ha sido observado que la empresa capitalista es como una pequeña isla de dictadura socialista, al estilo militar. Esto debería dejar perplejos a los liberales de mercado por razones Hayekianas.

Si es importante para los individuos actuar sobre su conocimiento local y tácito antes que ser coercionados por un planeador central que está removido del proceso de producción – y por tanto, de su conocimiento tácito y local -, ¿por qué no deberían los lugares de trabajo darle a las personas realmente involucradas en el día a día del proceso de producción de bienes – es decir, los empleados – más podes sobre las decisiones generales de la empresa, siendo que tienen más conocimiento tácito y local sobre las operaciones del día a día? De hecho – así como hay un problema de conocimiento para los planeadores centrales socialistas -, hay un problema del conocimiento para los planeadores centrales corporativos que conlleva a ineficiencias significativas.

La argumentación tradicional coaseana sobre por qué esto es así en la teoría económica popular es que cierto nivel de planeamiento central de acuerdo con la empresa ayuda a reducir los costos de transacción. Hay cierta verdad en esto – pero está, sin embargo, profundamente exagerado. Consideres cuán seguido las empresas toman decisiones ciegas y poco éticas en el sistema actual a pesar de las protestas del empleado. Tomemos, por ejemplo, el desastre del reciente Boeing 737 Max en el cual los ingenieros gritaron – a los cuatro vientos -, las advertencias de cuán apresurado era el proyecto, pero la gestión lo apresuró resultando en accidentes desastrosos y costosos. Estos problemas son ubicuos en las empresas jerárquicas.

Las empresas jerárquicas resultan en costos de transacciones menores a la expensa de sofocar el conocimiento tácito y local que los trabajadores tienen para guiar la empresa. Cómo debería ser resuelto este término medio – entre optimizar los costos de transacción e incorporar el conocimiento local de los trabajadores -, es algo que el mercado debería determinar. Pero bajo el statu quo se ha puesto el dedo en la balanza contra la democracia laboral y creo presiones artificiales hacia la jerarquización laboral. Esto socava la asunción de Matt sobre la jerarquía empresarial reflejando meramente la especialización natural en lugar de incentivos institucionales distorsionados.

Nosotros – los libertarios de izquierda -, podríamos estar equivocados con esa predicción. Además, espero completamente que dominen algunas industrias con barreras de entrada naturales tan inmensas a efectos de las economías de escala y los efectos de comunicación como la infraestructura del transporte, los útiles eléctricos o las telecomunicaciones que las empresas deberían alcanzar un tamaño comparable a las empresas actuales para reducir los costos de transacción. Sin embargo, estas industrias serán probablemente una minoría pequeña. De todos modos, el únicamente gesticular sobre las ventajas comparativas en los costos de gestión & transacción – como muchos libertarios de derecha y economistas capitalistas hacen -, es en sí mismo insuficiente para discutir esta cuestión empírica compleja. Cosas parecidas podrían decir sobre por qué nosotros pensamos que la desigualdad de la riqueza y los terratenientes son extensamente un síntoma del capitalismo de amiguetes antes que un proceso del mercado en sí mismo.

La Diversidad de Posturas Morales Dentro del Libertarismo de Izquierda

Suficiente con el punto empírico, discutamos los fundamentos morales de la izquierda libertaria. Acordando con Zwolinski, “en términos de sus principios filosóficos, el libertarismo de izquierda es – básicamente -, el viejo rothbardianismo de siempre.” Si bien algunos libertarios, como Jason Lee Byas, Cory Massimino, y Roderick Long son más cercanos a Rothbard que Matt o yo, esto es simplemente una falacia de hombre de paja contra sus visiones.

Incluso el más Rothbardiano entre nosotros aquí en C4SS no es ortodoxo – no cree meramente en la autopropiedad dentológica como la base de lo moral como Rothbard sí lo hizo. Roderick T. Long, tomando de Aristóteles, es un ético de la virtud que – al contrario de Rothbard -, cree que la unidad de la virtud significa nustra concepción de los derechos de propiedad como algo sostenido en un equilibrio reflectivo de nuestro compromiso con la igualdad. Byas también es un ético de la virtud y defiende una forma de igualitarismo racional que habría hecho al Rothbard tardío retorcerse y tendrá un próximo trabajo en el que critica la noción de la autopropiedad por implicar una enajenación de los derechos naturales.

Además, la mayoría de nosotros no somos ni siquiera Rothbardianos en un sentido abstracto. Algunos de nosotros – como el Fred Folvary tardío -, son más georgistas. Gary Chartier (uno de los dos libertarios de izquierda que Matt menciona por nombre), basa su filosofía moral en la teoría de la nueva ley natural en contraposición a la deontología rothbardiana. Muchos de nosotros, como Kevin Carson y Shawn P. Wilbur, somos muchísimos más cercanos al mutualismo proudhoniano que a Rothbard. William Gillis es – directamente -, un consecuencialista que se presenta en oposición extrema a cualquier teoría rothbardiana de derechos naturales. Yo mismo defiendo una forma de deontología pluralista rossiana en lugar de la autopropiedad rothbardiana o nozickeana. Creo que debemos obtener un balance reflectivo para resolver tensiones entre las consideraciones de los derechos deontológicos que – a primera vista -, proceden de deberes de la autonomía y la no malversación. Y también consideraciones consecuencialistas que vienen – a primera vista -, de deberes de benevolencia, y ese acto de balance evita un montón de las absurdeces que Matt ve en Rothbard. Esto no es por profundizar sobre algunos anarquistas sociales que son más cercanos a críticas marxistas de los mercados basados en la enajenación y ven muchísimo más lugar para cooperativas sindicalistas, que son incluso más antagónicos a Rothbard que la mayoría de nosotros anarquistas de mercado de izquierda.

Hay simplemente más libertarismos de izquierda, en el cielo y en la tierra, que los soñador por la filosofía de Zwolinski. Así como la mayoría – si no todos -, los libertarios y liberales clásicos en la filosofía académico no son simplemente nozickianos irreformados, pocos o ningún anarquista libertario de izquierda son rothbardianos irreformados. Este pluralismo hace que la noción de un “rothbardianismo” unificado entre los libertarios de izquierda no solo sea simplista, sino también inexacto empíricamente.

Conclusión: La Relación entre los Libertarios de Corazón Sangrante y el Libertarismo de Izquierda

Mucho de lo que Matt dice acerca de ser un compañero de viaje de nosotros – los libertarios de izquierda -, con simpatías fuertes, podría ser dicho mutuamente. El trabajo de Matt, así como el trabajo de otros BHLs (Libertarios de Corazón Sangrante, por su significado en español) como Thomasi, Brennan y el Steve Horwitz tardío han sido muy influyentes para mí los últimos años. Esta crítica contra él no es escrita en un espíritu burlón. Yo, también, preferiría siempre a un BHL moderado o un liberal neoclásico sobre un hoppeano reaccionario o un paleo-libertario.

Sin embargo, creo que si los BHL se involucraran más cuidadosamente con nosotros, se darían cuenta rápidamente que las diferencias filosóficas con nosotros son muchísimo menos estrictas de lo que podrían parecer. Además, nuestras predicciones empíricas, por más radicales que puedan sonar, tienen un mayor sostén teórico y empírico de lo que podrían esperar.

Si te gustó el artículo y quieres apoyar mi trabajo, puedes donar con criptomonedas a través de esta dirección de transferencia: 0x452AD3Ab1cA6Ae42fCad2805705F42918edB8994. También ofrezco servicios de traducción, contáctame aquí: felix.hallowkollekt@proton.me. ¡Se agradece muchísimo!

By Logan Marie Glitterbomb. Original: Make Libertarianism Working Class Again! published on September 28th, 2016. Translated into Burmese by Hein Htet Kyaw.

ကျော်ကြားသော ကွန်မြူနစ်ဝါဒီ ဂျိုးဇက် ဒေဂျက် (Joseph Déjacque) သည် ပီယာ-ဂျိုးဇက် ပရူဒွန် (Pierre-Joseph Proudhon) ထံ ၁၈၅၇ ခုနှစ်တွင် ပေးပို့သည့် စာတစ်စောင်၌၊ မိမိ၏အမြင်များကို အာဏာရှင်ဆန်သော ကွန်မြူနစ်ဝါဒီများ၏ အမြင်များနှင့် ကွဲပြားစေရန်အတွက် လစ်ဘာတေးရီးယန်း (libertarian) ဟူသည့် နိုင်ငံရေးဝေါဟာရကို စတင်အသုံးပြုခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍၊ ထိုအတွေးအခေါ်သည် အမြဲတမ်းလိုလို အလုပ်သမားလူတန်းစား၏ ပုန်ကန်ထကြွမှုကို ရည်ညွှန်းခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက် အယူအဆရှိသော ရီပတ်ဘလစ်ကန် (Republican) အချို့က အာဏာရှင်ဆန်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် လက်ဝဲသမားများနှင့် ပေါင်းစည်းရန် ကြိုးပမ်းပြီး၊ သူတို့၏ ဝေါဟာရများကို များစွာလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ကြသော်လည်း၊ ဒေဂျက်၊ ပရူဒွန်၊ ဘာကူနင် (Bakunin)၊ ကရိုပေါ့ကင်း (Kropotkin)၊ စပူနာ (Spooner)၊ တာကာ (Tucker) နှင့် အခြားသော ရှေးကပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နောက်ပိုင်း ပုဂ္ဂိုလ်များစွာတို့ ဖော်ထုတ်ချမှတ်ခဲ့သည့် လူတန်းစားခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုကို လုံးဝနီးပါး ချန်လှပ်ထားခဲ့ကြပါသည်။

ပရူဒွန် (Proudhon) သည် လွတ်လပ်သောဈေးကွက်-မင်းမဲ့ဝါဒ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ပထမဆုံးချမှတ်စဉ်က၊ ၎င်းကို အစိုးရစနစ်ကို ဆန့်ကျင်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ဆိုရှယ်လစ်ပန်းတိုင်များသို့ ရောက်ရှိစေမည့် လမ်းကြောင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ရှုမြင်ခဲ့ပါသည်။ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်၊ သူသည် ကားလ်မာ့က်စ် (Karl Marx) နှင့်အတူ ပထမအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ (First International) အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့လေသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မူ အစောပိုင်း အမေရိကန် လစ်ဘာတေးရီးယန်းနှင့် မင်းမဲ့ဝါဒီအများအပြားသည် အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုအတွင်း အရေးပါသော မဟာမိတ်များဖြစ်ခဲ့ကြရာ၊ ကျွန်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲမှသည် ရှစ်နာရီအလုပ်ချိန်ရရှိရေးတိုက်ပွဲနှင့် ထို့ထက်ကျော်လွန်သည့် အရေးကိစ္စများအထိ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းပြင် ကမ္ဘာ့စက်မှုလုပ်သားများသမဂ္ဂ (Industrial Workers of the World – IWW) ကို အလုပ်သမားသမဂ္ဂတစ်ခုအနေဖြင့် လစ်ဘာတေးရီးယန်းလမ်းစဉ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးစေရန် လွှမ်းမိုးခဲ့သူများမှာ မင်းမဲ့ဝါဒီများပင် ဖြစ်ပါသည်။

သို့သော်လည်း၊ ထိုအချိန်မှစ၍ အမေရိကရှိ လစ်ဘာတေးရီးယန်းဝါဒသည် အရင်းရှင်စီးပွားရေး အကျိုးစီးပွားနှင့် ပတ်သတ်သော “လွတ်လပ်သော” ဈေးကွက်ဝါဒီများနှင့် ပိုမိုဆက်စပ်နေပါသည်။ ကွန်ကင် (Konkin) ကဲ့သို့သော အချို့သူများသည် လစ်ဘာတေးရီးယန်းဝါဒအတွင်းသို့ လူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဤအခြေအနေကို ပြင်ဆင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ရာ၊ ဈေးကွက် လစ်ဘာတေးရီးယန်းဝါဒကို လူတန်းစားတိုက်ပွဲနှင့် အမျိုးသမီးဝါဒတို့နှင့် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းပေးသည့် အတွေးအခေါ်ကို ဖန်တီးရာ၌ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ သူ၏ အတွေးအခေါ်သည် ဈေးကွက်-ဆန့်ကျင်ရေး အဂိုရစ်ဇင် (anti-capitalist agorism) စသည့် အယူအဆများဖြင့် အညမညဝါဒီ (mutualist) လစ်ဘာတေးရီးယန်းအသိုင်းအဝိုင်းများသို့ပင် ကူးစက်ရောက်ရှိခဲ့ရာ၊ ၎င်းသည် ပရူဒွန်၏ စွမ်းအားနှစ်ရပ် (dual power) ဗျူဟာနှင့် နည်းလမ်းများစွာတွင် ဆင်တူပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွန် ပေါလ် (Ron Paul) နှင့် ဂါရီ ဂျွန်ဆင် (Gary Johnson) တို့ကဲ့သို့ လူတန်းစားအခြေခံ နည်းပါးသည့် လစ်ဘာတေးရီးယန်း အတွေးအခေါ်များကို ပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန် လှုံ့ဆော်ခံရသူများ တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ၊ လူတန်းစားဝါဒကို စိုးရိမ်ပူပန်သူများသည် ဤအဖွဲ့ဝင်သစ်များကို မိမိတို့၏ အစုအဝေးထဲသို့ မည်သို့ ဆွဲဆောင်ခေါ်ယူနိုင်မည်အား တွေးတောပူပန်ကြရသည်။ အရင်းရှင်စီးပွားရေး လွှမ်းမိုးနေပုံရသော ရိုင်းစိုင်းသည့် လစ်ဘာတေးရီးယန်းဝါဒပုံစံကို မည်သို့ တိုက်ဖျက်နိုင်မည်မှာလည်း အရေးပါသည်။ လစ်ဘာတေးရီးယန်းဝါဒနှင့် လူတန်းစားတိုက်ပွဲတို့သည် အတူယှဉ်တွဲတည်ရှိနိုင်ကြောင်း လက်ဝဲသမားများအား မည်သို့ သက်သေပြနိုင်မည်နည်း။ (လစ်ဘာတေးရီးယန်းပါတီများအတွင်းရှိ) ဆင်းရဲသားလူတန်းစား ကော့ကပ်စ် (Povertarian Caucus) သည် ဤနည်းဖြင့် (လစ်ဘာတေးရီးယန်းပါတီများအတွင်း) ပါဝင်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍၊ ဆင်းရဲသားလူတန်းစား ကော့ကပ်စ် (Povertarian Caucus) သည် လစ်ဘာတေးရီးယန်း အမျိုးသားညီလာခံ (LNC) တွင် ကျင်းပသည့် ဈေးကြီးပြီး ခမ်းနားသော ညစာစားပွဲနှင့် တစ်ချိန်တည်း မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ဆင်းရဲသားတို့အတွက် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ပီဇာပါတီကြောင့် လူသိများလာခဲ့ပါသည်။ “လစ်ဘာတေးရီးယန်း” ပွဲတစ်ခုသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့် အလုပ်သမားလူတန်းစားများအတွက် တက်ရောက်ရန် မတတ်နိုင်လောက်အောင် ဈေးကြီးလွန်းနေခြင်းမှာ ရယ်စရာပင်ဖြစ်ပြီး ဤအတွေးအခေါ်ကို စတင်တည်ထောင်သူများ ၎င်းအချက်အလက်ကို သိရှိကြပါက သေလောက်အောင် အံ့သြတုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ဆင်းရဲသားဝါဒီ လစ်ဘာတေးရီးယန်းများ (Povertarians) ကမူ အခမဲ့ အစားအစာ ပေးရန်အတွက် ထိုနေရာတွင် ရှိနေပါသည်။ သို့သော်လည်း ပီဇာထက် ပိုမိုအရေးကြီးသည်မှာ ၎င်းတို့၏ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများအတွက် အလေးအနက်ထား ထောက်ခံအားပေးသည့် ကြိုးပမ်းမှုပင် ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ညီလာခံကြမ်းခင်းကြေး ကဲ့သို့သော ပြည်တွင်းရေးကိစ္စများ၏ ဘောင်များထက် ကျော်လွန်သည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ရှိနေသည်ကို ချက်ချင်း သဘောပေါက်ခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဈေးကွက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် လစ်ဘာတေးရီးယန်းအတွေးအခေါ်များက အစိုးရဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် ကျယ်ပြန့်သော ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ဖြစ်စေသည်ဟု မှန်ကန်စွာ ဟောကိန်းထုတ်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဈေးကွက်လွတ်လပ်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပါတီအနေဖြင့် ပြောဆိုပုံကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် အခွင့်အလမ်းများစွာ ရှိပါသည်။ မျက်မှောက်ခေတ် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အခြေအနေအရ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ အများအပြား ရှိနေပြီး ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ပေးနိုင်သည့် နိုင်ငံရေးဖြေရှင်းနည်းများကို ရှာဖွေနေကြပါသည်။ ထိုအချက်ကို ထိုင်ပြီး အမှန်တကယ် ဦးနှောက်ခြောက်ခံ စဉ်းစားဆွေးနွေးလိုက်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မျက်ကွယ်ပြုထားမိသည့် ကိစ္စရပ်များ အမျိုးမျိုးကို တွေ့ရှိခဲ့ရာ၊ ၎င်းတို့ကို ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ပေလိမ့်မည်။ ထိုကိစ္စများတွင် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်မှု၊ ရာဇဝတ်သားများ၏ အခွင့်အရေးများ၊ လူမဆန်သော လူမှုဖူလုံရေးစနစ်၊ လွတ်လပ်သော ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းအပေါ် တင်းကျပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားခြင်း၊ အတင်းအကျပ် ခိုင်းစေမှု၏ ရင်းမြစ်များဖြစ်သော ရဲ/ထောင် စနစ် နှင့် အခြားကိစ္စများ ပါဝင်ပါသည်။

ဂန္ထဝင် လစ်ဘာတေးရီးယန်း အတွေးအခေါ်သည် နိုင်ငံတော် (state) အပေါ် ကွန်မြူနစ်များ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်ရာမှ ပေါ်ထွန်းလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်သမားလူတန်းစား လွတ်မြောက်ရေးဟူသော ကွန်မြူနစ်ပန်းတိုင်များကို သဘောတူသူ အများအပြားသည် လွတ်လပ်မှုမရှိသော အရင်းရှင်ဈေးကွက်ကို ထိန်းထားပေးရာ၌ နိုင်ငံတော်သည် အစကတည်းက ပြဿနာ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်နေပါလျက်၊ ထိုနိုင်ငံတော်ကို ပန်းတိုင်ရောက်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်ဟူသော အယူအဆကို ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ ဤလစ်ဘာတေးရီးယန်းများသည် ၎င်းတို့၏ အလုပ်သမားလူတန်းစား လွတ်မြောက်ရေးအမြင်များကြောင့်သာ လစ်ဘာတေးရီးယန်းများ ဖြစ်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ထိုအမြင်များကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်လာခဲ့ကြခြင်း မဟုတ်ပေ။ ယခုအခါတွင် ဆင်းရဲသားဝါဒီများ (Povertarians) သည် ၎င်းတို့ရှေ့မှ အဂိုရစ်ဝါဒီများ (agorists) ကဲ့သို့ပင် လွတ်လပ်သောဈေးကွက်ရှုထောင့်မှ လူတန်းစားတိုက်ပွဲတွင် အခြေခံပြန်လည်ချမှတ်ခြင်းအားဖြင့် အမေရိကန် လစ်ဘာတေးရီးယန်းလှုပ်ရှားမှု၏ လမ်းကြောင်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ကူညီရန် ရောက်ရှိလာကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။

မိုက်စတာ (Mikester) အား ဆင်းရဲသားလူတန်းစား ကော့ကပ်စ် (Povertarian Caucus) နှင့် ဂန္ထဝင် လစ်ဘာတေးရီးယန်းအတွေးအခေါ်တို့၏ ဆက်နွှယ်မှုကို မေးမြန်းခဲ့ရာ၊ သူက ဤသို့ တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

