Oleh: Conner Martinez. Teks aslinya berjudul “The Need For International Radical Solidarity With Rojava.” Diterjemahkan oleh Ameyuri Ringo.
Di tepian utara Suriah, daerah yang secara de facto otonom yang dikenal sebagai Rojava telah memberikan contoh nyata dari demokrasi radikal dan otonomi ekonomi di Timur Tengah. Kawasan ini dijalankan dengan struktur berdasarkan model konfederalisme demokratis sekuler yang ditetapkan dalam konstitusi pada tahun 2014, sebuah konstitusi yang menetapkan dasar hukum untuk kesetaraan gender dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.1 Partai yang memerintah Rojava adalah Democratic Union Party (PYD), dan sayap bersenjata mereka, People’s Protection Unit (YPG) dan Female Protection Units (YPJ). Pada 18 Maret, pasukan Turki bersama “Free Syrian Army” menaklukan wilayah paling barat Afrin di Rojava. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan menyatakan dengan jelas rencananya untuk menunjuk seorang gubernur di daerah tersebut dan memindahkan lebih dari 300.000 Arab Suriah ke Afrin.2
Pendudukan Afrin hanyalah bagian kecil dari misi Turki untuk menghancurkan Rojava, melakukan pembersihan etnis Kurdi, dan mengakhiri alternatif revolusioner atas neoliberalisme di Timur Tengah. Ini dilakukan karena Rojava tidak mengikuti agenda neoliberal yang ada, Rojava dianggap membahayakan oleh mereka yang tengah membangun kontrol negara di Timur Tengah. Ini lah mengapa menjadi sangat penting bagi misi radikal Rojava — untuk menciptakan sebuah masyarakat tanpa rasisme dan patriarki, yang didasarkan pada demokrasi langsung — untuk menerima solidaritas dari radikal internasional dan menjadi inspirasi bagi perjuangan revolusioner dimanapun.
Pada 1999, pendiri Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang kemudian menjadi inspirasi Rojava, Abdullah Öcalan, ditangkap oleh Badan Intelijen Nasional Turki. Pada awalnya ia divonis hukuman mati, namun hidupnya terselamatkan ketika Turki menghapuskan hukuman mati agar dapat bergabung dengan PBB dan mengganti hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Ketika di penjara, Öcalan banyak belajar dan terpengaruh oleh anarkis AS, Murray Bookchin dan mulai menyadari bahwa kemerdekaan hanya mungkin terjadi ketika struktur kelembagaan dari penindasan dihapuskan.3 Gagasan Bookchin mengenai kekuasaan ganda, konfederalisme, dan ekologi sosial membantu Öcalan menciptakan model untuk demokrasi radikal di Rojava. Pada 2005, Öcalan secara terbuka menolak metode serangan terhadap negara Turki yang dilakukan PKK, dan penciptaan negara-bangsa Kurdi. Ia menyatakan bahwa penciptaan negara-bangsa “telah menjadi penghalang serius bagi perkembangan masyarakat, demokrasi, dan kebebasan sejak akhir abad ke-20.4” Perkembangan pemikiran Öcalan kemudian mengilhami pembentukan Federasi Demokratik Suriah Utara, atau yang biasa dikenal sebagai Rojava. berbeda dengan demokrasi barat, yang hanya menjadi penutup ideologis dari penindasan ekonomi, Rojava didirikan dari prinsip-prinsip organisasi akar rumput, dan bukan untuk mendukung sistem kapitalisme atau kekuatan imperialis.
Paragraf pertama konstitusi Rojava, Charter of the Social Contract, menegakan “keadilan, kebebasan, dan demokrasi, serta hak perempuan dan anak yang sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan ekologi.5” Konstitusi juga menyatakan bahwa “Rakyat adalah pemilik kekuasaan dan kedaulatan yang dimanifestasikan melalui lembaga-lembaga dan majelis-majelis yang dipilih, dan tidak untuk bertentangan dengan kontrak sosial dan pengelolaan diri yang demokratis. Kemudian, setiap orang dari setiap komunitas memiliki kekuasaan untuk terlibat dalam proses politik melalui demokrasi langsung, dan bukan melalui perwakilan yang jauh dengan tujuan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat. Komunitas di Rojava diorganisir melalui pertemuan-pertemuan demokratis tatap muka bahkan hingga ke level ketetanggaan.6 Berbeda dengan demokrasi AS atau Eropa, konstitusi Rojava menjadikan hukum sebagai kekuasaan masyarakat atas diri mereka sendiri dengan dasar keseimbangan ekologi dan kebebasan individu. Demokrasi Rojava benar-benar memulai upaya penghapusan sifat eksploitatif dari negara.
