Oleh: Nick Manley. Teks aslinya berjudul “Brief Introduction To Left-Wing Laissez Faire Economic Theory: Part Two”. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Taratsa

Dalam tulisan ini, saya melanjutkan pengantar singkat mengenai teori ekonomi laissez-faire kiri yang telah saya bahas sebelumnya. Mari kita mulai.

Setelah membahas empat monopoli besar menurut Benjamin Tucker, hal penting berikutnya yang perlu dibicarakan adalah pemikiran tokoh anarkisme mutualis dan individualis kontemporer, Kevin Carson. Saya telah menggunakan beberapa gagasannya dalam tulisan sebelumnya, tetapi kali ini saya ingin menyoroti sejumlah pembaruan pemikiran yang ditawarkan Carson.

Carson menjelaskan bagaimana subsidi pemerintah untuk sektor transportasi memungkinkan kepentingan korporasi besar mengirimkan barang ke berbagai wilayah dalam jarak jauh. Hal ini menciptakan pasar yang membesar secara artifisial sekaligus memusatkan aktivitas ekonomi pada sejumlah pelaku usaha besar. Konsentrasi kekayaan yang kemudian terjadi memperlebar ketimpangan ekonomi. Seperti yang dikatakan Carson:

Pengeluaran untuk jaringan transportasi dan komunikasi yang dibiayai dari penerimaan umum negara, alih-alih melalui pajak khusus dan biaya yang dibebankan kepada pengguna, memungkinkan perusahaan besar untuk “mengalihkan biaya mereka kepada masyarakat” (externalize its costs), sekaligus menyembunyikan biaya operasional mereka yang sebenarnya.

Ia kemudian menjelaskan bagaimana infrastruktur yang dibangun dan dibiayai negara mendorong pemusatan ekonomi:

Setiap gelombang konsentrasi modal di Amerika Serikat selalu mengikuti pembangunan suatu sistem infrastruktur yang disubsidi oleh pemerintah. Sistem perkeretaapian nasional, yang sebagian besar dibangun di atas tanah gratis atau tanah yang diberikan pemerintah dengan harga di bawah nilai sebenarnya, kemudian diikuti oleh konsentrasi industri berat, petrokimia, dan sektor keuangan.

Carson juga mengembangkan pemikiran baru mengenai teori nilai ekonomi. Ia mengajukan gagasan tentang teori nilai kerja subjektif (subjective labor theory of value), yakni perpaduan antara pendekatan kerja dalam teori nilai dan pendekatan subjektif dari Mazhab Austria. Ia menjelaskan:

Seorang produsen hanya akan terus membawa barangnya ke pasar apabila ia memperoleh harga yang, menurut penilaian subjektifnya, cukup untuk mengimbangi ketidaknyamanan dan beban yang timbul selama proses produksi. Dalam jangka panjang, ia tidak akan mampu menetapkan harga di atas jumlah yang diperlukan tersebut apabila pasar terbuka bagi siapa pun dan pasokan bersifat elastis. Sebab, para pesaing akan terus memasuki pasar hingga harga turun dan setara dengan beban yang diperlukan untuk memproduksi unit terakhir dari komoditas tersebut.

Aspek lain dari pendekatan ekonomi ini yang patut dibahas adalah dampak regulasi pemerintah atau negara. Konsekuensi regulasi semacam itu cenderung berupa pembentukan oligopoli dan monopoli. Regulasi mengeluarkan sejumlah aspek kualitas dan keselamatan dari arena persaingan, sehingga menghasilkan “pasar” yang terstandardisasi dan kehilangan dinamismenya.

Roy Childs Jr. menggunakan karya sejarawan New Left, Gabriel Kolko, untuk memperkuat argumen ini:

Sebagaimana ditunjukkan Gabriel Kolko dalam karya monumentalnya The Triumph of Conservatism dan Railroads and Regulation, kecenderungan dominan selama tiga dekade terakhir abad ke-19 dan dua dekade pertama abad ke-20 bukanlah menuju peningkatan sentralisasi. Sebaliknya, di tengah bertambahnya jumlah merger dan membesarnya skala keseluruhan banyak perusahaan, kecenderungan yang justru menguat adalah persaingan.

Persaingan tidak dapat diterima oleh banyak pemimpin penting di dunia bisnis dan keuangan. Gerakan merger, dalam banyak hal, merupakan cerminan dari upaya sukarela para pelaku bisnis yang gagal untuk mengendalikan kecenderungan yang sulit dibendung tersebut. … Ketika para pesaing baru terus bermunculan dan kekuatan ekonomi tersebar ke seluruh wilayah negara yang semakin berkembang, banyak pengusaha penting mulai menyadari bahwa hanya pemerintah nasional yang mampu [mengendalikan dan menstabilkan] perekonomian. … Ironisnya, bertentangan dengan konsensus para sejarawan, bukan keberadaan monopoli yang mendorong pemerintah federal melakukan intervensi dalam perekonomian, melainkan justru ketiadaan monopoli.¹

Bentuk intervensi ekonomi lainnya yang menguntungkan pelaku korporasi adalah subsidi langsung yang dibiayai oleh uang pembayar pajak, atau yang dikenal sebagai corporate welfare. Sebuah laporan yang diberitakan oleh Alternet membahas bagaimana perusahaan-perusahaan Fortune 100 baru-baru ini menerima fasilitas dan subsidi pemerintah senilai fantastis, mencapai 1,2 triliun dolar AS.

Intervensi ekonomi juga dilakukan melalui pengerahan militer Amerika Serikat untuk membuka pasar secara paksa bagi kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan AS. Praktik ini secara keliru kerap dianggap sebagai bagian dari “perdagangan bebas” (free trade). Perlu pula disebutkan penggunaan aparat kepolisian atau militer untuk membubarkan aksi mogok kerja sebagai bentuk intervensi pemerintah yang berpihak pada kepentingan bisnis. Praktik semacam ini terutama terlihat pada era Gilded Age di Amerika Serikat, yang kerap digambarkan sebagai masa kejayaan pasar bebas.

Lantas, apa yang dapat kita simpulkan dari seluruh uraian di atas mengenai peran utama negara atau pemerintah sebagai aktor dalam perekonomian?

Uraian tersebut mendukung gagasan bahwa negara atau pemerintah merupakan komite eksekutif dari kelas penguasa ekonomi—meminjam istilah Karl Marx. Negara memang dapat menjalankan fungsi-fungsi sekunder, seperti menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan pengangguran. Namun, besarnya dukungan yang diberikan untuk fungsi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dukungan bagi para pelaku korporasi dominan yang sering kali memiliki jangkauan multinasional.

Tindakan-tindakan tersebut bukan berarti negara atau pemerintah secara umum benar-benar peduli terhadap kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling rentan. Fungsi utama negara atau pemerintah justru memusatkan kekayaan di tangan kelas penguasa. Sementara itu, fungsi sekundernya berupaya membereskan kekacauan yang ditimbulkan oleh ketimpangan ekonomi yang begitu besar.

Sampai di sini analisis kita. Sampai jumpa di tulisan berikutnya!

Seluruh hasil publikasi didanai sepenuhnya oleh donasi. Jika kalian menyukai karya-karya kami, kalian dapat berkontribusi dengan berdonasi. Temukan petunjuk tentang cara melakukannya di halaman Dukung C4SS: https://c4ss.org/dukung-c4ss.