“ကျွန်ုပ်ခံစားရသည်မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံရေးလူတန်းစားသည် ရှေးယခင်က မင်းစိုးရာဇာလူတန်းစား၏ နေရာကို အစားထိုးဝင်ရောက်လာချိန်တွင် ထိုအမြစ်ခံအတွေးအခေါ်များသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကွယ်ဝှက်ပစ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ တော်လှန်ရေး အလားအလာသည် ထိုနှစ်ခုကို ခွဲခြား၍မရဟု အမြဲတမ်းဆိုခဲ့သည့်တိုင်၊ ဘာသာစကားအသုံးအနှုန်းများကို လုပ်အားအပေါ် အရင်းအနှီးက ဦးစားပေးသည့် ပုံစံဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် အသုံးပြုခဲ့သည်” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။

သမဂ္ဂများနှင့် ပတ်သက်၍မူ ၎င်းတို့ကို–

“ဆန္ဒအလျောက် ပေါင်းစည်းထားသော အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပုဂ္ဂလိက စာချုပ်များအဖြစ် ရှုမြင်ပါသည်။ အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ခွင်များတွင် ၎င်းတို့နှစ်သက်ရာ သဘောတူညီချက်များ ချမှတ်ရန် မည်သို့ပင် ပေါင်းစည်းသည်ဖြစ်စေ အခွင့်အရေးရှိပါသည်။ ပေါင်းစည်းမှုပုံစံတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်မှသာ ဈေးကွက်သည် ကျန်းမာနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်တွေ့တွင် အကြီးအကဲများကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နေသော ‘မိတ်ဆွေအရင်းခံ သမဂ္ဂများ’ (crony unions) ကိုသာ ဆန့်ကျင်ပါသည်။ NLRB [National Labor Relations Board] ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတော် ထိန်းချုပ်မှုများသည် ဤအယူအဆကို ပျက်ပြားစေပြီး လုပ်အားကို ကော်ပိုရေးရှင်း-နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးအတွက် အသုံးတော်ခံစေခြင်းဖြစ်ရာ၊ ယင်းသည် လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါ။” ဟု ဆိုခဲ့သည်။

ထိုအမြင်သည် အလုပ်သမားလူတန်းစားဝင် မင်းမဲ့ဝါဒီများ များစွာတို့ လက်ခံကျင့်သုံးနေကြသည့် လမ်းစဉ်ဖြစ်သည်ကို ထောက်ရှုလျှင်၊ ဆင်းရဲသားလူတန်းစား ကော့ကပ်စ် (Povertarian Caucus) သည် ပါတီနိုင်ငံရေးမှတစ်ဆင့် လစ်ဘာတေးရီးယန်းဝါဒကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသူများနှင့် အလုပ်သမားလူတန်းစား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှတစ်ဆင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိသူများအကြားရှိ ကွာဟချက်ကို ပေါင်းကူးပေးနိုင်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်မူ ပါတီနိုင်ငံရေးကို ရှောင်ကြဉ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့အတွက် အောင်မြင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးပါသည်။

C4SS relies entirely on donations. If you want to see more translations like this, please consider supporting us. Click here to see how

Radical Technology and Neighborhood Power

At Reason (“The Anarchist and the Republican,” April 13), Jesse Walker writes of a period in the 1970s when an Old Rightist speechwriter for Barry Goldwater turned New Leftist (Karl Hess), and a Nixon Republican and future Reagan speechwriter  (John McClaughry), could reach unlikely consensus around values like worker self-management and ownership, and neighborhood self-governance. 

Reading it makes me nostalgic for that period in the 70s where the New Deal model of capitalism had become unsustainable, and elements of both the left and right were exploring decentralist/worker-controlled and direct democratic alternatives to large-scale corporate/state capitalism.

It was a time when Community Technology (Hess), Neighborhood Power (Hess and David Morris) and the Radical Technology group in the UK — all developing technological ideas proposed by Murray Bookchin and Colin Ward — were in the Zeitgeist. The People’s Bicentennial Commission was advocating worker control of industry and local direct democracy in Common Sense II, and Harry Boyte was advocating similar ideas in The Backyard Revolution. The left wing of the Labour Party was prefiguring Corbyn’s decentralist stakeholder management agenda 40 years ahead of time. Advocacy for decentralism in every area of life was the theme of Kirkpatrick Sale’s magnum opus Human Scale. There were even strands of such thinking in Carter’s rhetoric. 

Most of these currents were attempts to address the unsustainability of New Deal or Postwar Consensus capitalism, not simply by reversing or repealing it, but by moving beyond it. 

The postwar model had sought to remedy chronic tendencies toward idle capacity and inadequate demand by simply boosting the purchasing power of the working class — an approach that was feasible so long as the United States and other industrial powers were engaged in rebuilding the enormous amounts of production capacity which had been destroyed by the war. But by around 1970 or so, Western Europe and the Pacific Rim had rebuilt strong industrial economies, and the problem of surplus capacity was back. Against that background, the bargaining power of unionized labor was putting unacceptable levels of pressure on profit margins.

The approach of the decentralist currents mentioned above was to transcend the crises of accumulation and realization; they aimed to do so by moving beyond the accumulation and profit imperative, to a model based instead primarily on the production of use values for the workers who kept the industry running and the communities it served. A shift to more decentralized, less capital-intensive production technologies (for example the model of networked production with small-scale, CNC machinery being pioneered in Emilia-Romagna, which was driven by the same technological trends that inspired the various alternative technology groups and the Labour left in the UK); and by a shift of income from savings to wages, would drastically reduce the problems of high overhead and idle capital that plagued capitalism in the 70s.

Unfortunately, at the same time, the leading think tanks and lobbyists of corporate capital were developing their own agenda for superseding the New Deal model with one based on offshoring and financialization, weakening popular influence on government, and breaking the power of labor. 

Ultimately the latter agenda wound up being implemented, as the decentralist and genuine populist currents of the late 70s were coopted by the fake populist astroturfing of the New Right — Jarvis, Thatcher, Reagan, Falwell, and Viguerie. Coincidentally, Jesse Walker, by private email, confessed his regret for a passage he deleted from the original draft for reason of length, quoting a 1983 Human Events article by McClaughry  

that celebrated that sort of decentralist populism, but also paused to warn that populism could be redirected toward a “renewed animosity directed against racial minorities and immigrants,” or a “temptation to react blindly to unfair trading practices of other nations…by erecting trade barriers of our own,” or “the ‘Man on Horseback’ syndrome — the search for the Great Leader who will make everything right.”

(Walker, incidentally, also expressed reservations concerning the “astroturf” label, since there was some genuine public support for that version of populism; but I think it’s fair to say that, at the very least, it diverted populist sentiments in a direction that would have been far less significant without corporate money behind it.)

The postwar model inevitably failed because it was unsustainable from the beginning. American New Deal capitalism could only sustain both high wages and acceptable levels of profit so long as the plant and equipment lost in WWII were in process of being rebuilt. And even then, it also relied on massive capital sinks like the military-industrial complex and automobile-based sprawl as the alternatives to even higher, politically unacceptable (to capital) wage levels. Once industrial capacity was restored to their prewar levels, those old gods of the copybook heading — overaccumulation and underconsumption — would reassert themselves.

The model of social democracy established under Atlee’s Labour government was unsustainable for the same reasons. It was also politically vulnerable because of the specific institutional model they adopted: the policy of conventional capitalist management Herbert Morrison adopted in nationalized industry, and a form of council housing in which residents were mere tenants managed by local authorities. Possession is nine-tenths not only of the law, but of power. With a model of “social democracy” in which workers were managed by the same sort of people from foreman on up as they would have been in a capitalist-owned enterprise, and in which occupants of social housing bore the same relation to their living conditions as tenants of a capitalist landlord, the power of possession was essentially nil. Once a new boss like Thatcher came along, it was a relatively simple matter to “privatize” industries and housing, and their workers and occupants had no more recourse then their counterparts in a conventional capitalist setup.

Fast forward forty-plus years, and it’s obvious the successor model is just as unsustainable as its New Deal predecessor. The cost implosion and ephemeralization of production technology has outpaced the ability of financialization and FIRE Economy bubbles to absorb surplus capital, and the drastically increased profits and levels of wealth inequality have exacerbated the problem still further. The most lucrative form of economic activity is collecting rents from ownership of intellectual property and control of finance, and actually producing things is relegated to low-wage contractors. We’ve reached a point where the deluge of rentier capital into the hands of the top 1% has not only not promoted productive investment and job creation, as per right-libertarian dogma, but has made asset-stripping and enshittification more profitable.

Once again, with the failure of financialization and corporate globalization, the American and other publics face the temptation of a false right-wing populism — the opposite of the kind McClaughry called for in his Human Events article, which would “reemphasize the importance of character, decency, honor, and generosity of spirit in public life.” Just like the New Right, the MAGA movement is a false populism that uses authoritarianism and tribalist hatred against the marginalized to distract us from solutions that offer the kind of genuine power over our lives that comes from solidarity and cooperation.

The real thing — that 70s model of industrial decentralization and relocalization, worker ownership and self-management, and neighborhood direct democracy — now seems more relevant than ever. Maybe it’s time to dust off our old copies of Radical Technology and Neighborhood Power.

The twentieth century was marked by rapid technological advancements and population growth, never seen before in the history of humans. It was also a century where creativity reached new heights, especially ideologically speaking. One of these political experiments was the creation of Yugoslavia. It is a country that no longer exists; however, nostalgia for it remains high amongst its former people and on the Internet.

Yugoslavia was founded after the collapse of Austria-Hungary and the victory of Serbia at the end of WW1 in 1918. Originally named the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes, it was eventually renamed to Yugoslavia, meaning South Slavic land. In 1941, it was invaded by the Axis Powers. By 1945, it had practically liberated itself for the most part rather than being liberated by an Allied power. However, it didn’t return to monarchy and instead, went under communist rule. WW2 had devastated the country. Around 1 million people had died, and the economy was in ruin. The leader of the newly founded Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Josip Broz Tito, aimed to completely reorganise the economy. At first glance, he was just another communist dictator in Eastern Europe. Soviet-style five-year plans were introduced in an attempt to industrialise the still mostly rural country, the economy went under a planned socialist system, much of the land was collectivised, and factories were all nationalised. However, Tito differed greatly from Stalin, and the two very quickly found themselves at odds. Tito believed in something called market socialism. Market socialism is a system where, in smaller companies, workers manage themselves, but within the framework of a market economy. A key part of this ideology is that each worker can vote in the workplace, for example, on who their manager gets to be. So whilst it was still a socialist country, many workers were in control of their enterprises and they would all compete in a market.

In a broader sense, Tito sought to establish Yugoslavia as a neutral non-aligned country. Despite being a Marxist-Leninist, he moved away from the USSR and closer to the west. As a result, Yugoslavia had access to both western and eastern markets during the Cold War. In the 1970s, the economy was reorganised based on the beliefs of Edvard Kardelj, a high-ranking Slovenian communist. Decisions were now decentralised and the republics of Yugoslavia had more freedom to make their own decisions. Worker’s self-government was also further pushed and further decentralised. Trade unions were organised with immense power, strikes could be called by any worker, or any group of workers, and they were common in some periods.

Yugoslavia’s unique economic system got the attention of Muammar Gaddafi, who was the leader of Libya from 1979 to 2011 when he was overthrown and killed. The style in which he ruled Libya is dubbed the Third International Theory, a nationalist islamic left-wing ideology. He took heavy inspiration from Yugoslavia’s socialist self-management system. Under Gaddafi, Libya’s living standards went up significantly. A quote from an article written by Garikai Chengu on Countercurrents.org in 2013 titled “Gaddafi’s Libya Was Africa’s Most Prosperous Democracy” shows just how much Libya improved under Gaddafi:

Muammar Gaddafi inherited one of the poorest nations in Africa. However, by the time he was assassinated, Libya was unquestionably Africa’s most prosperous nation. Libya had the highest GDP per capita and life expectancy in Africa and less people lived below the poverty line than in the Netherlands. Libyans did not only enjoy free health care and free education, they also enjoyed free electricity and interest free loans. The price of petrol was around $0.14 per liter and 40 loaves of bread cost just $0.15. Consequently, the UN designated Libya the 53rd highest in the world in human development.

For more information about Gaddafi’s ideology and its flaws, see Center for a Stateless Society » Muammar Gaddafi’s Green Book: The Good, The Bad, and The Weird.

In neighbouring Algeria, President Ahmed Ben Bella, the first President of Algeria, was also heavily inspired by Tito and socialist self-management. On the other side of Libya, in Egypt, Gamal Abdel Nasser, the second President of Egypt known for his Pan-Arabism, held Tito in high regard. In Norman Cigar’s 1983 article, “Arab Socialism Revisited: The Yugoslav Roots of Its Ideology,” Cigar claims that Nasser was inspired by Tito’s Yugoslavia. It is clear that the international community held Tito’s unique form of socialism in high regard. Even the CIA, in a Weekly Summary Special Report in 1969 titled “Yugoslavia: Twenty Years of Self-Management,” admitted that self-management has been proved successful in small factories. This raises the question, if workers’ self-management was so good, why did it fail? Market socialism is supposed to combine the best of both worlds, so why did Yugoslavia’s economy end up so terrible? The answer is the League of Communists of Yugoslavia, the political party of SFR Yugoslavia, the very people who introduced self-management.

The failure of Yugoslavia’s economic model can be traced back to the centralised control exerted by the communist party, which had complete control of the state. The centralised nature of the state made worker’s self-management impossible. Workers’ self-management and workers’ democracy were eventually eroded and bureaucrats who were members of the League of Communists controlled everything and told everyone how to vote. The key issue was that, in practice, the worker self-management system was undermined by the party’s overarching authoritarian control, which still had complete control over the economy and political decision-making. While self-management was successful in small, localised factories, as the economy scaled up, this model failed to provide the necessary coordination and coherence on a larger scale. The League of Communists failed to create the environment of true decentralisation and competition that would have allowed for market forces to operate effectively.

Instead, the political elite kept control over key economic decisions, which led to inefficiencies and a lack of innovation, as seen in the rest of Eastern Europe. A book published in 2023 by Matthew D. Mitchell, Peter J. Boettke & Konstantin Zhukov titled “The Road to Freedom: Estonia’s Rise from Soviet Vassal State to One of the Freest Nations on Earth” outlines why centralism fails:

Because central planners set prices by diktat and because their plans do not countenance the chaos of market experimentation, they are unable to make use of this local knowledge. They are blind, guessing at the marginal value that consumers place on goods as well as the marginal opportunity cost of producers.

Workers’ self-management in Yugoslavia was merely symbolic; in reality, the party dictated everything, and party members who put their own interests first were the decision makers. As a result, inefficiency, corruption, and nepotism became an issue.

Workers’ ‘democracy’ also was merely symbolic. Decision-making power was concentrated in the hands of the political party, not the workers or the market. Even after the constitutional changes in the 1970s, centralisation was still common, only now decisions were concentrated in the individual republic bureaucrats rather than just the federal bureaucrats. Workplace democracy was only on paper, the workers were literally told who to vote for. Voting in the workplace lost its meaning as time went on, it became an obligation for the workers more so than a right. In Iskra’s 2013 piece, “Yugoslav self-management: Capitalism under the red banner – Juraj Katalenac,” they interview someone who worked in a self-managed metalwork factory in socialist Yugoslavia about the power relations between the director and the workers’ council. He explains: “In terms of managing, there was a workers’ council. Members of the workers’ council were elected from the list, and everything was according to the dictates of the party and every work unit had its branch. The League came with suggestions, which meant that nobody was allowed to protest against them.” Iskra then quotes American political scientist Susan Woodward, an expert on the balkans:

A primary goal of the introduction of workers councils was to deprive the unions of their bargaining power (…) Elected representatives of skilled production workers were to be consulted by managers on how to cut labour costs. The aim was to have workers accept limits on wages and benefits within enterprise net revenue, approve capital investment even if they cut into incomes and sanction dismissal of workers when required by budgets or modernisation programs. The essence of self-management (…) was this attempt to enforce income policies and financial discipline without state involvement or central regulation. Yugoslavia’s economic system was top down in nature despite it at first glance appearing otherwise. Workers’ self management and democracy was an illusion. The state was not the servant of the workers, rather it was the other way around. This relationship between the state and the individual is inevitable and cannot be avoided.

A 2009 study done by Adam D. Galinsky, Joe C. Magee, M. Ena Inesi, and Deborah Gruenfeld for the Kellogg School of Management at Northwestern University titled “Losing Touch: Power diminishes perception and perspective” found that people in power are prone to dismiss or, at the very least, misunderstand the viewpoints of those who lack authority. Power can decrease empathy to those one has power over. Essentially, when one holds power, their ability to empathise with or relate to the experiences of those beneath them can diminish. In socialist Yugoslavia, those in power lost touch with the workers, just like in other socialist countries, and ended up becoming more concerned with going up the party ladder rather than representing the workers. Just as people become obsessed with climbing the corporate ladder. Just as people elected democratically in positions of power can be enchanted by power and forget about the will of the people, focusing instead on maintaining power, even if it means doing the bidding of lobby groups for money and support in elections. This is not just true for individuals, but for entities as well. Businesses can become obsessed with expanding and becoming better than other businesses. So much so, that they decrease the quality of whatever they are selling for quantity and cut their employees’ salaries to increase their profits slightly as the business grows. A business will often put itself first; the workers are just numbers to them. If the workers want to be treated better, they will adopt a similar mindset and grind on the hamster wheel, neglecting the very reason they are working, their family.

A solution often brought up is socialism however, that doesn’t solve the problem. The state is an entity as well, an entity that, like a business, puts itself first. It only wants to grow and the power corrupts it to grow even more. Even if the state is much larger and much more powerful than a business, and in democracies accountable to the people, the top figures of a state very often lose touch with the people, just like in a business. Taxpayers are just numbers or votes to them. The more centralised and hierarchical a system is, the more susceptible it is to this. One also has to factor in people who do not become corrupted as a result of power, rather, they were already corrupted. Some just want to rule over others and focus on self-gain. These types of people are naturally attracted to getting power in centralised entities, which is why we see so many of them in positions of power. The more power is given to an entity, the more it desires more.

As states grow and expand their influence, they tend to create large bureaucracies, which can be inefficient and slow to respond to the needs of the people. The larger the state, the harder it is to ensure that decisions made by those in power are in tune with the needs of the public. As a result, there is a lack of accountability, even in a democracy. This all leads to alienation from the people, something that is true for every state and every big business. Whether in a business or a socialist country or any other form of government, rulers often lose touch with the people they govern. The idea from the study referenced previously— that power diminishes empathy & the ability to perceive the experiences of those beneath you — shows us that individuals in positions of authority become more absorbed in maintaining their power and climbing the political, bureaucratic, or corporate ladder, rather than focusing on the well-being of the general populace. However, note that not everyone is corrupted by power; some genuinely do want to help those underneath them, but more often than not, this doesn’t happen.

In the case of socialist Yugoslavia, hunger for power resulted in the ‘self-management’ model becoming an illusion. Workers were supposed to have control but, in reality, their interests were subordinated to the state’s need for growth and efficiency. As Yugoslavia grew economically, so did its control. People who wanted to go up the party ladder just for power were the ones who often did rise up the ranks. Workers’ self-management in Yugoslavia could never have been successful, as the state was ultimately the dictatorial one in control. During the rule of the League of Communists of Yugoslavia, joining them was the only chance one had to be able to work for the government and be elected in worker councils. Despite this, Yugoslavia’s system was much better than those in other socialist countries. A 2005 journal article by Todor Kuljic titled “Yugoslavia’s Workers Self-Management” notes:

At the worker level, workers couldn’t lose their jobs without the workers’ council being activated. The director couldn’t make the decision alone. The workers’ council, in which the common workers were present, decided whether or not a worker was good. Today, only decrees are valid. Also, in other social issues, such as apartments, vacations, and distribution of income, the workers’ councils were sovereign.

This is because, on the smaller level, there was less state intervention and those in charge could not be as corrupted by power as they didn’t have that much of it in the first place. The already mentioned CIA report from 1969 titled “Yugoslavia: Twenty Years of Self-Management,” which admitted that self-management had proved successful in small factories, does not contradict this. It does not mention larger factories. Additionally, later on in the report, it is said that it wasn’t clear how Yugoslavia’s self-management would work out in the long term. As we know, it failed in the long term.