Konstitusi Rojava tidak mengikuti model demokrasi neoliberal yang telah sejak lama mencoba menaklukan Timur Tengah, termasuk Turki, dimana rezim neoliberal konservatif berkuasa. Di Bawah Presiden Erdoğan, Turki telah membatasi kebebasan berbicara dan menjadi penjara terbesar bagi jurnalis di dunia, ia juga mempertahankan keanggotaan di North Atlantic Treaty Agreement (NATO) dan PBB. Komitmen Turki terhadap proyek neoliberal dan kapital global melindungi keanggotaan Turki di NATO dan PBB, dan juga melindungi mereka dari berbagai macam penegakan hukum karena pelanggaran hak asasi manusia.7 Seperti banyak negara lain di belahan dunia non-barat, proyek neoliberal Turki dimulai pada 1980an dengan kebijakan terapi kejut yang meliberalisasi perdagangan, mengurangi layanan sosial, dan memperbanyak privatisasi.8 Banyak tanah dan bangunan milik negara kemudian diprivatisasi, yang kemudian mengakibatkan masifnya urbanisasi di Turki. Kehadiran kesempatan atas kepemilikan pribadi tidak menguntungkan kelas bawah, dan hanya menguntungkan orang-orang terkaya.
Proyek urbanisasi Turki, TOKI (Proyek Perumahan Umum Pemerintah), kini malah berfokus pada proyek-proyek berorientasi profit alih-alih meningkatkan kondisi perumahan bagi masyarakat dengan pendapatan rendah.9 Proyek neoliberal di Turki merupakan salah satu alasan mengapa elit-elit global tidak memberikan bantuan kepada Rojava. Hal ini juga karena jika Rojava berhasil menjadi kawasan yang lebih demokratis dan bebas dibanding Turki, akan menjadikan upaya reformasi neoliberal menjadi terlihat tidak berguna dan menyediakan sebuah contoh alternatif bagi Timur Tengah selain demokrasi ala barat yang dipaksakan selama ini. Meski militer AS kerap mendukung sayap bersenjata Rojava, YPG dan YPJ, mereka hanya diam saja terhadap penaklukan Afrin oleh Turki baru-baru ini.
Bahkan meski di waktu tersulit, perekonomian Rojava tengah mengalami transformasi radikal berupa otonomi ekonomi yang tidak dibangun diatas akumulasi keuntungan, namun juga tidak menolak keragaman produk dan produktivitas di dalam pasar. “Pasar merupakan bagian utama dari perekonomian sosial, namun nilai guna harus lebih besar dari nilai tukar, dan tidak ada pasar saham,” tegas Menteri Perekonomian Afrin, Dr. Ahmad Yousef.10 Sektor pertanian Rojava berupaya menciptakan model yang beragam dan tahan lama secara ekologis.11 Pada Januari 2017, Kanton Afrin dari Rojava memiliki 400 produsen tekstil dengan 17.000 pekerja yang mampu memasok tekstil ke seluruh Suriah.12 Karena kondisi perekonomiannya, bukan suatu kebetulan jika Afrin menjadi korban pertama serangan Turki di Rojava. Untuk menyembunyikan motif mereka yang sebenarnya, Turki mengklaim bahwa penaklukan Afrin bermotif untuk melawan terorisme, namun, sebenarnya itu merupakan serangan terhadap orang-orang Kurdi dan proyek radikal Rojava. Turki mendeklarasikan YPG dan YPJ sebagai organisasi teroris yang memiliki koneksi kepada PKK, namun sejatinya organisasi-organisasi ini memiliki kebijakan untuk hanya menggunakan kekerasan hanya sebagai bentuk pertahanan diri — mengikuti filosofi baru Öcalan setelah evolusi politiknya di penjara.
Saat ini Rojava menghadapi ketidakpastian masa depan karena Afrin telah dibawah kendali Turki. Tanpa Rojava, sebagian besar harapan yang diberikan kepada Timur Tengah tentang sebuah kawasan yang bebas dari demokrasi neoliberal dan eksploitasi kapitalis akan hilang. Masyarakat Rojava telah terbukti layak untuk mendapatkan dukungan dari para radikal di seluruh dunia.