One could even make the argument that it never succeeded. The real reasons for Yugoslavia’s initial economic success were significant loans from the IMF, which would later become an issue for Yugoslavia when it was time to pay them back. Yugoslavia’s good economic relations with both capitalist and socialist countries also played a part; however, most importantly, there was a post-WW2 population and economic boom in the whole of Europe, which contributed to the whole continent getting wealthier. So Yugoslavia’s initial success had more to do with factors outside of its control. Then, when the global oil crisis in 1973 occurred, as well as the start of the 1973-75 recession, Yugoslavia got hit hard. Yugoslavia took out even more loans, which caused more problems. The foreign debt grew at an annual rate of 20%, and by the early 1980s it reached more than US$20 billion. This began the slow but painful collapse of the Yugoslav economy. Tito’s death in 1980 led to a power vacuum forming; however, no one ever replaced the cult of personality he had, no one filled his shoes to become the strongman which had united all the ethnicities of Yugoslavia. This, combined with significant autonomy for the republics, relaxation of anti-nationalist rules leading to a slow resurgence in nationalism, as well as economic downturn, slowly eroded national unity. In 1989, just before the fall of the Berlin Wall, Yugoslav federal Prime Minister Ante Marković went to Washington to meet with US President George H. W. Bush to negotiate a new financial aid package. However, in return for the US giving Yugoslavia money, Yugoslavia agreed to economic reforms more in line with the west: A new devalued currency, a wage freeze, significant cuts in government spending, and the elimination of workers’ self-management. Soon, the country would head for civil war and, by 1992, it would cease to exist. Economic stagnation was one of the reasons why the country collapsed.

According to a Gallup poll from 2017, 81% of people from Serbia think that the breakup of Yugoslavia harmed their country, 77% of people from Bosnia and Hercegovina, 65% of people from Montenegro, and  61% of people from Macedonia agree. In Croatia, 55% of respondents saw the break-up as beneficial and 23% as harmful. In Slovenia, 41% see the break-up as beneficial while 45% think it was harmful. Nostalgia for Yugoslavia remains high, however, this does not mean Yugoslavia was good. Many people from all over Eastern Europe claim in polls that they lived better under (attempted) communism, but this is only due to the aftermath of communism being worse than communism itself for them. There is also the fact that the collapse of Yugoslavia was violent in Croatia and Bosnia, so people could perhaps be saying that they simply don’t like the way Yugoslavia broke up. An additional reason is that the borders that exist today in the former Yugoslavia were actually developed by the communists after WW2 (the only exception being the Serbian entity in Bosnia called Republika Srpska), down to the last metre and each was their own republic, however the borders did not accurately represent the ethnic distribution of the peoples. Someone from Serbia could view Yugoslavia positively simply because it meant that, back then, they could travel to relatives in Montenegro or Bosnia without a passport. Serbians in Bosnia or Croatia, or Croatians in Bosnia as well, could prefer Yugoslavia as it meant they were in the same country as Serbia or Croatia. Therefore, nostalgia for Yugoslavia, dubbed ‘Yugo-nostalgia’ online, does not mean that former Yugoslavs think Yugoslavia was some sort of paradise.

Further proof is the formerly named Communist Party of Serbia, now called Serbian Left, which has 0 seats in the 250 seat Serbian National Assembly. Its honorary President, Joška Broz, the grandson of Tito, was a member of the National Assembly, the only Serbian Left member ever making it into the National Assembly of Serbia, but only from 2016 – 2022. In the Croatian Sabor (Parliament), the only non moderate leftist party was the democratic socialist Workers’ Front, which supports cooperation with former Yugoslav countries & has stated that the League of Communists had positive elements however considers that they only represented an “enlightened elite” as opposed to the mass of party members as a whole in a “democratic” way. It currently has 0 seats however, they won one out of 151 seats in 2020. They cooperate closely with The Left political party in Slovenia, which currently has 5/90 seats in the Slovenian National Assembly. In the 2018 elections, they won 9 seats. These two parties cooperate with another party called The Left in Macedonia, which views itself as a radical left party and as a party that nurtures the traditions of Yugoslav socialism. They have 6/120 seats in the Assembly of North Macedonia. In Montenegro, there is a party called New Left however, they have never won a seat. In Bosnia & Herzegovina, there is the Workers’ Communist Party of Bosnia and Herzegovina however, they have never won a seat in any of the assemblies (the Bosnian political system is complex and they have several Parliaments but this is another topic). So, while there definitely are people who support the return of the former Yugoslav economic system, most people do not. Sure, many do look at those times fondly, but this is only because what followed was war and division, not to mention the power of nostalgia.

Yugoslavia was NOT a prosperous paradise where workers could manage themselves everywhere and properly participate in democracy in their workplace. The League of Communists had complete control over the economy and political decisions, which stifled the very market competition and decentralisation that were supposed to drive the economy forward. Instead, Yugoslavia relied on international help for growth. On the smaller scale, the Yugoslav system was successful, self-management and democracy worked, workers couldn’t lose their jobs without the workers’ council being activated, strikes were usually quickly won by the workers and productivity increased. However on larger scales which became more prevalent as the Yugoslav economy grew, workers’ democracy became as free as North Korea’s elections. Party members were the only ones who got higher positions, and workers voted on issues & ballots made by higher ups. Tito’s Yugoslavia was always a centralised state. As a result, bureaucracy, corruption and nepotism all became issues. The political elite kept control over key economic decisions, which led to inefficiencies and a lack of innovation. With Tito’s death, economic stagnation, pressure from the US, internal division, and  the gradual abandonment of leftist ideas, workers’ self management was eventually abandoned and soon so was the idea of Yugoslavia. Nostalgia for Yugoslavia remains prevalent, but this does not equate to an endorsement of its political and economic system. Yugoslavia was a failed state. Market socialism in Yugoslavia failed to balance the two. North African leaders that were inspired by Yugoslavia’s workers’ self management all quickly became authoritarian. However this was inevitable given the nature of the entity of the state to put its own interest first and its inevitable goal of serving itself rather than the people. The state eventually becomes detached from the people and seeks to grow, with no end in sight.

So what lesson can we learn from Yugoslavia? Just like all the other failed systems attempted in the 20th century, Yugoslavia teaches us a lesson to not do what they did. In this case specifically, we are taught that the state cannot restrict itself properly, no matter how hard it tries to.

Por Alexander Migursky. Título original: Alienation, Deprivation, and Play, 24 de Octubre, 2025. Traducido por Félix Hallowkollekt.

En intentar comprender la parálisis moral que debilita la energía revolucionaria tan esencial para nuestra supervivencia colectiva – una energía que no encuentra lugar dentro de los estrechos confines ideológicos del realismo democrático – nos encontramos volviendo, casi por reflejo, al concepto marxista de alienación. Esta idea se refiere a más que simples condiciones económicas: trata sobre la estructura misma de la subjetividad moderna, abordando (ambas) direcciones, psicológicas y político-económicas.

Marx argumentó que toda labor es una forma de objetificar nuestro “ser-especie” – nuestro potencial y capacidades humanas sustanciales. Este proceso, sin embargo, requiere una especie de auto-separación: los trabajadores deben ser temporalmente aislados del mundo que están ayudando a moldear, tan solo para ser últimamente expropiados del producto mismo de su labor. En una economía de mercado, esta pérdida toma la forma de una mercancía, volviéndose el agente principal a través el cual el trabajo es reclamado, comprado y vendido.

Esto es porque la mercancía encarna no solo recursos materiales, sino también el tiempo, la energía, la capacitación e incluso la vida del trabajador, su intercambio representando una pérdida aún más profunda. La naturaleza, el trabajo, el tiempo y el cuerpo – incluyendo la subjetividad ajena -, comienzan a ser percibidas como alienígenas, fuerzas externas que confrontan al trabajador agresiva e indiferentemente. Esta experiencia corroe la actividad productiva y la individualidad en sí misma, que Marx observó como formada a través de una relación con las dimensiones universales de nuestra humanidad compartida.

Si todo lo que producimos está destinado a ser perdido – o alienado -, entonces nuestra fuerza de trabajo – la base misma de nuestra existencia física -, nos define como trabajadores puramente. Nuestra supervivencia se vuelve dependiente en sistemas y fuerzas con las que estamos en conflicto fundamentalmente. Si la esencia humana es expresada a través de las formas condicionadas históricamente de la actividad transformativa – como Marx creyó -, entonces la alienación, lejos de ser un efecto secundario del capitalismo, debe ser entendido como su causa sui – de hecho, el origen mismo de la propiedad privada.

Así, pues, mediante el trabajo enajenado crea el trabajador la relación de este trabajo con un hombre que está fuera del trabajo y le es extraño. La relación del trabajador con el trabajo engendra la relación de éste con el del capitalista o como quiera llamarse al patrono del trabajo. La propiedad privada es, pues, el producto, el resultado, la consecuencia necesaria del trabajo enajenado, de la relación externa del trabajador con la naturaleza y consigo mismo.

El método de Marx es diferenciado de los socialistas Ricardianos por su esfuerzo de trascender leyes económicas identificadas superficialmente – como, por ejemplo, la tendencia del trabajo humano a devaluarse conforme aumenta la productividad – en su lugar, busca las raíces antropológicas profundas de la alienación y explotación económica. Marx, aplicando materialismo dialéctico al análisis de la producción, desarrolló un marco conceptual para entender la evolución de las relaciones sociales: un proceso marcado por la emergencia y la superación eventual de varias formas de alienación, relacionadas cercanamente a los cambios en los sistemas económicos.

Desde una perspectiva psicológica, cada época histórica trae consigo sus propias formas características de malestares mentales – desordenes, que reflejan el modo dominante de producción, las herramientas y tecnologías empleadas y las formas específicas en las cuales los individuos experimentan o perciben alienación, a través de la pérdida o apropiación del producto de su trabajo. Hoy, mientras las economías capitalistas entran a lo que muchos consideran su fase terminal – impulsada por la especialización (y división) extremas del trabajo, el poder monopólico de las corporaciones y la virtualización de la vida social – la alienación alcanza niveles impensados. Esto se debe a la misma lógica de la producción permeando absolutamente todos los aspectos de la vida, volviendo nuestras emociones y experiencias privadas en mercancías dentro del mercado digital.

De acuerdo con Marx & Engels, la expansión global de la logística bajo el capitalismo, incluso siendo un vehículo para la subsunción, también contiene las semillas de la emancipación. Crea el potencial para los oprimidos a superar su dominación a través de la propiedad colectiva de los medios de producción, ahora gestionados democráticamente. En teoría, esta transformación abriría la puerta a una completa realización del potencial humano.

Sin embargo, ¡una pregunta crítica se mantiene sin responder! ¿Cómo puede la labor – qué es, por su naturaleza, alienado (y aún más a través del intercambio en el mercado) – volverse realmente “emancipado” preservando una base industrial fundada en la división del trabajo y los sistemas políticos que la sustentan? ¿Qué es la labor, más allá de una expresión de nuestro “ser-especie,” si requiere intervención constante en la lógica auto-reproducible de la sociedad capitalista para volverse una praxis emancipatoria? ¿Y por qué no deberíamos sospechar que, en atribuir un estado ontológico a la alienación dentro de la labor, Marx esté razonando en un modo típico del personaje que él cuidadosamente llama el “no trabajador” – en otras palabras, el burgués?

Por de pronto hay que observar que todo lo que en el trabajador aparece como actividad de la alienación, aparece en el no trabajador como estado de la alienación, de la enajenación.

En segundo término, que el comportamiento práctico, real, del trabajador en la producción y respecto del producto (en cuanto estado de ánimo) aparece en el no trabajador a él enfrentado como comportamiento teórico.

Tercero. El no trabajador hace contra el trabajador todo lo que este hace contra si mismo, pero no hace contra sí lo que hace contra el trabajador.

Marx implícitamente culpa al sujeto explotado por las formas irracionales en las que se reproducen y se sustentan a sí mismos a través de la labor al retratar la existencia económica como un “estado de alienación.” Al hacer eso, él ignora en gran parte la “actividad de alienación” – es decir, las fuerzas externas que coaccionan al trabajador a producir más de lo que es necesario tanto para sí mismo como para su comunidad inmediata de intercambio. La labor, que por su naturaleza envuelve una relación concreta y práctica entre el trabajador y el qué, cómo y por qué algo es hecho, es despojado de su matiz psicológico que puede distinguirlo del juego o trabajo mecánico por Marx.

Este desprecio por lo emocional y motivacional de la labor permitió a Marx tratar las relaciones del trabajador con la producción como “teóricos” – es decir, como algo conformado enteramente por la lógica interna del sistema económico en lugar de las intenciones subjetivas o conflictos internos. Al minimizar el impacto de los intercambios individuales y las motivaciones personales, Marx gradualmente le niega al trabajador la autonomía que muchos de nosotros buscamos a través de la participación en la vida social, la libertad de aprender, de desarrollar habilidades y ofrecer los productos de nuestra labor a otros en nuestros propios términos.

En este sentido, la economía política clásica brindó más atención a las motivaciones subjetivas de los agentes en el mercado. Adam Smith, por ejemplo, definió el “precio real” de una mercancía como la labor y el esfuerzo que uno está dispuesto a sacrificar para obtenerla. El cálculo del riesgo – entendido como la pérdida potencial de los recursos de uno mismo: incluyendo herramientas, tiempo, salud, habilidades e incluso convicciones morales – nos permite distinguir entre diferentes modos de actividad productiva y preservar el trabajo como una inversión humana significativa.

Los marginalistas – construyendo desde la perspectiva de Smith -, expandieron la definición de la labor para incluir cualquier actividad que requiera un esfuerzo físico o mental que – mientras dolorosa o pesada en el momento presente-, es creída por el sujeto como necesaria para una recompensa futura. La labor, en esta visión, ofrece una satisfacción pospuesta – en la forma de perfeccionamiento, logros, reconocimiento social o paz psicológica. Una persona se involucra en la labor sólo si sus recompensas eventuales representan una ganancia mayor respecto a los placeres perdidos en el presente. Cuando esta satisfacción pospuesta falla en materializarse, toma lugar la utilidad negativa: el sujeto remueve de la labor para preservar sus recursos restantes.

Esta variación define el límite entre la labor y la obra. Mientras que la labor es una actividad justificada por proveer experiencias sociales, morales, intelectuales y económicas positivas en el corto plazo, la obra es definida por un aumento progresivo en los costos morales, sociales, intelectuales y económicos que por último desplazan cualquier satisfacción indirecta – volviendo a la labor coerción, antes que una auto-expresión creativa. La obra es la forma más común de empleo en el sistema capitalista de producción, caracterizada por la prestación perpetua del rendimiento de uno mismo a los propietarios de capital sin el derecho a disponer de los productos de la labor propia.

La historia del capital es inextricable de la expropiación masiva de los medios de producción, de reclamos legales de propiedad y libertades políticas. La involucración directa del Estado en redistribuir los productos de la labor y modelar las organizaciones económicas – con una lógica de favoritismo de clase detrás -, abrió las puertas para la plena extensión de la industrialización, la sobreproducción y la consolidación de las relaciones de propiedad – a través del derecho exclusivo a la propiedad privada. Para la mayoría, este tensado de las barreras de entrada al mercado y su integración forzada dentro del sistema industrial marcó un acto fundacional de las formas modernas de aislamiento social, agravándolas de los modos más tradicionales para la formación de sujetos.

Adam Smith equiparó todas las formas de exclusión social con la negación de los artículos necesarios – los bienes materiales y simbólicos cuya posesión constituye la condición de ser reconocido como plenamente humano. Ser excluido no es meramente una pérdida en el acceso a los recursos, sino experimentar una deformación psicológica: un profundo sentido de incongruencia entre uno mismo y las normas de la comunidad de uno mismo. En el contexto del mercado, este sentimiento de desplazamiento – exacerbado por la marginalización de género, sexual, nacional, política o económica – desempareja el potencial de uno mismo para negociar, evaluar los riesgos y realizar decisiones significativas. Consentir a la obra bajo esas condiciones no es, como Marx describió, simplemente el resultado de alienación estructural – sino el resultado de una privación social prolongada, que erosiona las capacidades y produce una experiencia vivida de pobreza, no solo de medios, sino de posibilidades.

No es sorpresa que la mayoría de desasosiego político en la sociedad contemporánea sea directamente proporcional con la aceptación de leyes represivas o la remoción de los derechos ciudadanos. Las privaciones causadas por políticas discriminatorias no solo reducen la participación política – sino que estrechan el rango de oportunidades económicas -, forzando a las personas a aceptar condiciones de trabajo deplorables en mercados crudamente regulados por el Estado para mantener un sentimiento mínimo de dignidad humana dentro del orden simbólico que ha sido moldeado por el Estado y el poder corporativo. El orgullo en la labor de uno se vuelve increíblemente difícil cuando esa labor – ahora imbuida con valor existencial -, puede en cualquier momento ser criminalizada, vuelta obsoleta o destruida completamente.

Esta privación es reafirmada ideológicamente a través de la glorificación moral de la obra y la devaluación de formas alternativas de actividad humana. El único contra-argumento típicamente reconocido a la obra como coerción productiva, o a la labor como una inversión de carácter autónomo y creativo, es el juego: la interacción social voluntaria valuada por el placer que provee el acto en si mismo, sin una preocupación por los resultados. En las sociedades de clase, el juego es discursivamente suprimido para reforzar las jerarquías de estatus – separa al “adulto” del “niño” -, independientemente de la edad biológica. “Volverse adulto” es – supuestamente -, renunciar a los intereses infantiles a favor de la obra. Como resultado, áreas enteras de la actividad humana deben conformarse a los modelos capitalistas de organización – definidos por productos con demanda elástica -, solo para sobrevivir y mantener su legitimidad social.

Paralelamente, formas de empleo que no profundizan los lazos interpersonales ni apoyan modelos más inclusivos de humanidad provocan rechazo en aumento – ambos de la labor en sí misma y de la identidad adulta -, entendida como la acumulación de experiencia necesaria para evaluar los costos de las acciones de uno mismo y de los demás. La supresión del juego “sin sentido” refleja el empobrecimiento de la vida social bajo el capital.

La privación – agravada por la interferencia sustentada del Estado en los intercambios de mercado, las estructuras sociales, los valores culturales y las relaciones interpersonales -, ofuscan la visión de una existencia sin cadenas. La mayoría del contacto social es sobrecodificado por los residuos simbólicos de la represión institucional. La ausencia de confianza moral – sea en las capacidades personales de uno mismo o en el reconocimiento comunal -, nos vuelve dependientes en actores políticos cuya legitimidad yace en sistemas electorales corruptos. La capacidad del mercado, la representación de grupos vulnerables y la transformación de normas morales son dejadas de lado por sus monopolios en la toma de decisiones y la relocalización de recursos.

En contraste, la actividad en los libres mercados – emergiendo como un medio para evitar modos de intercambio captivos, falsificados e impuestos por el Estado -, puede ser genuinamente subversiva. Promulga la creación de formas alternativas de sociedad, la auto-realización profesional fuera de formas de empleo convencionales y la fundación de ahorros de ayuda mutua que permiten a investigadores independientes, artistas y músicos a dedicarse a actividades creativas sin rendir cuentas a la burocracia o al balance financiero con constante preocupación.

Libre mercado – en este sentido -, recuerda al movimiento de Giorgo Agamben a disolver la contradicción entre medios y fines – la contradicción que paraliza la imaginación moral. Como una declaración discursiva de la interacción social no-coercitiva, el libre mercado proporciona herramientas de lucha que no son un fin en sí mismas, por lo tanto preservando la capacidad de una utopía de absorber las contradicciones y mantenerse abierta a la transformación dentro de los límites de la sociedad.

Si te gustó el artículo y quieres apoyar mi trabajo, puedes donar con criptomonedas a través de esta dirección de transferencia: 0x452AD3Ab1cA6Ae42fCad2805705F42918edB8994. También ofrezco servicios de traducción, contáctame aquí: felix.hallowkollekt@proton.me. ¡Se agradece muchísimo!

เควิน คาร์สัน. บทความต้นฉบับ: Book Review: Pirate Enlightenment, by David Graeber. 13 กุมภาพันธ์ 2025. แปลเป็นภาษาไทยโดย Kin

“นี่คือหนังสือว่าด้วยอาณาจักรของโจรสลัดทั้งที่มีอยู่จริงและที่อยู่ในจินตนาการ” เกรเบอร์เปิดประโยคแรกของหนังสือที่น่าจะเป็นเล่มสุดท้ายของเขาไว้ “และมันยังว่าด้วยเวลาและสถานที่ที่ยากจะแยกแยะได้ว่าอะไรจริงอะไรเป็นเพียงจินตนาการ”

อาณาจักรโจรสลัดลิเบอร์ทาเลีย (Libertalia) ปรากฏครั้งแรกใน A General History of the Pyrates หนังสือปี 1724 โดย “กัปตันจอห์นสัน” (Captain Johnson – ซึ่งเกรเบอร์คาดว่าเป็นนามแฝงของแดเนียล เดโฟ) ลิเบอร์ทาเลียซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งมาดากัสการ์ เป็น “สาธารณรัฐแบบเสมอภาคที่เลิกทาสแล้ว ทุกสิ่งถูกถือครองร่วมกันและบริหารจัดการแบบประชาธิปไตย ก่อตั้งขึ้นโดยกัปตันโจรสลัดเกษียณชาวฝรั่งเศสชื่อมิซซง (Misson) ภายใต้อิทธิพลทางความคิดของอดีตบาทหลวงชาวอิตาเลียนที่ถูกปลดจากตำแหน่ง” ความเข้าใจทั่วไปคือ “จอห์นสัน” แต่งเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเอง

อย่างไรก็ตาม เกรเบอร์เล่าว่ายังมีชุมชนโจรสลัดอื่นๆ บนชายฝั่งมาดากัสการ์ที่จริงๆ แล้วเป็น

พื้นที่ทดลองทางสังคมแบบสุดขั้ว (radical social experiments) โจรสลัดทดลองระบบการปกครองและการจัดการทรัพย์สินรูปแบบใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นกับบรรดาสมาชิกชุมชนโดยรอบมาดากัสการ์ซึ่งแต่งงานกับพวกเขา หลายคนเคยอาศัยอยู่ในชุมชนโจรสลัด เดินเรือร่วมกับพวกเขา กลายเป็นพี่น้องร่วมสาบาน และใช้เวลายาวนานในการถกเถียงกันเรื่องการเมือง

ยูโทเปียโจรสลัดเหล่านี้ ทั้งที่เป็นเรื่องจริงและที่เป็นตำนาน จึงสะท้อนก้องอยู่ในวัฒนธรรมป๊อปของโลกแอตแลนติกอย่างทรงพลัง

ยูโทเปียโจรสลัด ทั้งในฐานะปรากฏการณ์ในโลกจริงและธีมทางวัฒนธรรม มีความสำคัญยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับลัทธิเผด็จการที่ครอบงำวัฒนธรรมทางทะเลของกองทัพเรือและเรือพาณิชย์ที่ได้รับการรับรองว่าถูกกฎหมาย เกรเบอร์เขียนไว้ว่า “วินัยแบบโรงงานยุคใหม่เกิดขึ้นบนเรือและไร่การเกษตร” ดังนั้น ยูโทเปียโจรสลัดจึงเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญยิ่งไม่เพียงต่อชาวเรือในศตวรรษที่ 18 แต่ยังรวมถึงต่อกรรมาชีพในโรงงานเมืองแมนเชสเตอร์และเบอร์มิงแฮมในยุคต่อมา

ด้วยความที่เรื่องราวเกี่ยวกับยูโทเปียโจรสลัดผสมผสานระหว่างตำนานกับเรื่องจริงจนยากจะขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจนได้ เกรเบอร์จึงเห็นว่าการเริ่มต้นด้วยการไล่เรียงข้อเท็จจริงที่เรารู้แน่ชัดก่อนเป็นเรื่องสำคัญ

เรารู้ว่าโจรสลัดจำนวนมากในศตวรรษที่ 17 ทั้งจากแคริบเบียนและพื้นที่อื่นๆ ตั้งถิ่นฐานตามชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของมาดากัสการ์ และลูกหลานชาวมาลากาซีของคนกลุ่มนี้ (“ซานา-มาลาตา” – Zana-Malata) ยังคงนิยามตนเองอย่างชัดเจนเช่นนี้มาจนถึงทุกวันนี้ เรารู้ว่าการเข้ามาของโจรสลัดก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางสังคมหลายระลอกซึ่งสุดท้ายนำไปสู่การก่อตัวของหน่วยการปกครองในต้นศตวรรษที่ 18 ที่เรียกว่า “สมาพันธรัฐเบตซิมิซารากา” (Betsimisaraka Confederation) เรายังรู้ด้วยว่าผู้คนที่ใช้ชีวิตในดินแดนที่เคยถูกปกครองโดยสมาพันธรัฐดังกล่าวบริเวณแนวชายฝั่งยาวเกือบเจ็ดร้อยกิโลเมตร ยังคงเรียกตัวเองว่าเบตซิมิซารากา และยังถือเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ยึดถือความเสมอภาคมากที่สุดในมาดากัสการ์ด้วย เรารู้ว่าบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งสมาพันธรัฐดังกล่าวมีชื่อว่า รัตซิมิลาโฮ (Ratsimilaho) รู้ว่าคนยุคนั้นกล่าวกันว่ารัตซิมิลาโฮเป็นลูกชายของโจรสลัดชาวอังกฤษจากชุมชนที่ชื่อ แอมโบนาโวลา (Ambonavola)…และรู้ว่าแอมโบนาโวลาถูกบรรยายไว้ในบันทึกของชาวอังกฤษร่วมสมัยว่าเป็นการทดลองแบบยูโทเปีย (utopia experiment) เป็นความพยายามในการประยุกต์หลักการจัดองค์กรแบบประชาธิปไตยที่พบในเรือโจรสลัดมาใช้กับชุมชนที่ตั้งมั่นบนบก และสุดท้ายเรารู้ว่ารัตซิมิลาโฮได้รับการประกาศให้เป็นกษัตริย์แห่งเบตซิมิซารากาในเมืองแห่งนั้นเอง

นอกเหนือจากนี้ เราไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรจริงหรือไม่จริง เกรเบอร์สันนิษฐานว่าเรื่องราวเกี่ยวกับ “ความเป็นกษัตริย์” ของรัตซิมิลาโฮส่วนมากน่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อจงใจเล่าให้นักสังเกตการณ์จากต่างแดนฟังคล้ายกับวิธีที่เด็กสาวชาวซามัวเคยหลอกมาร์กาเร็ต มีด ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีใดๆ ที่บ่งชี้ถึงโครงสร้างทางกายภาพหรือรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่เราจะระบุได้ว่าบริเวณนั้นเป็นรัฐที่มีดินแดน (territorial state) ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการเป็นอาณาจักร สภาของประชาชน (popular assemblies) กลับดูจะมีความสำคัญมากขึ้นด้วยซ้ำ ขณะที่ชนชั้นนักรบที่มีอำนาจอยู่เดิม (previous warrior aristocracies) ดูเหมือนจะหายไปโดยสิ้นเชิง

เกรเบอร์เน้นย้ำถึงบทบาทของชาวมาลากาซีท้องถิ่นใน “การทดลอง” ครั้งนี้ว่า

ภายใต้ร่มเงาของโจรสลัดและความเป็นผู้นำอย่างเป็นทางการของกษัตริย์ลูกครึ่งโจรสลัด บรรดาผู้นำตระกูลและนักรบหนุ่มผู้ทะเยอทะยานได้ลงมือทำสิ่งที่ผมคิดว่าเข้าข่ายการทดลองทางการเมืองแบบต้นธารแห่งยุครู้แจ้ง (proto-Enlightenment) เป็นการสังเคราะห์อันสร้างสรรค์ระหว่างรูปแบบการปกครองของโจรสลัดกับองค์ประกอบที่เสมอภาคมากกว่าในวัฒนธรรมการเมืองดั้งเดิมของมาลากาซี สิ่งที่มักถูกเขียนไว้ว่าเป็นความล้มเหลวในการสร้างอาณาจักร แท้จริงแล้วมองได้เหมือนกันว่าเป็นการทดลองอันประสบความสำเร็จแห่งยุครู้แจ้งแบบโจรสลัดที่ขับเคลื่อนโดยชาวมาลากาซีเอง

เกรเบอร์เสนอว่า “การทดลองใช้ประชาธิปไตยแบบสุดขั้วด้วยความตั้งใจ” เหล่านี้เป็น “แรงเคลื่อนไหวแรกเริ่มบางอย่างของความคิดทางการเมืองในยุครู้แจ้ง เป็นการสำรวจแนวคิดและหลักการที่ในที่สุดแล้วจะได้รับการพัฒนาโดยนักปรัชญาการเมือง และถูกนำไปปฏิบัติจริงโดยระบอบปฏิวัติเมื่ออีกศตวรรษถัดมา”

ผลกระทบที่ตำนานยูโทเปียโจรสลัดมีต่อปรัชญาการเมืองกระแสหลักคือประเด็นสำคัญของหนังสือและเป็นประเด็นที่เกรเบอร์เคยเสนอไว้แล้วในหนังสือเล่มอื่น กล่าวคือ ปรัชญาการเมืองตะวันตก เช่น เสรีนิยมและประชาธิปไตย ซึ่งมักถูกอ้างว่าเป็นผลผลิตของความคิดอันล้ำลึกที่บังเกิดขึ้นได้เฉพาะบนยอดเขาแห่งอารยธรรมไม่กี่แห่ง แท้จริงกลับติดหนี้สามัญชนคนธรรมดามาตลอดประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดากลุ่มคนชายขอบอย่างกะลาสีเรือหัวรั้นและชนพื้นเมืองในโลกอาณานิคม ใน The Democracy Project เกรเบอร์ชี้ว่าประชาธิปไตยไม่ใช่แนวคิดสูงส่งที่ต้องรอให้ถูกค้นพบในเอเธนส์ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล หรือฟิลาเดลเฟียในทศวรรษ 1780 แต่เป็นวิถีปฏิบัติธรรมดาของผู้คนเมื่อต้องตัดสินใจร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีต ใน The Dawn of Everything เกรเบอร์ยังเสนอด้วยว่าความคิดการเมืองยุครู้แจ้งได้รับอิทธิพลจากความคิดของชนพื้นเมืองอเมริกา หนังสือ Pirate Utopias จึงสอดคล้องกับงานวิชาการว่าด้วยคนไร้รัฐซึ่งเลือกใช้ชีวิตในพื้นที่นอกอำนาจควบคุมของรัฐและระบบการปกครองของรัฐโดยเจตนา โดยมีหมุดหมายสำคัญอยู่ที่งานของเจมส์ ซี. สก็อตต์

ช่วงกลางของหนังสืออุทิศให้กับสองประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือการอธิบายประวัติความเป็นมาของชุมชนโจรสลัดในมาดากัสการ์ ประเด็นที่สองคือการอธิบายชาติพันธุ์วิทยา (ethnology) ของสังคมโจรสลัดและชาวมาลากาซี (ซึ่งเกรเบอร์อาศัยข้อมูลจำนวนมากจากวรรณกรรมร่วมสมัย เช่น บันทึกของ “กัปตันจอห์นสัน”) แม้เรือโจรสลัดบางลำจะมีต้นกำเนิดจาก “สลัดหลวงที่แปรพักตร์” (privateers gone rouge) แต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการก่อการกบฏของลูกเรือเอง ลูกเรือที่ลุกฮือเพื่อต่อต้านวินัยบนเรืออันโหดร้ายในศตวรรษที่ 17 และ 18 แทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปเป็นโจรสลัด เพราะพวกเขาจะถูกประหารชีวิตทันทีที่ถูกจับตัวได้ในเขตอำนาจของประเทศแม่ เมื่อโจรสลัดชาวอังกฤษในมหาสมุทรแอตแลนติกแล่นเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮปและเริ่มสำรวจมหาสมุทรอินเดีย พวกเขาถูกดึงดูดมายังมาดากัสการ์เพราะที่นั่นอยู่นอกการอ้างสิทธิ์ของบริษัทแอฟริกันหลวงแห่งอังกฤษและบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ อีกทั้งชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือก็อยู่นอกอำนาจควบคุมของอาณาจักรใหญ่ๆ บนเกาะแห่งนี้ ดังนั้น หลังจากปี 1691 มันจึงกลายเป็น

ฐานโจรสลัดอันลือลั่น พร้อมป้อมปราการ ศูนย์ซ่อมเรือ และแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้า มีเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งที่ประชากรขึ้นลงไม่แน่นอน… ตั้งแต่เพียงไม่กี่สิบคนไปจนถึงกว่าพันคน ประกอบด้วยโจรปล้นสะดมที่ยังปฏิบัติการและที่เกษียณไปแล้ว คนที่กำลังหลบหนี และนักโทษแหกคุกหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนภรรยาชาวมาลากาซี เครือข่ายพันธมิตร พ่อค้า และผู้ติดสอยห้อยตามของพวกเขาทั้งหลาย

สุดท้ายเมืองแห่งนี้ก็เติบโตจนมีประชากรหลายพันคน ขณะที่ชายฝั่งส่วนที่เหลือก็ “พร่างพราวไปด้วยชุมชนโจรสลัดเล็กๆ มากมาย”

สังคมโจรสลัดบนมาดากัสการ์เป็นสถานที่ที่โจรสลัดสามารถระบายของที่ปล้นชิงมาบางส่วนซึ่งล้วนแต่ยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้ที่นำไปขายอย่างขาวสะอาดในโลกตะวันตก ทั้งนี้เพื่อแลกกับสินค้าเลี้ยงชีพหรือสินค้าหรูหราอื่นๆ เรือพาณิชย์จากที่ต่างๆ เช่น นิวยอร์ก เดินทางมารองรับตลาดโจรสลัด โดย “บรรทุกไม่ใช่แค่เอล ไวน์ สุรา ดินปืน และอาวุธเท่านั้น แต่ยังรวมถึงของจำเป็นอย่างผ้าขนสัตว์ กระจก เครื่องเคลือบ ค้อน หนังสือ และเข็มเย็บผ้า”

ประเทศยุโรปโชคร้ายกว่าพวกโจรสลัดมากในการพยายามตั้งถิ่นฐานอย่างเป็นทางการบนมาดากัสการ์ ไม่ใช่เพียงเพราะการเหยียดเชื้อชาติ แต่เพราะการที่พวกเขามีส่วนร่วมโดยตรงในระบบค้าทาส ตรงกันข้าม สำหรับโจรสลัดแล้ว เรือค้าทาสกลับเป็นแหล่งที่มาสำคัญของเรือลำใหม่และลูกเรือกลุ่มใหม่

ในวัฒนธรรมดั้งเดิมของมาลากาซี ผู้หญิงอยู่ในสถานะรองจากผู้ชาย ทำหน้าที่เป็นเหมือน “สัญลักษณ์” หรือ “ของกำนัล” ที่ชายคนหนึ่งมอบให้ชายอีกคนเพื่อผูกสัมพันธ์ทางสังคม แต่เมื่อแต่งงานกับผู้ตั้งถิ่นฐานที่เป็นโจรสลัด ผู้หญิงกลับเป็นฝ่ายริเริ่มแสวงหาสามีด้วยตนเอง เป้าหมายของพวกเธอคือการได้มาซึ่งทรัพยากรเพื่อทำการค้า และยืมสถานะทางสังคมของสามีชาวต่างชาติเพื่อยกระดับสถานะของตนให้สูงกว่าบทบาทที่ผู้หญิงในสังคมมาลากาซีมักได้รับ ด้วยเหตุนี้ เมื่อลงหลักปักสัมพันธ์กับประชากรท้องถิ่น โจรสลัดจึงถูกดึงเข้าสู่วัฒนธรรมของผู้หญิงมากกว่าวัฒนธรรมของนักรบชาย สังคมฝ่ายหญิงนี่เองที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผสานวัฒนธรรมมาลากาซีกับวัฒนธรรมโจรสลัด

ในเนื้อหาส่วนที่สามและส่วนสุดท้ายของหนังสือ เกรเบอร์กล่าวถึงการก่อรูปของสมาพันธรัฐเบตซิมิซารากา ซึ่งดำรงอยู่นานกว่าและมีขอบเขตกว้างกว่าเมื่อเทียบกับชุมชนโจรสลัด ตัวสมาพันธรัฐแห่งนี้ต่างจากชุมชนโจรสลัดตรงที่เป็นผลงานของชาวมาลากาซีโดยตรง “เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ของความเป็นชายต่อความดื้อดึงของฝ่ายหญิงที่เป็นพันธมิตรกับโจรสลัด” เพื่อปรับโครงสร้างสังคมนักรบชายใหม่ตามแบบประชาธิปไตยโจรสลัด

เกรเบอร์สรุปว่า ยุคแห่งการรู้แจ้งเป็นผลผลิตของระบบโลกแบบยุโรปโดยรวม ถึงแม้ว่าความคิดแบบยุครู้แจ้ง “อาจจะผลิบานเต็มที่ในเมืองอย่างปารีส เอดินบะระ เคอนิกส์แบร์ก และฟิลาเดลเฟีย” แต่ต้นกำเนิดของมันคือดอกผลของการปะทะสังสรรค์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแกนกลางของจักรวรรดิกับผู้คนในดินแดนอาณานิคม “การสร้างบทสนทนา ข้อโต้แย้ง และการทดลองทางสังคมที่ไขว้ข้ามกันไปทั่วทั้งโลก”

C4SS relies entirely on donations. If you want to see more translations like this, please consider supporting us. Click here to see how

Saul Newman. Original: Insurrection or Revolution? February 25th, 2025. Translated into Burmese by Hein Htet Kyaw.