Sesuatu yang dimulai dari serangan dan kekerasan terhadap negara Turki oleh PKK, kini telah bertransformasi menjadi sebuah proyek demokrasi radikal tanpa negara. Proyek radikal Rojava kini tidak lagi tentang membuat sebuah negara khusus orang Kurdi, melainkan tentang menciptakan sebuah kawasan yang bebas dari supremasi etnis atau agama. Konstitusi kawasan ini telah menolak gagasan negara bangsa, dan berjalan sebagai model untuk struktur kekuasaan politik yang terdesentralisasi. Meski tidak sempurna, ini merupakan proyek radikal paling penting di Timur Tengah. Mereka yang percaya akan perlunya menciptakan masyarakat yang bebas dari penindasan negara, bahaya dari hirarki, penindasan berbasis gender, dan eksploitasi kapitalis— harus berdiri dalam solidaritas internasional dengan masyarakat Rojava. Dalam A Politics for the Twenty-First Century, Murray Bookchin menyatakan bahwa karena begitu kuatnya kapital global, ia harus digerogoti hingga ke akar-akarnya.13 Proyek akar rumput di Rojava telah melakukannya dengan menggerogoti akar kapital global di Timur Tengah, dan menggantinya dengan benih-benih revolusi. Rojava merupakan sebuah contoh bagi para radikal di seluruh dunia bahwa revolusi dapat diwujudkan, dan harus tumbuh dimana-mana.
Seluruh hasil publikasi didanai sepenuhnya oleh donasi. Jika kalian menyukai karya-karya kami, kalian dapat berkontribusi dengan berdonasi. Temukan petunjuk tentang cara melakukannya di halaman Dukung C4SS: https://c4ss.org/dukung-c4ss.
1 “The Constituent Assembly of the Democratic Federalism of Northern Syria.” Internationalist Commune of Rojava, 29 Jan. 2016, internationalistcommune.com/social-contract/
2 “Erdoğan Plans to Appoint a Governor to Afrin.” ANF News, 23 Mar. 2018, anfenglishmobile.com/kurdistan/Erdoğan-plans-to-appoint-a-governor-to-afrin-25677.
3 Leverink, Joris. “Murray Bookchin and the Kurdish resistance.” Roar, 9 Aug. 2015, roarmag.org/essays/bookchin-kurdish-struggle-Öcalan-rojava/.
4 Öcalan, Abdullah. Democratic Confederalism. International Initiative Adition, Transmedia Publishing, 2011. Free Öcalan, www.freeÖcalan.org/wp-content/uploads/2012/09/Öcalan-Democratic-Confederalism.pdf.
5 “The Constituent Assembly of the Democratic Federalism of Northern Syria.”Internationalist Commune of Rojava, 29 Jan. 2016, internationalistcommune.com/social-contract/.
6 Biehl, Janet. Democratic Autonomy in North Kurdistan: The Council Movement, Gender Liberation, and Ecology. E-book, New Compass Press.
7 Erdoğan v free speech: how does it feel to live in Turkey right now?” The Guardian, 14 Feb. 2017, www.theguardian.com/world/2017/feb/14/erdogan-free-speech-turkey-journalists-referendum.
8 Lelandais, Gülçin Erdi, Dr. “Urbanisation under Neoliberal Conservatism in Turkey.” Research Turkey, 19 July 2015, researchturkey.org/urbanisation-under-neoliberal-conservatism-in-turkey/.
9 Devrim, Isikkaya Ali. “Housing Policies in Turkey: Evolution of TOKI (Governmental Mass Housing Administration) as an Urban Design Tool.” Journal of Civil Engineering and Architecture. David Publishing, www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/56fa3ac8234e1.pdf. Accessed Oct. 2016.
10 Lebsky, Maksim. “The Economy of Rojava.” Cooperative Economy, Solidarity Economy Association Ltd, 17 Mar. 2016, cooperativeeconomy.info/.
12 Özgur, Yeni. “Rojava: The Economic Branches in Detail.” Cooperative Economy, 14 Jan. 2017, cooperativeeconomy.info/rojava-the-economic-branches-in-detail/.
13 Bookchin, Murray. “A Politics for the Twenty-First Century.” The Next Revolution: Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy, Verso Books, 2015, pp. 43-67.