“ပုန်ကန်ထကြွမှုလော? တော်လှန်ရေးလော? စတိုင်နာ၏ အတ္တဝါဒ၏ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးသဘောတရား”

မျက်မှောက်ခေတ်မှ ဆင်းသက်လာသော တော်လှန်ရေးဟူသည့် ပုံရိပ်ကြီးနှင့် ဉာဏ်အလင်းပွင့်ခေတ် (Enlightenment) မှ ဆင်းသက်လာသော ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် ဆွေးနွေးမှုများသည် လုံးဝနီးပါး ပျက်ပြားနေသည့် ဤအချိန်၌၊ အစွန်းရောက်သော အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို စဉ်းစားရန်အတွက် အခြားရွေးချယ်စရာများ မည်သည်တို့ ရှိပါသနည်း။ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားသော တော်လှန်ရေး လူတန်းစား သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှု မရှိသော်ငြားလည်း၊ လက်ဝဲဝါဒီများကမူ တော်လှန်ရေးဖြင့် လွတ်မြောက်မှု ဟူသည့် အယူအဆထက် ကျော်လွန်၍ စဉ်းစားနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ အစွန်းရောက်သော စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ မရှိခြင်းသည် လက်ဝဲဝါဒီများ ယနေ့ရင်ဆိုင်နေရသော နိုင်ငံရေးလမ်းပိတ်ဆို့မှု၏ အကြောင်းရင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ပြောင်းလဲမှု တစ်စုံတစ်ရာကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းမရှိသောကြောင့် လက်ဝဲဝါဒီများက ထိုကိစ္စတွင် ပိုမိုကျွမ်းကျင်သော လက်ယာဝါဒီများကို ဆန့်ကျင်၍ ‘ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ စစ်ပွဲများ’ ကိုသာ တိုက်ခိုက်နေကြပြီး ဝိသေသလက္ခဏာ နိုင်ငံရေး (identity politics) တွင် ပါဝင်နေကြပါသည်။ ကျား/မ၊ လူမျိုး၊ နယ်စွန်နယ်ဖျားရှိသူများ ပါဝင်ခြင်း စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ အဆုံးမရှိသော ငြင်းခုံမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် ပြင်းထန်သော သန့်စင်စင်ကြယ်ဝါဒ (puritanical dogmatism) နှင့် ဘာသာရေး စိတ်အားထက်သန်မှုတို့သည် အစွန်းရောက်သော နိုင်ငံရေး အမြင်ဘောင်များ မောပန်းနွမ်းနယ်နေခြင်းကို ဖော်ပြနေပါသည်။ နိုင်ငံရေးကို တစ်ဖက်တွင် ဝိသေသလက္ခဏာများအား အသိအမှတ်ပြုခြင်းအပေါ် အခြေခံပြီး၊ အခြားတစ်ဖက်တွင် တော်လှန်ရေးဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း၏ အနာဂတ်ကတိအပေါ် အခြေခံခြင်းသည် နိုင်ငံတော်အာဏာ၏ ထောင်ချောက်ထဲသို့ ကျရောက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်ကို အသေးစားလူမျိုးစုများအား အခွင့်အရေးများနှင့် တရားဝင် အဆင့်အတန်းများ ပေးအပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ရှုမြင်သည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် လွတ်လပ်မှုရရှိရန်အတွက် ဖမ်းဆီးသိမ်းပိုက်ရမည့် ရန်သူအဖြစ် ရှုမြင်သည်ဖြစ်စေ၊ ထိုသို့ ကိုးကွယ်မှုသည် တော်လှန်ရေးသမိုင်းက ပြသခဲ့သည့်အတိုင်း နိုင်ငံတော်အသစ်များနှင့် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုပုံစံအသစ်များကို ဖန်တီးရန်သာ ဦးတည်စေခဲ့သော အယောင်ဆောင်မှု တစ်ရပ်သာ ဖြစ်ပါသည်။

တစ်နည်းအားဖြင့် ဝိသေသလက္ခဏာနှင့် တော်လှန်ရေးဟူသည့် ‘စွဲလမ်းစရာ ပုံရိပ်များ’ (spooks) ကို စွန့်လွှတ်ပြီး၊ ကိုယ်ပိုင်သဘာဝနှင့် နိုင်ငံရေးကို အခြားနည်းဖြင့် စဉ်းစားရန် အချိန်တန်ပြီဟု ဆိုနိုင်သည်။ ဤအချက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉ ရာစုမှ အတ္တဝါဒီ မင်းမဲ့ပညာရှင် မက်စ် စတိုင်နာ (Max Stirner) ထံသို့ လှည့်သင့်ပါသည်။ ၁၈၄၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော သူ၏ “အတ္တနှင့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာ” (The Ego and Its Own) စာအုပ်၌ စတိုင်နာသည် ‘ပုန်ကန်ထကြွမှု’ (Insurrection/Empörung) ဟု သူခေါ်ဝေါ်သော အခြားရွေးချယ်စရာ ‘အတ္တဆန်သည့်’ နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်မှုပုံစံကို တင်ပြခဲ့ပြီး၊ ၎င်းကို တော်လှန်ရေးနှင့် ခြားနားစေခဲ့သည်။ တော်လှန်ရေးသည် ပြင်ပမှ လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ဆက်ဆံမှုများကို အသွင်ပြောင်းလဲရန် ရည်ရွယ်သည့် စီမံကိန်းဖြစ်သော်လည်း၊ ပုန်ကန်ထကြွမှုသည် မိမိကိုယ်ကို အသွင်ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် မိမိ၏ ဆန္ဒအလျောက် နာခံမှုနှင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် တစ်ထပ်တည်းဖြစ်မှုတို့ကို ကျော်လွှားရန် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုများကို တားဆီးခြင်းမရှိဘဲ၊ ထိုပြောင်းလဲမှုများသည် မိမိကိုယ်ကို လွတ်မြောက်စေသည့် ဤအစပြုလုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်တွင် မူတည်နေပါသည်။ စတိုင်နာ ပြောသည့်အတိုင်း၊ ပုန်ကန်ထကြွမှု၏ ရှောင်လွှဲမရသော အကျိုးဆက်သည် အခြေအနေများကို ပြောင်းလဲစေခြင်းဖြစ်သော်လည်း၊ ‘၎င်းသည် ပြင်ပမှ စတင်သည် မဟုတ်ဘဲ လူတို့ မိမိကိုယ်ကို မကျေနပ်မှုမှ စတင်သည်’ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပုန်ကန်ထကြွမှုကို အစွန်းရောက်သော မိမိကိုယ်ကို လွတ်မြောက်စေသည့် ပုံစံအဖြစ် ရှုမြင်နိုင်သည်။ ၎င်းကို တော်လှန်ရေး ရှေ့ဆောင်များ သို့မဟုတ် ပါတီများက လမ်းညွှန်ခြင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ခြင်းမပြုဘဲ၊ နိုင်ငံတော်အာဏာကို သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ရန်လည်း မကြိုးစားပေ။ ယင်းထက်၊ ၎င်းသည် အစွန်းရောက်စွာ အဖွဲ့အစည်း-ဆန့်ကျင်ရေး ဖြစ်သည်– ‘တော်လှန်ရေးသည် အစီအစဉ်အသစ်များကို ရည်ရွယ်ပြီး၊ ပုန်ကန်ထကြွမှုက ကျွန်ုပ်တို့အား မိမိကိုယ်ကို အစီအစဉ်ချမှတ်စေရန် ဦးဆောင်ကာ “အဖွဲ့အစည်းများ” အပေါ် လှပသော မျှော်လင့်ချက်များကို မထားရှိစေပါ’။ နိုင်ငံတော်သည် လူမှုရေး အသွင်ကူးပြောင်းရေး၏ ကိရိယာလည်း မဟုတ်၊ တစ်ဦးချင်း လွတ်လပ်မှု၏ အဓိက အတားအဆီးလည်း မဟုတ်ပေ။ ပုန်ကန်ထကြွမှုသည် နိုင်ငံတော်အာဏာကို ဤသို့ ကိုးကွယ်မှုမျိုးကို ငြင်းပယ်သည်။ ယင်းအစား၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း အတ္တဝါဒီသည် မိမိကိုယ်ကို နိုင်ငံတော်ထက် အတည်ပြုရမည်ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံတော်ကို အလေးအမြတ်ထား၍ဖြစ်စေ၊ ကြောက်ရွံ့၍ဖြစ်စေ (၎င်းတို့သည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်) မကြည့်တော့ဘဲ မိမိကိုယ်ကိုသာ ကြည့်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စတိုင်နာ၏ ပုန်ကန်ထကြွမှုဟူသည့် ထူးခြားသော အယူအဆသည် သူ၏ အတ္တဝါဒ ဒဿနနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်း၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ လူသားမျိုးနွယ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ လွတ်လပ်မှု၊ အခွင့်အရေး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံတော် ကဲ့သို့သော ဘာသာရေးမှ ဆင်းသက်လာကာ ကျွန်ုပ်တို့ကို စွဲလမ်းစေဆဲဖြစ်သည့် ‘စွဲလမ်းစရာ ပုံရိပ်များ’ သို့မဟုတ် အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ ပုံသဏ္ဌာန်မဲ့ စံနမူနာများ ပြည့်နှက်နေသည့် လောကတွင် အတ္တ (Ego) သည်သာလျှင် တစ်ခုတည်းသော ခိုင်မာသည့် လက်တွေ့အရှိတရား၊ တစ်ခုတည်းသော ထိတွေ့နိုင်သည့် အရာဖြစ်သည်ဟု စတိုင်နာက ဆိုပါသည်။ သို့သော် အတ္တကို လစ်ဘရယ်နှင့် လစ်ဘာတေးရီးယန်း ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများတွင် တွေ့ရသော ‘တစ်ဦးချင်းစီ’ (the individual) ဟူသည့် ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် ရိုးရှင်းစွာ ရောထွေးလိုက်ခြင်းသည် မှားယွင်းမှုဖြစ်သည်။ အတ္တသည် ထိုကဲ့သို့သော အမျိုးအစားခွဲခြားမှုများနှင့် ‘ခိုင်မာသော အယူအဆများ’ အားလုံးကို ရှောင်ရှားနိုင်သည့် ပိုမိုပြောင်းလဲလွယ်သော သဘောတရားဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကို မည်သည့် ပုံသဏ္ဌာန် သို့မဟုတ် မည်သည့် မရှိမဖြစ် လက္ခဏာရပ်များဖြင့်မျှ အတိအကျ သတ်မှတ်မရသော အစွန်းရောက်သော ‘ဝိသေသလက္ခဏာ-မဲ့ခြင်း’ (radical non-identity) တစ်မျိုးဟုပင် ဆိုနိုင်သည်။ အတ္တသည် အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲနေပြီး၊ ပုံသဏ္ဌာန် ပြောင်းလဲနိုင်ကာ၊ စီးဆင်းနေသည်—၎င်းသည် ခိုင်မြဲသော ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခု မဟုတ်ဘဲ မိမိကိုယ်ကို ဖြစ်တည်စေခြင်းနှင့် ဖန်တီးခြင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ စတိုင်နာက ‘မည်သည့် သဘောတရားမျှ ငါ့ကို ဖော်ပြခြင်းမရှိ၊ ငါ၏ အနှစ်သာရဟု သတ်မှတ်သောအရာ တစ်ခုမျှ ငါ့ကို ကုန်ခန်းစေခြင်းမရှိ၊ ၎င်းတို့သည် နာမည်များသာ ဖြစ်သည်’ ဟု ဆိုပါသည်။ အမှန်စင်စစ်၊ ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုထက် ထူးခြားသည့် တစ်ခုတည်းသော အရာ (a singularity) အဖြစ် အတ္တကို တွေးတောခြင်းက ပို၍သင့်လျော်ပေသည်။ စတိုင်နာ၏ အတ္တ (der Einzige) ကို ပိုမိုတိကျစွာ ဘာသာပြန်ဆိုလျှင် ‘တစ်ဆူတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်’ (the ‘Unique One’) ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် သဘာဝအားဖြင့် မင်းမဲ့ဆန်သည်—ဆိုလိုသည်မှာ ခိုင်မာသော အခြေခံ၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အကျိုးစီးပွား သို့မဟုတ် ဆင်ခြင်တုံတရားရှိသော ပန်းတိုင်မရှိပေ။ မိမိကိုယ်သည် လွတ်လပ်မှု၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ဆင်ခြင်တုံတရား သို့မဟုတ် မိမိ၏ ‘အတွင်းစိတ်ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း’ စသည့် မည်သည့် ‘ခေါ်ဆိုမှု’ မျိုးကိုမဆို လက်မခံပေ။ ဤအကြောင်းကြောင့် စတိုင်နာ၏ အတ္တဝါဒသည် အများစု သို့မဟုတ် လူနည်းစု၊ ပါဝင်သူ သို့မဟုတ် ချန်လှပ်ခံရသူ စသည့် မည်သည့် ‘ဝိသေသလက္ခဏာ နိုင်ငံရေး’ နှင့်မျှ သက်ဆိုင်မှုမရှိခြင်းဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဝိသေသလက္ခဏာကို ပုံဖော်ပြခြင်းသည် ထိုတစ်ဆူတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို အပြုအမူနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းအချို့ကို ချမှတ်ပေးသော ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် အယူအဆတစ်ခုအတွင်းသို့သာ ကန့်သတ်လိုက်ပြီး၊ စံနမူနာတစ်ခုနှင့်အညီ နေထိုင်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဝိသေသလက္ခဏာ နိုင်ငံရေးသည် တစ်ဆူတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်အား သူ၏အနှစ်သာရကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ယူဆရသော်လည်း သူ၏ ကွဲပြားခြားနားမှုကိုသာ ချေမှုန်းပစ်သည့် စိတ်ကူးယဉ် အထွေထွေသဘောတရားများအတွင်းသို့ ဖိသိပ်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။

စတိုင်နာ၏ နိုင်ငံရေး၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် ဒဿနဆိုင်ရာ စီမံကိန်း တစ်ခုလုံးသည် ထိုကဲ့သို့သော ပုံသဏ္ဌာန်မဲ့ စံနမူနာများ (spooks) ကို နာခံမှုမှနေ၍ တစ်ဆူတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ် (Unique One) ကို လွတ်မြောက်စေရန် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကမ္ဘာလောကနှင့် မိမိကိုယ်ကို မိမိ၏ကိုယ်ပိုင် ရှုထောင့်မှ ကြည့်ရှုရန်နှင့် ‘ခိုင်မာသော အယူအဆများ’ နှင့် မျိုးရိုးလိုက် အယူအဆအမျိုးမျိုးကို စွဲလမ်းခြင်းမှ ငြင်းပယ်ရန် တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်သည်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ အစဉ်အလာမှနေ၍ ရိုးရှင်းစွာ အမွေဆက်ခံရရှိခဲ့သော အတွေးအခေါ်များနှင့် နေထိုင်မှုပုံစံများပင် ဖြစ်သည်။ တစ်ဆူတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ အခြားရှုထောင့်ကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် အရာအားလုံးသည် အစွန်းရောက်စွာ မသတ်မှတ်ရသေးသော ပုံစံဖြင့် ထင်ရှားလာပါသည်။ ကမ္ဘာလောကသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပွင့်လာပြီး၊ မိမိကိုယ်သည် ပြန်လည်ဖန်တီးခံရရန် စောင့်ဆိုင်းနေသော ပန်းချီကားချပ် အလွတ် သဖွယ် ဖြစ်လာပါသည်။

ကမ္ဘာကို ဤကဲ့သို့ ပွင့်လင်းသောအဆုံးသတ် (open-ended) ပုံစံဖြင့် ချဉ်းကပ်ကြည့်ခြင်းသည် အရေးကြီးသော ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ကမ္ဘာသည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုများကို ပြည့်စုံသော၊ စကြာဝဠာဆိုင်ရာ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာ စံနှုန်းများပေါ်တွင် အခြေခံ၍ မရတော့ပါ—ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုစံနှုန်းများသည် ၎င်းတို့ အစားထိုးခဲ့သော ဘာသာရေး အယူသီးမှုများကဲ့သို့ပင် လှည့်စားမှုများသာဖြစ်ကြောင်း သိရှိလာရပါသည်။ သို့သော်လည်း၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများ မရှိသည့်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လွတ်လပ်သော ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်ရန် အတင်းအကျပ် တွန်းအားပေးခြင်း ခံရပါသည်။ နိုင်ငံတော်ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံကဲ့သို့သော ဘုံအယူအဆများကို ကျွန်ုပ်တို့ မကြည့်တော့သည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လူမှုအသိုက်အဝန်းပုံစံများကို ဖန်တီးနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ ရရှိလာသည် (စတိုင်နာ၏ ဆန့်ကျင်ဘက် သဘောတရားဖြစ်သော ‘အတ္တဝါဒီများ၏ ပေါင်းစည်းမှု’ သည် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု ဖြစ်သည်)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုအခါ အခြားသူများနှင့် တာဝန်ရှိ၍ သို့မဟုတ် အတင်းအကျပ်ကြောင့် ပေါင်းသင်းခြင်း မပြုတော့ဘဲ၊ ပျော်ရွှင်မှု ရရှိစေခြင်း သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်ပိုင် သဘောကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း တို့ကြောင့် ပေါင်းသင်းလာပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်မှုဟူသော ဘာသာစကားသည် ယခုအခါ ရှင်းလင်းမှုမရှိ၊ ကျေနပ်ဖွယ်မရှိဟု ယူဆပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ‘ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်ရှိမှု’ (ownness) ဟူသော အခြားဘာသာစကားကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် လမ်းလျှောက်သူကဲ့သို့ပင် ထူးခြားသည့် မိမိကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်မှုလမ်းကြောင်းကို သတ်မှတ်နိုင်ရန် အခွင့်အရေး ပေးပါသည်။

ပုန်ကန်ထကြွမှု (Insurrection) ကို မိမိကိုယ်နှင့် ၎င်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေများမှ စတင်သည့် နိုင်ငံရေးနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှု တစ်မျိုးအဖြစ် ရှုမြင်သင့်ပါသည်။ ၎င်းသည် အာဏာကို ဂရုမစိုက်သည့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့် ပေါင်းစည်းမှုပုံစံသစ်များ၊ မိမိကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ထားသော နေထိုင်မှုပုံစံအသစ်များကို လေ့ကျင့်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ မင်းမဲ့ဝါဒီများက ဤကဲ့သို့သော ဥပမာများစွာကို ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ၊ အများပိုင်နေရာများတွင် ခိုအောင်းနေထိုင်ခြင်း (squatting) မှသည် လူအများစုရုံးရာ နေရာများ သိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့် အခြားရွေးချယ်စရာ အသိုက်အဝန်းများကို အသိစိတ်ဖြင့် ဖန်တီးခြင်း စသည့် နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုများအထိ ပါဝင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော စမ်းသပ်မှုများ၏ ဗဟိုချက်မှာ ကြီးကျယ်သော တော်လှန်ရေးဖြစ်ရပ်ကြီးအပေါ် မျှော်လင့်ချက်ထားမည့်အစား၊ လက်ရှိအချိန်—ယခုနှင့် ဤနေရာ၌— ပုန်ကန်ထကြွမှုကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ စတိုင်နာက ကျွန်ုပ်တို့အား နိုင်ငံရေးအားလုံးသည် အသေးစား နိုင်ငံရေးများသာဖြစ်သည်၊ လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုသည် မိမိကိုယ်ကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ အာဏာမှ မိမိကိုယ်ကို ဖြုတ်ချခြင်းနှင့် အခြားသူများနှင့်ရှိသော ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးကို ပြောင်းလဲခြင်းမှ စတင်သည်ဟု သွန်သင်ပေးခဲ့သည်။ စတိုင်နာ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံရသော ဂျာမန် မင်းမဲ့ဝါဒီ ဂတ်စတဗ် လန်ဒါဝါ (Gustav Landauer) က တစ်ချိန်က ဤသို့ ပြောခဲ့ဖူးသည်– “နိုင်ငံတော်သည် လူမှုရေး ဆက်ဆံရေးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်ဆံသော ပုံစံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို လူများက ဆက်ဆံရေးအသစ်များ ဖန်တီးခြင်းဖြင့်၊ ဆိုလိုသည်မှာ လူများက အချင်းချင်း မတူညီသော ပုံစံဖြင့် ဆက်ဆံခြင်းဖြင့် ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည်” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။

C4SS relies entirely on donations. If you want to see more translations like this, please consider supporting us. Click here to see how

Por Logan Marie Glitterbomb. Título original: Agorism for Palestine de 3 de Mayo, 2025. Traducido por Felix Hallowkollekt.

Últimamente he estado recibiendo anuncios en redes sociales muy interesantes. Mientras que normalmente ignoro los anuncios (e incluso voy tan lejos como para bloquear la mayoría de ellos), estos dos me tenían intrigada, así que tomé nota de las marcas para poder buscar más de las mismas más tarde. Resulta que estoy realmente contenta de que eventualmente las investigué, porque ambos eran negocios palestinos que donaban sus ganancias para Palestina.

La primera que encontré fue Palestine Cola. Dirigida por una familia palestina que reside en Suecia, Palestine Drinks dona el 100 % de sus ganancias de Palestine Cola a SafadFoundation, que trabaja en proyectos de educación, salud, sustentabilidad y preservación cultural en Palestina. Actualmente, tan solo su sabor cola predeterminado está disponible para ordenar en los Estados Unidos, pero prometen hacer que otros sabores estén disponibles pronto, incluyendo cola sin azúcar, naranja, e incluso limonada y su propia bebida energética.

Luego, descubrí la Compañía de Café Palestina, propiedad de un palestino-americano de primera generación que dona el 20 % de sus ganancias a HEAL Palestine y al Fondo de Ayuda para los Niños Palestinos. Proveen una gran selección de mezclas de café árabe, molido y tostado en Nueva Jersey, tanto en bolsas como en cápsulas, así como accesorios como tazas y vasos.

Sí, ambas son, en un sentido, solo empresas capitalistas tradicionales que donan a caridades. Pero estas no son solo caridades. Estas son caridades creadas por palestinos con propósitos liberatorios. Financiar causas de liberación radical es una forma de contraeconomía. Estos negocios, conscientes de ello o no, están participando en el agorismo.

Y este no es el único ejemplo del uso de la contraeconomía para apoyar a Palestina. Desde el boicot y las tácticas de desinversión del movimiento BDS, al llamamiento de comprar aceite de oliva, hasta el uso palestino de criptomonedas como alternativa a la moneda israelí y como medio para recibir donaciones instantáneas de alrededor del mundo sin censura, el movimiento pro-palestino no carece de tácticas agoristas que utiliza, consciente o inconscientemente.

En un mundo donde muchos de nosotros somos demasiado pobres como para donar a las causas palestinas directamente, permitirnos contribuir a la causa a través de nuestras decisiones de compra nos da colectivamente poder y voz. Si decides descargar la aplicación Boycat, oficialmente asociada con BDS con el propósito de evitar los productos israelíes, puedes elegir comprar productos palestinos como gaseosas, café u aceite de oliva, donar directamente a organizaciones palestinas a través de criptomonedas o cualquier otro tipo de moneda de cambio útil, o combinar estas opciones. No estoy diciendo que estos productos se fabriquen de forma ética o apoyando algún tipo de consumo ético (que obviamente no existe bajo el capitalismo), pero sí digo que podemos usar tácticas agoristas para ayudar a frenar un genocidio. Así que hazlo.

Si te gustó el artículo y quieres apoyar mi trabajo, puedes donar con criptomonedas a través de esta dirección de transferencia: 0x452AD3Ab1cA6Ae42fCad2805705F42918edB8994. También ofrezco servicios de traducción, contáctame aquí: felix.hallowkollekt@proton.me. ¡Se agradece muchísimo!

Di John Martino. Originale pubblicato il 14 marzo 2025 con il titolo Reconciling the Insights of Marx and George. Tradotto in italiano da Enrico Sanna.

“Il capitale è lavoro morto, che si ravviva, come un vampiro, soltanto succhiando lavoro vivo e più vive quanto più ne succhia.” ~ Karl Marx, Il capitale, Libro I, Capitolo 8

“Questa associazione del progresso con la povertà è il grande enigma dei nostri tempi. … Infino a tanto che l’aumento di ricchezza, che il moderno progresso seco adduce, non servirà che a far sorgere grandi fortune … il progresso non sarà reale e non potrà durare.” ~ Henry George, Progresso e povertà, Introduzione¹

Dopo aver letto l’anno scorso Progresso e povertà di Henry George e del primo llibro del Capitale di Karl Marx, mi sono trovato a riflettere sulle notevoli differenze e le possibili concordanze tra queste due opere seminali sull’economia politica. Pur essendo rivali che giungono a conclusioni diverse, i loro ideali non sono incompatibili e le loro analisi offrono una visione originale, da approfondire, del capitalismo e della proprietà terriera. Nonostante ognuno abbia il suo punto di vista, un’analisi comparativa rivela, oltre a interessanti differenze, anche tratti potenzialmente complementari. Prima di addentrarci nelle complessità di un’analisi comparata, sarà meglio cominciare esaminare singolarmente le due opere per capire le basi degli autori.

I punti principali trattati da Marx nel testo in esame, il cui titolo completo è Il capitale, Critica dell’economia politica, Libro I, sono quelli che un lettore istruito già conosce: materialismo storico, sfruttamento del lavoro e feticismo delle merci. Il materialismo storico è il concetto più noto, risale a prima del Capitale (compare nel Manifesto del partito comunista, pubblicato quasi vent’anni prima: “La storia di ogni società sinora esistita è storia di lotta di classi.”). Il materialismo storico, alla base del pensiero marxista, sostiene che il cambiamento sociale è il risultato del conflitto inerente tra chi ha e chi non ha. Da notare che Marx considerava il capitalismo, nonostante la genesi e la natura violente, la forza più progressista della storia fino ad allora (“il capitale viene al mondo grondante sangue e sporcizia dalla testa ai piedi”. Il capitale, Libro I, Capitolo 24): allunga l’aspettativa di vita delle popolazioni più povere, genera innovazioni mai viste prima e apre le porte a molte possibilità future, riconosce Marx. Ma, da critico sociale qual era, non poteva non vedere le contraddizioni interne, e questo lo portò a sviluppare le sue teorie radicali. Arrivò alla conclusione che si trattasse di contraddizioni sostanzialmente autodistruttive (“L’accumulazione di ricchezza all’uno dei poli è dunque al tempo stesso accumulazione di miseria, tormento di lavoro, schiavitù, ignoranza, brutalizzazione e degradazione morale al polo opposto”. Ivi, Capitolo 23).

E veniamo all’altro polo della nostra analisi: Henry George, che occupa uno spazio spesso trascurato dagli economisti odierni. Nei dibattiti televisivi, la nozione prevalente sull’origine del valore è, detto sommariamente, che “capitale più lavoro uguale valore”. George per contro sottolinea l’importanza anche della terra. Come tanti altri economisti liberali classici prima di lui, anche George sosteneva la teoria del valore del lavoro (oggi perlopiù ignorata, soprattutto tra i liberali), ovvero che il lavoro precede il capitale, e che il lavoro può creare valore di per sé mentre il capitale non può esistere senza il lavoro. Ma da dove viene il lavoro? Se per lavoro s’intende lo sforzo fisico o mentale di un individuo o collettività che aggiunge qualcosa alla società o che porta alla creazione di qualcosa scambiabile reciprocamente, dov’è che il lavoratore lavora, e da dove prende gli strumenti del suo lavoro? Secondo George, ogni cosa ha origine dalla terra che egli lavora. La terra esiste da prima che i nostri antenati comuni emergessero dal brodo primordiale, è qui che abbiamo imparato a crescere, condividere, costruire, piantare; a fare, insomma, tutto quello che conosciamo e che ci è di aiuto. Dunque, dice George, se il lavoro precede il capitale, la terra precede il lavoro (“Il lavoro è la forza iniziante, attiva, della produzione… La terra è il fattore passivo. Senza la terra il lavoro non potrebbe fare nulla; senza il lavoro la terra sarebbe infruttuosa.” Progresso e povertà, Libro III, Capitolo III. Traduzione mia, NdT). La terra è sempre un elemento condiviso ed è per questo che, sostiene George, la sua proprietà privata, la mercificazione di qualcosa che dovrebbe essere universale creando un regime di scarsità artificiale, è un atto immorale (“Il pari diritto di tutti a servirsi della terra è tanto ovvio quanto il loro diritto di respirare: è insito nel fatto stesso di esistere.” Ivi, Libro VII, capitolo I. Traduzione mia, NdT). George vede nella proprietà monopolistica della terra la causa prima della povertà nonostante la crescita economica.

Ora che abbiamo visto brevemente la sostanza dei loro pensieri, possiamo fare un confronto e metterli a contrasto, cercando quelle sottigliezze che ci capita di non vedere quando, per non uscire dal nostro ambito ideologico, ascoltiamo acriticamente l’uno o l’altro.

Tratti stilistici divergenti riflettono approcci diversi

Una delle principali differenze tra Marx e George è il tratto stilistico. George scrive con l’afflato di un artista: una prosa vivace e avvincente, che avrebbe potuto fare un romanzo se si fosse dedicato più alla fantasia che alla sociologia. Per contro, il Capitale di Marx è un pesante trattato accademico di ottocento pagine, un saggio scientifico nonostante certe metafore umoristiche. La differenza non è solo superficiale, ma riflette un diverso approccio all’oggetto. Il maggiore afflato poetico di George è in linea con la sua etica, riflette le sue preoccupazioni morali in materia di povertà e proprietà della terra, va oltre il concetto scientifico della separazione del bene dal male (“La proprietà privata della terra è un torto smisurato, incivile e rozzo come la schiavitù.” Libro VII, Capitolo I. Traduzione mia, NdT). Lo stile di Marx è più metodico, frutto di uno studio profondo dell’economia, sottolinea le inefficienze e i fallimenti insiti nel sistema capitalistico e quelle che Marx considera le sue contraddizioni.

Terra e capitale a confronto

Come detto nell’introduzione, Marx si concentra sulle contraddizioni interne del sistema capitalistico, cerca di spiegare come queste tare generino sfruttamento e crisi sistemiche. Nonostante il pensiero fortemente critico, nel Capitale Marx non delinea soluzioni al problema rappresentato dal capitalismo (l’aveva fatto anni prima nel ben più breve Manifesto del partito comunista scritto con Friedrich Engels). D’altro canto, George nel suo studio arriva alla conclusione che la crescente povertà è frutto dell’arricchimento illecito del proprietario terriero, e che la soluzione sta nell’abolizione della proprietà privata della terra e nell’istituzione della proprietà comune; ma, secondo i suoi ideali libertari, ritiene che si debba farlo senza la forza dello stato (“Dobbiamo far sì che la terra sia proprietà di tutti… non confiscandola, ma eliminando le rendite e abolendo le tasse sul prodotto del lavoro.” Libro VIII, Capitolo II. Traduzione mia, NdT). Il sistema migliore passa per una tassa unica sui latifondi, conosciuta come imposta sul valore fondiario. In questo modo, spiega, si incoraggerebbe un uso efficiente della terra e si ridurrebbe la speculazione. Pur con approcci diversi, entrambi gli studiosi identificano i punti critici del sistema economico del loro tempo, tanto che alla teoria sullo sfruttamento del lavoro di Marx si possono accostare le teorie di George sulle rendite fondiarie.

Sintesi dei due pensieri: ampliare la visione

Nonostante le differenze, possiamo, come già detto, sintetizzare il pensiero di Marx e di George in una più ampia critica del capitalismo. L’analisi marxiana delle tendenze autodistruttive integra la proposta di una proprietà comune della terra di George. In realtà, è più sensato concludere che il monopolio in sé è un male, che sia un monopolio del capitale o della terra. Quando una qualche risorsa è troppo concentrata nelle mani di qualcuno a discapito dei tanti, il risultato inevitabile è lo sfruttamento e la povertà, che a giudizio di entrambi è un’evitabile tragedia resa possibile solo dalla burocrazia (“Allo stato naturale la povertà non ha ragione d’esistere. L’errore è delle istituzioni dell’uomo, che fanno sì che qualcuno abbia ciò che appartiene a tutti.” Progress and Poverty, Libro 4, Capitolo 3. Traduzione mia, NdT). Si potrebbe affermare con Marx che, se il capitalismo è stato inizialmente una forza progressista contro il feudalesimo, ora mostra segni di fallimento strutturale. L’imposta sul valore fondiario di George potrebbe combattere le disparità economiche, e all’atto pratico (idealmente) eliminare la rendita, con l’eccedenza distribuita sotto forma di reddito di base; dall’altro canto, l’analisi marxiana delle contraddizioni del capitale e la proposta rivoluzionaria di abolire la proprietà privata dei mezzi di produzione sottolinea la necessità di un più ampio cambiamento di sistema. Questo approccio dialettico fonde le intuizioni di entrambi giungendo ad una comprensione più profonda dell’economia politica.

Conclusioni

Personalmente, tendo tanto verso Marx quanto verso George. Sono in sintonia con la critica del capitalismo di Marx, molto di ciò che ha scritto si applica ancora oggi, ma non riconosco la filosofia semireligiosa e la visione monocausale della storia che spesso accompagnano il marxismo. Quanto a George, la sua critica della proprietà terriera è convincente, ma non si accorge che la stessa critica si può applicare anche alla proprietà privata del capitale. Curiosamente, pur essendo anarchico e socialista, mi trovo un po’ più vicino a George, le sue opere trasudano speranza e un autentico amore per l’umanità, mentre Marx appare spesso accigliato e rancoroso (non senza una ragione, ammettiamolo) verso le élite di potere. Dopo la lettura di Progresso e povertà, passando in auto sono attirato dai cartelli con su scritto “In affitto”, solitamente accompagnati dal nome della società immobiliare proprietaria. Il potere ingiusto della proprietà immobiliare la vedo anche sul posto di lavoro: la ditta per cui lavoro vorrebbe fare riciclaggio ma il padrone dell’immobile non lo permette.

Ritornando all’oggetto di prima, l’influenza di George la ritroviamo in tutto lo spettro politico, dall’economista libertario di destra Milton Friedman allo scrittore anarchico ottocentesco Leo Tolstoi, e questo sottolinea la portata universale delle sue idee. La messa in pratica delle teorie marxiste da parte di Lenin, Stalin e Mao nel corso del ventesimo secolo fa emergere un punto critico: dal pensiero marxiano, che individuava accuratamente le tare del capitalismo, i suoi seguaci trassero spesso soluzioni orrende. Noam Chomsky è arrivato a definire la profezia di Mikhail Bakunin, secondo il quale gli stati marxisti sarebbero diventati dittature del capitalismo di stato, “uno dei rari casi in sociologia in cui una predizione si è avverata.” Per concludere, chiunque sia interessato allo studio dell’economia politica può trovare, sia nel Capitale che in Progresso e povertà, spunti preziosi utili anche nel dibattito attuale.

Le nostre traduzioni sono finanziate interamente da donazioni. Se vi piace quello che scriviamo, siete invitati a contribuire. Trovate le istruzioni su come fare nella pagina Sostieni C4SS: https://c4ss.org/sostieni-c4ss.

Nota

1. Una traduzione italiana è liberamente disponibile qui: http://progressandpovertyinstitute.org/wp-content/uploads/Progresso-E-Poverta.pdf. Quei punti che non sono riuscito ad individuare sono stati tradotti direttamente dall’inglese, NdT.

…o que você tem? Resposta: “Pequenas Zonas Especiais de Liberdade”.

Por Kevin Carson. Artigo original: When You Cross Pinochet With a Cyberpunk Dystopia…, 9 de novembro 2024. Traduzido para o português por Samuel N. Marques. Editado por Volf.

Isto é o que Liz Wolfe, da Reason, chama de “cidades privadas” hondurenhas, oficialmente conhecidas como ZEDEs (Zonas para Desenvolvimento Econômico e Emprego), que foram declaradas ilegais em setembro pela Suprema Corte hondurenha (“Chega de Pequenas Zonas Especiais de Liberdade”, 25 de setembro). A decisão proíbe a criação de novas ZEDEs; seu efeito sobre as existentes, como Próspera, Ciudad Morazán e Zede Orquidea, ainda é desconhecido.

Wolfe descreve essas cidades privadas como “zonas econômicas especiais que ainda são vinculadas à lei criminal, mas capazes de criar seus próprios códigos civis”. E novamente: “elas conseguem definir suas próprias leis e regulamentos e, normalmente, escolhem criar condições mais favoráveis ​​aos negócios com menos impostos”.

A Reason — e mais especificamente Brian Doherty, da Reason — vem promovendo essas “pequenas zonas especiais de liberdade” desde pouco depois que um regime de direita chegou ao poder por meio de um golpe em 2009. Doherty cita um artigo que Bryan Caplan escreveu para a Fundação Bill e Melinda Gates:

“Uma cidade privada começa em terra vazia”, ele disse. “Ela só pode crescer por migração voluntária de trabalhadores e investidores. Se ninguém escolher se mudar, eles não estarão em pior situação do que estariam se a cidade privada nunca tivesse existido.”

Mas essa chamada “terra vazia” merece uma investigação. Honduras, escreve Lauren Carasik na Foreign Policy, como muitos outros lugares no terceiro mundo, há muito tempo é caracterizada por títulos de terra irregulares ou informais, não legalmente registrados ou reconhecidos pelo governo central.

Ortiz diz que residiu na terra da comunidade de Playa Blanca, na Ilha Zacate Grande, na costa oeste de Honduras, por décadas. O problema é que ele não tem um título para ela, o que não lhe deixa nenhum recurso para recorrer. Seu dilema é comum: aproximadamente 80 por cento das terras privadas do país não têm título ou têm título indevido, de acordo com um relatório da USAID de 2011.

Escritores como Hernando de Soto argumentaram que essa falta de títulos legais formais, e da certeza e previsibilidade, da capacidade de proteger legalmente os títulos e entrar em contratos, que acompanham estes problemas, são uma das principais razões para o subdesenvolvimento contínuo. De Soto vê a formalização de títulos de terra informais como um passo importante em direção à prosperidade.

O diabo está nos detalhes. Há duas maneiras de formalizar reivindicações de terras costumeiras ou informais — de baixo para cima e de cima para baixo. Considere, por exemplo, a “reforma agrária” inglesa do século XVII após a Restauração de Carlos II. Como Christopher Hill argumentou, o Parlamento poderia regularizar títulos de baixo para cima, abolindo títulos feudais, taxas e aluguéis e reconhecendo formalmente os cultivadores camponeses como os proprietários legais da terra que ocupavam e trabalhavam. Ou, agindo de cima para baixo, poderia abolir as obrigações feudais das classes proprietárias de terras e os direitos costumeiros de seus locatários camponeses, e transformá-los em proprietários de terras simples, ou seja, proprietários de terras no sentido capitalista moderno — transformando, assim, os cultivadores camponeses em locatários simples, sem direito à terra. Não é de surpreender que o Parlamento — esmagadoramente dominado pela nobreza e pequena nobreza proprietária de terras — tenha escolhido o último caminho. Nas palavras de Christopher Hill, “as posses feudais foram abolidas apenas para cima, não para baixo”.

De forma interessante, o presidente de esquerda Manuel Zelaya — aquele derrubado no golpe de 2009 — tinha, antes de sua derrubada, trabalhado em uma reforma agrária que teria regularizado as reivindicações informais e tradicionais dos camponeses sobre a terra em que estavam trabalhando, e dado a eles um título legal formal. Esse não era o tipo de regularização que a oligarquia fundiária de Honduras — mais do que a da Inglaterra do século XVII — queria.

O presidente Hernandez, que foi levado ao poder pelo golpe que derrubou Zelaya, aprovou o projeto de cidades privadas. Com os ocupantes camponeses da terra cobiçada pelos mercadores-aventureiros das ZEDEs sem posse de nenhum título legal formal, a terra poderia ser tratada como “desocupada”. Carasik continua:

“A Ilha Zacate Grande, onde apenas algumas famílias camponesas têm título de suas terras, é uma janela para entender exatamente como esse processo parece na prática. Embora, sob a lei das ZEDEs, os moradores cujas terras são expropriadas devam ser reembolsados, a maioria das famílias da ilha não tem os documentos legais necessários para dar suporte às reivindicações de indenizações. E sem recursos legais e financeiros, os camponeses de Zacate Grande não conseguem contestar seus despejos ou estabelecer sua posse de longo prazo da terra.”

Então, enquanto os defensores neoliberais das cidades privadas estão nervosos a respeito das “instituições fracas” e a necessidade do “estado de direito”, os promotores predatórios das ZEDEs têm, na verdade, tirado vantagem dessas instituições fracas para saquear os bens comuns para seus próprios fins.

Além disso, enquanto áreas densamente povoadas poderão realizar plebiscitos sobre ser ou não ser incorporadas às ZEDEs, áreas escassamente povoadas, como vilas rurais que fazem fronteira com as ZEDEs, não terão defesa legal contra serem absorvidas por elas.

Outro aspecto das ZEDEs que não passa no teste do cheiro: embora Wolfe diga que as cidades privadas conseguem criar “seus” próprios códigos civis, esses “seus” vem das empresas localizadas na zona; são os “investidores” que conseguem escolher o sistema legal ao qual estarão sujeitos. Embora a grande maioria das pessoas que vivem nessas “cidades privadas” sejam trabalhadores, os donos das empresas — donos do capital — são as únicas fontes de autoridade política que governam a estrutura regulatória e a lei civil.

Então, estamos falando de uma “utopia de livre mercado” autorizada por um regime golpista de direita, construída em terras roubadas de camponeses, com “direitos de propriedade” criados por meio de roubo, e onde a maioria da população vive sob um sistema de leis ditado apenas por seus empregadores. Agora, isso pode soar como “liberdade econômica” para um hoppeano, ou para alguém que acha Snow Crash um mundo ideal. Mas para o resto de nós, soa como outra coisa.

C4SS relies entirely on donations. If you want to see more translations like this, please consider supporting us. Click here to see how

เควิน คาร์สัน. บทความต้นฉบับ: Book Review: Red Moon. 17 ตุลาคม 2025. แปลเป็นภาษาไทยโดย Kin

ผมใส่ Red Moon ของคิม สแตนลีย์ โรบินสัน (Kim Stanley Robinson) ไว้ในรายการ “อยากอ่าน” (to-read) บน Goodreads มานานแล้ว หลักๆ เป็นเพราะผมเป็นแฟนผลงานอื่นๆ ของเขาและชื่อเรื่องก็ฟังแล้วน่าสนใจมากๆ ด้วย เสียดายที่ผมดันผัดผ่อนไปเรื่อยไม่ได้อ่านจริงๆ สักทีเพราะคำโปรยใน Goodreads แทบไม่บอกเลยว่าประเด็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านเชิงระบบ (systemic transition) เป็นแกนหลักของหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน (จริงๆ แล้วเป็นหลักใหญ่ใจความของหนังสือเล่มนี้มากกว่าในเล่ม New York 2140 เสียอีก) แถมยังทำให้ดูเหมือนมันเป็นนิยายสืบสวนเสียอีก

เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 2047 ท่ามกลางความไม่สงบที่ทวีความรุนแรงและวิกฤตความชอบธรรมทั้งในจีนและสหรัฐฯ ในจีน ผู้คนรู้สึกว่าลัทธิสังคมนิยมได้ตายจากไปแล้ว รัฐกลายเป็นเครื่องมือของคณาธิปไตยซึ่งประกอบด้วยมหาเศรษฐีและชนชั้นนำในพรรคที่สืบทอดอำนาจกันมา ส่วนในสหรัฐฯ ผู้คนรู้สึกทำนองเดียวกันว่าประชาธิปไตยแบบผู้แทนได้ตายไปแล้ว และรัฐบาลอเมริกันเป็นทรัพย์สินของมหาเศรษฐีและบรรษัทต่างๆ ตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องสังเกตว่า ระบบการปกครองไม่อาจดำรงอยู่ระยะยาวได้ หากคนส่วนใหญ่ภายใต้การปกครองนั้นๆ เห็นว่ามันขาดความชอบธรรม ระบบของอเมริกาและจีนดำรงอยู่ได้นานก็เพราะเหตุนี้เอง แต่ทั้งรัฐบาลสหรัฐฯ และสาธารณรัฐประชาชนจีนต่างก็ถูกเขย่าด้วยการลุกฮือของมวลชนครั้งใหญ่ที่สุด และเผชิญภัยคุกคามต่อระเบียบรัฐธรรมนูญขั้นพื้นฐานอย่างไม่เคยมีมาก่อน เพราะสาธารณชนมองว่าพวกเขาสูญเสียอาณัติสวรรค์ (Mandate of Heaven)

ในสหรัฐฯ สหภาพเจ้าของบ้าน (Householder’s Union) ที่มีลักษณะคล้ายกับในหนังสือ New York 2140 แต่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหนึ่งศตวรรษ เติบโตจนมีสมาชิกถึง 200 ล้านคน สมาชิกหลายคนหรืออาจจะส่วนใหญ่กำลังร่วมกันหยุดจ่ายค่าเช่า ค่าจำนอง หนี้สิน และภาษีให้กับรัฐบาล ในทั้งสหรัฐฯ และจีน กลุ่มผู้คัดค้านกำลังถอนเงินออกจากธนาคารเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้เกิดการแตกตื่นถอนเงิน ความเสี่ยงล้มละลาย และแนวโน้มการถูกทำให้เป็นของรัฐในทันทีในฝั่งสหรัฐฯ พวกเขาเหล่านี้นำเงินไปใส่ในสกุลเงินคริปโตที่ชื่อ “carboncoin” ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากการกำจัด CO₂ ออกจากบรรยากาศด้วยกระบวนการที่พิสูจน์ได้ และสามารถใช้ซื้อได้เฉพาะสินค้าจำเป็นที่ผลิตอย่างยั่งยืนเท่านั้น

การที่ผู้สนับสนุนสกุลเงินใหม่นี้มีจำนวนหลายล้านคน ทั้งยังเรียกร้อง “การกำกับดูแลด้วยบล็อกเชน” (blockchain governance) ยิ่งทำให้ผู้มีอำนาจในทุกที่รู้สึกกังวลมากขึ้น

“คุณเข้าใจแนวคิดการกำกับดูแลด้วยบล็อกเชนไหม?” ถ้า ฉู (Ta Shu) ถามจอห์น เซมเพิล

จอห์นยักไหล่ “ผมคิดว่าแนวคิดคือ ถ้าทุกคนมีอุปกรณ์ผูกข้อมือและเชื่อมต่อคลาวด์ได้ ทุกคนก็จะสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลระดับโลก (global governance) รูปแบบหนึ่งซึ่งทุกการกระทำไม่ว่าจะด้านกฎหมายหรือการเงินจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐาน ได้รับการจดบันทึก และมีความปลอดภัยอย่างเป็นสาธารณะในทุกๆ ขั้นตอน เป็นแบบนี้กับกฎหมายทุกๆ ฉบับ”

* * *

การกำกับดูแลด้วยบล็อกเชนคือประชาธิปไตยทางตรงที่มีอัลกอริทึมเป็นผู้ช่วย หรือเป็นรัฐบาลตัวแทนซึ่งตัวแทนบางส่วนทำงานในรูปแบบของอัลกอริทึม

ในสหรัฐฯ ช่วงไคลแมกซ์ของเรื่อง การชุมนุมกระจายทั่วประเทศ วอชิงตัน ดี.ซี. ที่เดียวมีผู้ชุมนุมถึงสี่ล้านคน ส่วนในจีน พื้นที่ปักกิ่งทั้งภูมิภาคถูกปิดตายโดยผู้คนหลายสิบล้านคน แทบทุกคนที่อยู่ในระยะเดินถึงเมืองหลวงต่างหลั่งไหลเข้ามา รัฐจึงตกอยู่ในภาวะเป็นอัมพาต ทำได้เพียงรอให้ผู้ชุมนุมอ่อนล้าหรือล่าถอยไปเอง

ตัวละครหลักในมุมมองของเรื่องคือ ฉาน ฉี (Chan Qi) หรืออาจพูดให้ถูกคือ เฟรด เฟรเดอริกส์ เพื่อนร่วมทางของเธอ ซึ่งบทบาทสำคัญคือทำหน้าที่สังเกตการณ์เธอแทนผู้อ่าน ฉานเป็น “เจ้าหญิงของพรรค” (Party princess) ลูกสาวนอกคอกของสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมือง (Politburo) ผู้ชิงตำแหน่งสืบทอดอำนาจจากผู้นำคนปัจจุบัน เธอยังเป็นผู้นำลับที่สำคัญที่สุดของขบวนการผู้เห็นต่างในจีน ซึ่งมักถูกเอ่ยถึงในชื่อกลุ่มซ้ายใหม่ (New Left) ฐานสนับสนุนหลักของพวกเขาคือ “กลุ่มพันล้านคน” (the billion) หรือแรงงานอพยพจากชนบทที่อาศัยและทำงานในเมืองอย่างผิดกฎหมาย หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สามไร้” (three withouts) อุดมการณ์ของกลุ่มซ้ายใหม่คือคอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้ายที่ผสมผสานนีโอเหมาอิสม์กับประชาธิปไตยเสรีนิยม เป้าหมายของพวกเขาคือทำให้พรรคและรัฐเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงดังที่จินตนาการถึงในอดีต เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการสังคมนิยมแบบเท่าเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชนชั้นยากไร้ และแทนที่การปกครองตามอำเภอใจด้วยหลักนิติรัฐและหลักประกันกระบวนการที่แท้จริง เช่นเดียวกับสหภาพเจ้าของบ้านในสหรัฐฯ กลุ่มซ้ายใหม่ต้องการจัดระเบียบกรอบเศรษฐกิจและการเมืองแบบนีโอเหมาอิสม์บนฐานของสกุลเงินคาร์บอนคอยน์และการกำกับดูแลด้วยบล็อกเชน

เช่นเดียวกับตัวละครเอกของโรบินสันในผลงานอย่าง Shaft ไปจนถึง Gorky Park ฉานและเฟรเดอริกส์ใช้เวลาทั้งเรื่องหลบๆ ซ่อนๆ ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งบนโลกและบนดวงจันทร์ หลบหนีศัตรูที่ไม่รู้ตัวตน ในเกมการต่อสู้ของกลุ่มอำนาจที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร โดยได้รับความช่วยเหลือจากบรรดามิตรสหายซึ่งแรงจูงใจที่แท้จริงก็ไม่ชัดเจน

ภายในรัฐบาลพรรคเดียวของจีนเต็มไปด้วยเขาวงกตแบบไบแซนไทน์ของก๊กการเมืองต่างๆ ตั้งแต่สมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองที่ต่างช่วงชิงตำแหน่งสืบทอดอำนาจ ไปจนถึงหน่วยความมั่นคงและข่าวกรองนอกลู่นอกทาง และกลุ่มแตกแถวภายในแต่ละหน่วยที่ปฏิบัติการเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองตามอำเภอใจ รัฐสอดแนมของจีนเองก็แตกเป็นเสี่ยงๆ ราวกับในบอลข่าน อำนาจของรัฐไม่ปะติดปะต่อ ขาดความสมบูรณ์ และการประสานงานหรือรวบรวมข้อมูลระหว่างหน่วยก็ย่ำแย่ กลุ่มตัวร้ายหลักที่ไล่ล่าฉานกับเฟรเดอริกส์คือ “หงส์ทวน” (Red Spear) กลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงในหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งจับมือกับสมาชิกสายอนุรักษนิยมที่สุดของคณะกรรมการประจำกรมการเมืองที่กำลังแย่งชิงอำนาจกันอยู่

ขณะเดียวกัน ฉานกับเฟรเดอริกส์ก็ได้รับความช่วยเหลือจากกองกำลังพันธมิตร ตั้งแต่ผู้ท้าชิงตำแหน่งสืบทอดอำนาจรายอื่นๆ ในคณะกรรมการประจำกรมการเมืองและเครือข่ายของพวกเขาภายในหน่วยงานรัฐต่างๆ ไปจนถึงผู้เล่นอิสระบนดวงจันทร์ และกลุ่มแตกแถวในกลไกความมั่นคงของสหรัฐฯ

ไคลแมกซ์ของเรื่องว่าด้วยจุดศูนย์กลางสำคัญสองจุดในพายุการเมืองจีนคือ ฉาน ฉี ผู้นำขบวนการต่อต้านมวลชน และเผิง หลิง (Peng Ling) สมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองสายก้าวหน้า ผู้กำลังชิงตำแหน่งเลขาธิการและประธานพรรคหญิงคนแรก และมีท่าทีเห็นอกเห็นใจเป้าหมายของขบวนการต่อต้านอยู่พอสมควร

เรื่องราวส่วนใหญ่ว่าด้วยการที่เผิงช่วยเหลือฉานจากระยะไกล ผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่ฝังตัวอยู่ในกลไกระบอบราชการต่างๆ ทั้งบนโลกและบนดวงจันทร์ เธอให้กองกำลังฝ่ายความมั่นคงที่ภักดีต่อเธอช่วยคุ้มครองฉานและเฟรเดอริกส์ หรือไม่ก็ให้พันธมิตรท้องถิ่นช่วยปล่อยตัวทั้งสองคนจากการจับกุมของฝ่ายความมั่นคงที่ทำงานร่วมกับกลุ่มทวนแดง แต่ความช่วยเหลือเหล่านี้กระจัดกระจายและประสานงานกันได้ไม่ค่อยดีนัก

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้กลุ่มพลังหลวมๆ นี้รวมตัวกันได้คือ “ลิตเติลอายบอลล์” (Little Eyeball) ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) ที่ถูกโปรแกรมโดยนักวิเคราะห์ข่าวกรองนิรนามผู้เห็นอกเห็นใจฉาน ฉี และกลุ่มต่อต้าน เมื่อนักวิเคราะห์คนนั้นถูกจับกุม ลิตเติลอายบอลล์ก็เริ่มปฏิบัติการอย่างอิสระตามคำสั่งที่โปรแกรมไว้ล่วงหน้า มันลอบแทรกซึมเข้าไปในโครงสร้างข้อมูลของรัฐบาลพรรคเดียวของจีนทั้งระบบเพื่อค้นหาวิธีช่วยเหลือขบวนการต่อต้านด้วยตัวเอง มันส่งข้อความเป็นพันๆ ฉบับไปยังบุคลากรในพรรค รัฐ และขบวนการต่อต้าน เพื่อพยายามประสานการเคลื่อนไหวและผลักดันให้มุ่งสู่ทิศทางที่ประสบความสำเร็จ

ในขณะเหตุการณ์ทั้งหมดนี้กำลังเกิดขึ้น เผิง หลิงก็ได้รับเลือกเป็นประธานและเลขาธิการพรรค รวมถึงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทหาร บิดาของฉาน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นพันธมิตรของเผิงมานานแล้ว ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยความช่วยเหลือของลิตเติลอายบอลล์ เผิงจึงสามารถติดต่อฉานซึ่งกำลังหลบซ่อนหลังรอดพ้นจากความพยายามลอบสังหารโดยกลุ่มทวนแดงบนรถโรเวอร์บนดวงจันทร์ เผิงชักชวนให้ฉาน ฉี ให้ความร่วมมือและช่วยทำให้ขบวนการต่อต้านสงบลงแลกกับคำมั่นสัญญาว่าจะเดินหน้าปฏิรูป ฉานยอมตกลงและส่งข้อความออกไปว่า “พวกเรา นี่คือฉาน ฉี พวกเราต่อสู้กันมาได้ดีมาก หลังจากนี้ปล่อยให้ผู้นำชุดใหม่เดินหน้าปฏิรูปกันต่อไป ช่วยกันจับตา ดูให้แน่ว่าผู้นำชุดใหม่จะเป็นตัวแทนของเราได้จริงๆ ช่วยกันจับตา!” สถานการณ์นี้คล้ายกับกรณีที่วัต ไทเลอร์ (Wat Tyler) เจรจาต่อรองกับริชาร์ดที่สอง เพียงแต่คราวนี้ริชาร์ดกลับเห็นอกเห็นใจกลุ่มกบฏและเจรจาด้วยความสุจริตใจ

เมื่อเดินทางมาถึงตอนจบ ฉาน ฉี ซึ่งยังคงหนีการไล่ล่าของกลุ่มทวนแดงที่เหลือรอดและออกล้างแค้น ได้รับข่าวว่าเผิงได้ประกาศปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เช่น รื้อฟื้นนโยบาย “ชามข้าวเหล็ก” (Iron Rice Bowl – อันได้แก่ การรับประกันการจ้างงาน ค่าครองชีพและสวัสดิการอื่นๆ ที่เคยมีก่อนยุคการปฏิรูปของเติ้งเสี่ยวผิง) ทว่ากลับถอยหลังในด้านของการปฏิรูปการเมือง เช่น หลักนิติรัฐ และการรื้อทำลายรัฐสอดแนม ในขณะเดียวกัน สหภาพเจ้าของบ้านได้ขยายตัวไปในระดับโลก โดยมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นถึงสี่พันล้านคน และได้ออกเงินอุดหนุนคาร์บอนคอยน์ให้กับสมาชิกทุกคน

ผมสนุกกับคำอธิบายเกี่ยวกับขบวนการต่อต้านในจีนและในอเมริกาในเรื่องนี้มากพอๆ กับคำอธิบายเกี่ยวกับขบวนการต่อต้านอเมริกันในเรื่อง New York 2140 และรัฐดาวอังคารแบบกระจายศูนย์และแทบไม่เป็นรัฐในไตรภาคดาวอังคาร (Mars Trilogy) หลังได้รับเอกราชแล้ว รัฐดาวอังคารในหนังสือชุดหลังมีลักษณะคล้ายสหพันธรัฐคอมมูนระดับโลก เป็นประชาธิปไตยทางตรง และมีความเป็นนครรัฐ เป้าหมายแห่งความเสมอภาคระดับพื้นฐานของรัฐได้รับการสอดแทรกเข้าไปในกฎเกณฑ์ด้านทรัพย์สินไว้ตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ต้องรอให้เกิดขึ้นจากการกำกับดูแลของรัฐ เช่น ที่ดินถือเป็นสมบัติร่วมดูแลของสังคม (social commons) และแรงงานถือเป็นเจ้าของวิสาหกิจต่างๆ โดยอัตโนมัติ ที่จริงรัฐในเรื่องนั้นเป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มสนับสนุนมากกว่าจะเป็นรัฐ เพราะมันแทบไม่มีกลไกกำกับดูแลเชิงบวกใดๆ เลย กิจกรรมของรัฐแทบทั้งหมดเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎเกณฑ์ด้านทรัพย์สินในเชิงกฎหมายและการันตีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเท่านั้น โรบินสันเขียนอะไรพวกนี้ได้ดีมาก

บทเรียนจากเรื่อง Red Moon สำหรับชาวอนาธิปัตย์ทั้งหลายก็คือ รัฐสามารถถูกกดดันให้เปลี่ยนแปลงจากล่างขึ้นบนได้ แต่เราไว้ใจรัฐไม่ได้เป็นอันขาด เราควรใช้ความได้เปรียบจากการปฏิรูปที่รัฐยอมให้เกิดขึ้นและต่อยอดจากจุดนั้น แต่ต้องกดดันมันจากเบื้องล่างต่อไปด้วย และเราควรลงมือสร้างสังคมที่ต้องการนอกกรอบของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาต สำคัญที่สุดก็คือ “การปฏิวัติ” ไม่ใช่เหตุการณ์ แต่เป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุด.

C4SS relies entirely on donations. If you want to see more translations like this, please consider supporting us. Click here to see how

By abc. Original article: History of Egoist Anarchism, published on November 30, 2022. Translated into Burmese by Hein Htet Kyaw.

“အတ္တဝါဒီ” ဟူသော ဝေါဟာရသည် ဒဿနိကဗေဒ၊ လူမှုရေးတွေးခေါ်မှုသမိုင်းအပြင် နိုင်ငံရေးအယူဝါဒများတွင်ပါ မကြာခဏ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင်၊ အတ္တဝါဒ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုများနည်းတူ ကွဲပြားမှုများနှင့် ရှင်းလင်းချက်များစွာ ရှိနေပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အတော်လေး ကွဲလွဲလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အတ္တဝါဒအကြောင်း လေ့လာဖတ်ရှုသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့ ပြောဆိုနေသည့် အတ္တဝါဒ အမျိုးအစားကို ခွဲခြားသိမြင်ရန် အရေးကြီးပေသည်။ အတ္တဝါဒီ ဒဿနိကဗေဒသည် ယေဘူယျအားဖြင့် မိမိကိုယ် (ဆိုလိုသည်မှာ ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားများ) သည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ အဓိကရင်းမြစ် ဖြစ်သည်ဟု ယူဆသည့် မည်သည့် အတွေးအခေါ်ကျောင်းတော် အယူအဆကိုမဆို ရည်ညွှန်းပြီး၊ လူမှုရေးစံနှုန်းများ သို့မဟုတ် အခြားအခြေခံမူများကဲ့သို့သော ပြင်ပအချက်များကို ပယ်ချကာ အစားထိုးပါသည်။ ရလဒ်အားဖြင့်၊ အတ္တဝါဒီ မင်းမဲ့ဝါဒီများ၏ တွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာကျောင်းများသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လွတ်မြောက်မှုနှင့် မည်သူမည်ဝါ၏ လက်အောက်ငယ်သား မဟုတ်ခြင်းကို အလေးပေးလေ့ရှိပါသည်။ ၎င်းမှာ လူတစ်ဦးချင်းစီသည် မည်သည့်အရာကိုမျှ စွန့်လွှတ် ပေးဆပ်ခြင်း မရှိဘဲ သို့မဟုတ် တစ်ဖက်သားကို စွန့်လွှတ် ပေးဆပ်စေခြင်း မရှိဘဲ၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား အသီးသီးကို ဖော်ဆောင်နိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။

အတ္တဝါဒသည် လူသားတစ်ဦးစီသည် မိမိဘာသာ အဆုံးအမနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာ၏ တစ်ခုတည်းသော အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်ဟူသော အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ အယူအဆ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူတစ်ဦးချင်းစီသည် အခြားအရာအားလုံးထက် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားနှင့် မိမိကိုယ်ကို ပြည့်စုံအောင် မြှင့်တင်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ လူတစ်ဦးစီ၏ ဆန္ဒများနှင့် အကျိုးစီးပွားများသည် ထူးခြားသောကြောင့် အတ္တဝါဒသည် တစ်သီးပုဂ္ဂလဝါဒ နှင့် ရောထွေးနေတတ်သည်။ သို့သော် တစ်သီးပုဂ္ဂလဝါဒနှင့်မတူဘဲ၊ အတ္တဝါဒသည် တစ်ဦးချင်းအပေါ် စုပေါင်းမှု၏ ဦးစားပေးမှုကို မြှင့်တင်ခြင်း မရှိပေ။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ အတ္တဝါဒသည် စုပေါင်းအဖွဲ့ကို လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့် လွတ်လပ်မှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တို့သည် တရားမျှတပြီး သာတူညီမျှသော လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဆိုသော အယူအဆကိုပင် ဆန့်ကျင်သည်။ သို့ရာတွင်၊ အတ္တဝါဒသည် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်ကို ဗဟိုပြုခြင်း နှင့် အဓိပ္ပာယ်တူခြင်းမဟုတ်သလို အခြားသူများအား နစ်နာစေပြီး မိမိစိတ်တိုင်းကျ လုပ်ချင်သမျှကို ပြုမူစေသည့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်လည်း မဟုတ်ပေ။ ယင်းအစား၊ အတ္တဝါဒသည် လူတစ်ဦးစီသည် ၎င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားနှင့်အညီသာ ပြုမူကြပြီး၊ လူတစ်ဦးစီ၏ လုပ်ရပ်များသည် အခြားတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားနှင့် မလျော်ညီနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြသည့် ဝေါဟာရဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် အတ္တဝါဒသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းက ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မကြာခဏ သတ်မှတ်ပေးလေ့ရှိသည့် “ကျွန်ုပ်တို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်” ဟူသော မိရိုးဖလာအယူအဆကို အမှန်တကယ် တုန်လှုပ်စေပါသည်။ ၎င်းသည် တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့် မည်သို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရမည်ကို စတင်နားလည်ရန် နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အတ္တဝါဒသည် ရှေးခေတ် ဂရိ-ရောမခေတ် ကတည်းက တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ရှေးယခင်က ၎င်းတို့၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဝါဒနှင့် ရုပ်ဝါဒီအတွေးအခေါ်တို့ကြောင့် လူသိများသော ခိုင်နစ် နှင့် စတိုးအစ် တို့သည် အတ္တဆန်သော သဘောထားများကို ပြသလေ့ရှိသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေထိုင်ခြင်းကြောင့် လူသိများသော ဒဿနပညာရှင် ဒိုင်အိုဂျီးနီးစ် နှင့် စတိုးအစ် အယူအဆကို အနည်းငယ်မျှဖြင့် ကျေနပ်နေအောင် စတင်ခဲ့သော ဇီနို တို့ကို ဥပမာယူနိုင်ပါသည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းက သာမန်ဟု ဆိုသည့်အရာကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပြီး အလွန်အခြေခံကျသော ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဒိုင်အိုဂျီးနီးစ်သည် သြဇာကြီးသော အုပ်စိုးရှင်ကြီး အယ်လက်ဇန္ဒား-သ-ဂရိတ် ကိုပင် လူမှုရေး အဆင့်အတန်းများကို မေ့ထားပြီး ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှ ဘဝကို ပိုမိုနေထိုင်သင့်ကြောင်း ပြောပြခဲ့သေးသည်။

ဂျာမန်ဒဿနပညာရှင် မက်စ် စတီနာ ရေးသားခဲ့သော တစ်ဆူတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ၎င်း၏ဝိသေသ သဘော အမည်ရှိ ကျမ်းစာအုပ်သည် အတ္တဝါဒ ဒဿနိကသမိုင်းတွင် အရေးကြီးဆုံး လက်ရာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရပါသည်။ စတီနာ၏ အတ္တဝါဒအပေါ်တွင် အင်မနျူရယ် ကန့် နှင့် ဂျာမန် နာမ်ဝါဒ တို့၏ သက်ရောက်မှု လွှမ်းမိုးမှုသည် အလွန်ကြီးမားခဲ့ပြီး၊ ကန့်၏ အဆိုအရ ကိုယ်ကျင့်တရားသည် လူ့သဘာဝ၏ အခြေခံအကျဆုံး အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ကန့်၏ အယူအဆအရ လူတိုင်းတွင် ကိုယ်တိုင် ပြုမူလုပ်ဆောင်မှုတို့အပေါ် ဦးတည်ညွှန်ပြပေးသော “ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မြေပုံ” တစ်ခုစီ ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။

ကန့်၏အဆိုအရ “အမျိုးအစားခွဲခြား၍မရသော မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမည့် အမိန့်” ဆိုသည်မှာ လူ့သဘာဝအတွင်းတွင် ပါဝင်သော သဘောတရားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ လူများသည် မည်သို့ ပြုမူသင့်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ဦးတည်ချက်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် စတိုင်နာ သည် ကန့်သည် လူ့သဘာဝကို မှားယွင်းစွာ နားလည်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ သူက ကန့်၏ သက်ဆိုင်ရာ သဘောတရားများသည် စိတ်ကူးယဉ် အတွေးအခေါ်များသာဖြစ်ပြီး၊ လူများကို လွတ်လပ်စွာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရန် တားမြစ်သော “စွဲလမ်းစရာ ပုံရိပ်များ” ဟု ခေါ်ဝေါ်ပါသည်။ စတီနာ၏ အဆိုအရ ကန့်၏ စည်းကမ်းသည် လူများကို လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ မူဝါဒနှင့် သဘောတရားများကို လိုက်နာရန်သာ တိုက်တွန်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် စတီနာသည် ကန့်၏ သဘောတရားများနှင့် လူ့သဘာဝမှ မပေါ်ပေါက်သော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန် တိုက်တွန်းသော သီအိုရီများအားလုံးကို ငြင်းပယ်ပါသည်။ သူက လူတိုင်းသည် ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအပေါ် အခြေခံ၍ လှုပ်ရှားသင့်ကြောင်း၊ တစ်ဦး၏ လှုပ်ရှားမှုသည် အခြားသူများအတွက် တာဝန်မရှိကြောင်း ဆိုပါသည်။

စတီနာ၏ လူ့သဘာဝအမြင်ကို ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြရန်ဆိုလျှင်၊ သူသည် Self ကို တကယ်ရှိသော ကိုယ်တိုင်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ရှုမြင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သူက “တစ်ဆူတည်း” ဟုခေါ်သော အယူအဆတစ်ခုကို ထပ်မံထည့်သွင်းသည်။ ၎င်းသည် လူတိုင်းသည် မတူညီကြောင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးများနှင့် အတွေ့အကြုံများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ စတီနာ၏ အယူအဆသည် “လူသား > ကိုယ်တိုင် > တစ်ဆူတည်း” ဟု ပြောင်းလဲသွားပြီး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အစိတ်အပိုင်းမှ ထွက်ခွာသည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို ပြသပါသည်။ သူ၏ သဘောတရားအတွင်း “ကိုယ်တိုင်” သည် လူ့သဘာဝကို ကိုယ်စားပြုသော်လည်း၊ “တစ်ဆူတည်း” ဖြစ်တည်မှု သည် ကိုယ်တိုင်ကို လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ထူးခြားမှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းကြောင်းကို ပြသပါသည်။ စတီနာအဆိုအရ ကိုယ်တိုင်နှင့် တစ်ဆူတည်းတို့သည် “လူသားမဟုတ်သောအရာ” ဟုခေါ်သော အရာ၏ နှစ်ဖက်အဖြစ် တည်ရှိပါသည်။ “တစ်ဆူတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်” ဟုခေါ်သော အတ္တဆန်သူ နှင့် ထူးခြားသူ သည် အခြားသူများ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် “လူသားမျိုးနွယ်” (humanity) ဟုခေါ်သော အထွေထွေအယူအဆများကို ဆန့်ကျင်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကို သတ်မှတ်ပါသည်။ စတီနာသည် “လူ” သို့မဟုတ် “လူသားမျိုးနွယ်” ကဲ့သို့သော အထွေထွေအယူအဆများကို မယုံကြည်ပါ။ သူက တကယ်ရှိပြီး သိနိုင်သော အရာမှာ တစ်ဦးချင်းစီသာ ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါသည်။ လူတိုင်းသည် ထူးခြားပြီး တစ်ဦးတည်းသာရှိပါသည်။ ထူးခြားသော ကိုယ်တိုင်မှအပ အပြင်တွင်ရှိသော ဥပဒေ၊ ယုံကြည်ချက် သို့မဟုတ် သဘောတရားများအပေါ် တာဝန်မရှိကြောင်း စတီနာက ဆိုသည်။ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လာနိုင်ပါက၊ ကိုယ့်ကို ဖိနှိပ်နေသော အရာများစွာမှ လွတ်မြောက်နိုင်ကြောင်း သူက ယုံကြည်ပါသည်။ သူက “တစ်ဆူတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်” (the “one”) နှင့် “တစ်ဦးချင်းစီ” (the “individual” – အဖွဲ့အစည်း၏ အစိတ်အပိုင်း) အကြား ကန့်သတ်ချက်ရှိကြောင်း ပြသသည်။ သူသည် နိုင်ငံနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ငြင်းပယ်ပါသည်။ သူက နိုင်ငံသည် အမြဲတမ်း အဖွဲ့အစည်းကို ထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ထက် ဦးစားပေးသည်ဟု ယုံကြည်ပြီး၊ ၎င်းသည် တစ်ဦးချင်းစီကို ဖိနှိပ်ခြင်းဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အတ္တဝါဒီနှင့် နိုင်ငံအကြား တိုက်ခိုက်မှုသည် ရှောင်လွှဲ၍မရကြောင်း၊ မင်းမဲ့ဝါဒီနှင့် နိုင်ငံအကြား လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ခိုက်မှုကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ကြောင်း သူက ဆိုပါသည်။ သို့သော်လည်း၊ လွတ်လပ်ရေးကို သက်တမ်းရှည် အယူအဆတစ်ခုအဖြစ် မြှင့်တင်ပါက၊ ၎င်းသည် ထပ်မံသော ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း၊ လူများကို လွတ်လပ်ရေး၏ သာသနာပြု သို့မဟုတ် စစ်သားအဖြစ် ပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်း သူက သတိပေးပါသည်။

စတီနာ၏ အတ္တဝါဒီ မင်းမဲ့ဝါဒ သည် ၁၉ ရာစုအတွင်း အလွန်အကျွံ သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့ပါသည်။ သူသည် သာမန်ရွက်ကြမ်းရေကျို မင်းမဲ့ဝါဒီ မဟုတ်သော်ငြားလည်း၊ နိုင်ငံနှင့် ငွေကြေးစနစ်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း၊ အဆင့်အတန်းမရှိသော လူမှုဖွဲ့စည်းမှုကို ထောက်ခံခြင်း ကဲ့သို့သော ခေတ်သစ် မင်းမဲ့ဝါဒ၏ အဓိကအယူအဆများကို ပထမဦးဆုံး ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် အဓိကအတွေးရှင်တစ်ဦးအဖြစ် ရှုမြင်ကြပါသည်။ သူ၏ အကျော်ကြားဆုံးစာအုပ်ဖြစ်သော “အတ္တနှင့် ၎င်း၏ဝိသေသသဘော” သည် အတ္တဝါဒနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလဝါဒ ကို လေ့လာထားပြီး၊ ရိုးရာစီးပွားရေးစနစ်များသည် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်အပေါ် မူတည်ကြောင်းကို ဝေဖန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စတီနာ၏ အယူအဆများသည် လက်ဝဲလူ့အဖွဲ့အစည်း သဘောတရားများမှ ထွက်ခွာသွားသည့် မင်းမဲ့ဝါဒအသစ်များကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် အရေးပါသော သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့ပါသည်။

အခြားသော တစ်သီးပုဂ္ဂလ မင်းမဲ့ဝါဒီများသည်လည်း အတ္တဝါဒီ အယူအဆများကို လိုက်နာကျင့်သုံးကြပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမေရိကန် မင်းမဲ့ဝါဒီ ဘင်ဂျမင်တာကာ သည် အတ္တဝါဒီ မင်းမဲ့ဝါဒ ကို ယုံကြည်ပါသည်။ သူက တစ်ဦးချင်းစီအပြင်တွင် တည်ရှိသော “ပိုမိုကြီးမြတ်သည့် ကိုယ်တိုင်” ဟူသည့် အယူအဆကို ငြင်းပယ်ပြီး၊ ထို “ပိုမိုကြီးမြတ်သည့် ကိုယ်တိုင်” သည် ကိုယ်တိုင်၏ အပြည့်အစုံသာ ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါသည်။ သူသည် မိမိကိုယ်ကို အနစ်နာခံခြင်းကို မယုံကြည်ဘဲ၊ လူတိုင်းသည် ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအပေါ် အခြေခံ၍ လှုပ်ရှားသင့်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ တာကာသည် ဤအယူအဆကို မင်းမဲ့ဝါဒတွင် အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် လူများကို ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုကို တိုးချဲ့ရန် ကူညီသည်ဟု ဆိုပါသည်။ စတိုင်နာ ကဲ့သို့ပင် တာကာသည် ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအတွက် အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းသည် တကယ်သော ပျော်ရွှင်မှု ရရှိရန် တစ်ခုတည်းသော လမ်းကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်သည်။ သူကလည်း မင်းမဲ့ဝါဒသည် လူများကို ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များကို ပိုမိုလွတ်လပ်စွာ လိုက်နာနိုင်စေကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။

အတ္တဝါဒ သဘောတရားများသည် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် တည်ရှိနေခဲ့သော်လည်း၊ ပထမဆုံး မင်းမဲ့လှုပ်ရှားမှုသည် ၁၉ ရာစုတွင်မှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် မီခါအီလ် ဘာကူနင် အပါအဝင် မင်းမဲ့ အတွေးရှင်များစွာသည် “စုပေါင်းဝါဒ” ဟုခေါ်သော လူမှု-နိုင်ငံရေး သီအိုရီတစ်ခုကို ထောက်ခံခဲ့ကြရာ၊ ၎င်းသည် အတ္တဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်။ စုပေါင်းဝါဒတွင် သတ်မှတ်ထားသော အဓိပ္ပာယ်တစ်ခု မရှိသော်လည်း၊ ထုံးစံအားဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုကို အဖွဲ့အစည်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းကို ထောက်ခံသော အတွေးအခေါ်များကို ဆိုလိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ငွေကြေးဝါဒကို ဆန့်ကျင်သော သီအိုရီတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ “ပထမအင်တာနေရှင်နယ်” ပြီးနောက်တွင် စုပေါင်းဝါဒီ အတွေးအခေါ်များသည် မင်းမဲ့လှုပ်ရှားမှုအတွင်း ထင်ရှားလာခဲ့ပြီး၊ မီခါအီလ် ဘာကူနင် ကဲ့သို့သောသူများက ထောက်ခံခဲ့သည်။ ဘာကူနင်သည် သူ၏ သီအိုရီကို “မင်းမဲ့ဝါဒီ” ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သူ ပထမဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များထဲမှ တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ဘာကူနင်၏ စုပေါင်းဝါဒသည် နိုင်ငံအပါအဝင် အဆင့်အတန်း အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကို ဖျက်သိမ်းရန် တိုက်တွန်းသော လူမှု-နိုင်ငံရေး သီအိုရီတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

၎င်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ၁၉ ရာစုအတွင်း အတ္တပဓာန မင်းမဲ့ဝါဒကို ထောက်ခံသော အဓိက အတွေးရှင်များမှာ ဘင်ဂျမင်တာကာ နှင့် သူ၏ မိတ်ဆွေများကဲ့သို့သော အမေရိကန်များ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် “ပေါင်းစည်းမှုဝါဒ” ဟုခေါ်သော သီအိုရီတစ်ခုကို ထောက်ခံကြသည်။ ၎င်းသည် လူများသည် ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်၍ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖန်တီးရန်အတွက် အခြားသူများနှင့် လွတ်လပ်စွာ ပူးပေါင်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

ခေတ်သစ် အတွေးရှင်အချို့သည် အတ္တပဓာန မင်းမဲ့ဝါဒ၏ အယူအဆကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး သီအိုရီသစ်တစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြင်သစ်အတွေးရှင် ဂျီလ် ဒယ်လူဇ် ၏ အလုပ်များအပေါ် အခြေခံ၍ “စိတ်ဝေဒနာ မင်းမဲ့ဝါဒ” ဟုခေါ်သော မင်းမဲ့သီအိုရီတစ်ခုကို ခေတ်သစ်အတွေးရှင်အချို့က တင်ပြကြသည်။ ၎င်းသည် စတိုင်နာ နှင့် ပြင်သစ် တစ်သီးပုဂ္ဂလ မင်းမဲ့ဝါဒီများ၏ အလုပ်များမှ ရယူထားသည်။ “စိတ်ဝေဒနာ မင်းမဲ့ဝါဒ” သည် “လူမျိုး-ဘာသာစကား ဆန့်ကျင်ရေး” မင်းမဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကြိုတင်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းအယူအဆကို ငြင်းပယ်ကာ၊ လူများသည် အမြဲပြောင်းလဲနိုင်သော နည်းလမ်းဖြင့် အသက်မွေးသော “လည်ပတ်သွားလာသူ” လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တိုက်တွန်းသည်။ အတ္တဝါဒ မင်းမဲ့ဝါဒီများကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းသည် လူမှုဖြစ်စဉ်အားလုံးကို တစ်ဦးချင်းစီ၏ လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။

သမိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ခေတ်သစ် အတွေးအခေါ် ကျောင်းတော်များစွာကို အတ္တပဓာန မင်းမဲ့ဝါဒ၏ ကျယ်ပြန့်သော အမျိုးအစားအောက်တွင် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤအမျိုးအစားသည် တစ်ဦးချင်းစီအပေါ် အခြေခံသော မင်းမဲ့ဝါဒ ဖြစ်သော်လည်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားကိုသာ ဦးစားပေးမှသာ တိုးတက်မည်ဟု ယုံကြည်သော အနုပညာဆန်သော မျှော်မှန်းချက် မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် တစ်ဦးချင်းစီကို သဘောတရားနှင့် လှုပ်ရှားမှု၏ အဓိက အရင်းအမြစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး၊ လူမှုသဘောတရားများကို အနည်းငယ်သာ ဦးစားပေးပါသည်။ စတိုင်နာ မတိုင်မီအချိန်အထိ နိုင်ငံရေးသီအိုရီများက နိုင်ငံနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြင်ပမှ ဖိနှိပ်သောအရာအဖြစ် ရှုမြင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် စတီနာ၏ အဆိုအရ၊ ၎င်းတို့သည် လူ့စိတ်အတွင်းမှ ဦးတည်ချက်ဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။ စတီနာ၏အမြင်အရ၊ Self (ကိုယ်တိုင်) သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူ့သဘာဝကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေအတွင်း စတီနာ၏ အဆိုအရ၊ ခေတ်သစ်လူ့အဓိပ္ပာယ်သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်တိုင် ဖိနှိပ်သောအရာအဖြစ် ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် စတီနာသည် ခေတ်သစ်လူ့အဓိပ္ပာယ်မှ ရှောင်ကြဉ်ပြီး၊ သူ၏ သီအိုရီ၏ အခြေခံအယူအဆဖြစ်သော Self ကို “လူသားမဟုတ်သောအရာ” (non-human) အတွက် အခြေခံအချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ ၎င်းသည် လူ့သီအိုရီနှင့် နိုင်ငံရေးသီအိုရီအတွင်း လူ့အဓိပ္ပာယ်အသစ်တစ်ခုအဖြစ် တင်ပြပါသည်။ ထိုအတွင်းတွင် ထူးခြားမှု (Uniqueness) သည် လူမှ လူသားမဟုတ်သောအရာသို့ ပြောင်းလဲသည့် လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ပြည့်စုံလာမည် ဖြစ်ပါသည်။

C4SS relies entirely on donations. If you want to see more translations like this, please consider supporting us. Click here to see how